JAKARTA – Prabowo Subianto akan bertaruh banyak dalam menentukan nama yang tepat untuk duduk di posisi kementerian strategis, khususnya yang berkaitan dengan isu ekonomi.
Dua kementerian yang akan banyak diperebutkan oleh partai-partai politik adalah posisi Menteri Perdagangan, dan Menteri Pertanian.
Sayangnya, partai politik yang merasa ikut ambil bagian dalam pemenangan Prabowo Subianto, dan Gibran Rakabuming Raka dalam laga Pilpres 2004 kemarin tentu tidak ingin kehilangan posisi strategis ini dari tangan mereka.
“Misalnya kementerian pertanian dan perdagangan. Ada kementerian yang selalu jadi rebutan partai politik. Tapi disitulah terbuka peluang melakukan capture,” ujar Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, Hurriyah saat berbincang dengan dengan Redaksi The Editor beberapa waktu lalu.
Kata Hurriyah, posisi kementerian strategis semestinya diisi oleh kalangan profesional yang tidak terkait dengan partai.
Tujuannya hanya satu, yaitu agar tujuan pembangunan sebagaimana yang seharusnya dijalankan dalam sebuah sistem demokrasi yang benar dapat terjalin.
Sayangnya, Hurriyah tidak yakin para elit politik di Indonesia mau berkomitmen untuk menjalankan janji kampanyenya usai memenangkan Pilpres.
Karena yang biasa terjadi menurutnya adalah para elit politik hanya gemar menciptakan ilusi pencapaian kerja serta membungkan kritik.
“Soal program itu berisi ilusi soal keberhasilan, kemakmuran, kejayaan meskipun tidak pernah ada dalam program kerja yang pernah mereka janjikan,” ungkapnya.
Cara-cara semacam ini dinilai Hurriyah akan terus terjadi berulang-ulang karena para politisi Indonesia tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan program kerja yang ia telah sampaikan saat kampanye.
“Walaupun misalnya dalam sistem demokrasi yang ajeg ya apa yang dijanjikan saat kampanye saat dia terpilih itu yang dikerjakan. Tetapi para politisi kita nggak begitu. Dia nggak mampu melakukan apa yang dia janjikan maka ia melakukan hal-hal yang lain untuk menghibur,” tandasnya.
