PAPUA BARAT – Persoalan pembangunan jalan di beberapa wilayah di Provinsi Papua Barat akhir-akhir ini menyita perhatian publik. Sejak pemberitaan mengenai pembangunan jalan Kaimana-Wondama yang raib dari beberapa media, Senator Filep Wamafma mulai menelisik beberapa hal terkait realisasi proyek pembangunan di provinsi ini.
Sebagaimana diketahui, terdapat empat proyek pembangunan jalan yang memakan anggaran dari APBD Provinsi Papua Barat tahun 2023 sebesar Rp157.620.465.000 miliar.
“Pertama-tama dan terutama, saya mau menyampaikan ke teman-teman wartawan dan masyarakat Papua Barat seluruhnya, mari kita kawal semua jenis pembangunan di Papua Barat ini. Kita jangan diam saja karena masyarakat juga dapat turut mengawasi hal-hal yang boleh jadi luput dan lolos dari pengawasan pemerintah,” kata Filep kepada awak media (19/4).
Ditemui di ruang kerjanya, Filep menegaskan bahwa ia banyak mendapat laporan dan pengaduan mengenai kejanggalan pembangunan jalan di Papua Barat.
Ia menduga proyek ini bermula dari pemenangan tender sampai pada pelaksanaan atau eksekusi pekerjaannya.
Peru diketahui, Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang mengatur mekanisme dan persyaratan yang berlaku dalam pelaksanaan lelang.
Aturan ini sekarang diperbaharui menjadi Permenkeu Nomor 122 Tahun 2023. Tujuannya agar pelayanan lelang lebih efektif dan akuntabel.
“Nah sekarang kita cek di lapangan, apakah sudah berjalan? Maka apabila ada laporan tentang pelaksanaan lelang sampai eksekusi di lapangan yang terindikasi tidak sesuai dengan idealisme yang diperjuangkan Permenkeu itu, maka harus diusut tuntas,” kata Filep lagi.
Filep mengaku menerima kabar bila pagu anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah untuk proyek Jalan Triton-Lobo-Werua-Sisir-Kaimana adalah sebesar Rp49.214.552.000 miliar.
Sementara itu tender pembangunan jalan untuk proyek dengan rute Kaimana-Sisir-Werua-Lobo-Triton mencapai Rp49.226.762.000 miliar.
Kemudian proyek pembangunan jalan dengan rute Jalan Werua-Sara-Batas Kabupaten Kaimana mencapai Rp49.374.860.000 miliar.
Dan, untuk proyek pembangunan jalan dengan rute Jalan Wombu-Undurara-Batas Kabupaten Kaimana nilai pagu anggarannya mencapai Rp9.804.291.000 miliar.
Keempat tender ini menurut Filep sudah selesai dilaksanakan dengan menggunakan anggaran APBD tahun 2023.
Namun, ia mempertanyakan pengawasan atas proyek-proyek tersebut pasca pembangunan.
“Apakah publik tahu bahwa tender Pembangunan Jalan Kaimana-Sisir-Werua-Lobo-Triton dengan nilai pagu paketnya Rp49.226.762.000 miliar itu dilakukan evaluasi ulang? Nah ini yang saya sebut kita semua harus jadi pengawas atas pembangunan ini,” tegas Filep.
Senator Papua Barat yang akrab disapa Pace Jas Merah ini menyebutkan bahwa eksekusi terhadap pelaksanaan pembangunan sudah semestinya dikawal terus sebagai bentuk kontrol publik yang juga berhak atas pembangunan dari pemerintah di daerah.
Filep mengaku mendapat kabar bila proyek tersebut sengaja diberikan ke perusahaan tertentu alias dimenangkan dengan sengaja.
“Dari lapangan, beberapa sumber terpercaya memberi tahu saya bahwa ada beberapa perusahaan yang memenangkan tender. Misalnya ada Perusahaan V, Perusahaan A, Perusahaan S,” ungkapnya.
Ia curiga anggaran yang dikeluarkan untuk awal pengerjaan proyek ini sudah cair tapi pembângunannya sama sekali tak berjalan.
“Saya khawatir dana awal seperti DP-nya sudah cair sekian persen, namun belum dilaksanakan pembangunannya, sambil menunggu pembayaran kedua atau ketiga baru dikerjakan. Ini sangat berbahaya, karena pasti berakibat pada hasil jalan yang dibangun,” ujar Filep menjelaskan.
Lebih lanjut, Wakil Komite 1 DPD RI ini meminta agar Pemerintah Provinsi dan DPRP juga turut memeriksa berbagai temuan di lapangan.
“Saya yakin publik juga turut memantau dan mempelajari informasi-informasi mengenai modus-modus nakal pembangunan jalan ini,” ungkapnya.
Ia berharap tidak ada konspirasi dalam pembangunan proyek apapun di Papua Barat. Selain itu, ia meminta agar pemerintah sager melakukan audit pada proyek tersebut.
“Saya juga meminta ada pemeriksaan terhadap semua proyek pembangunan ini. Polisi, Jaksa, inspektorat dan auditor-auditor publik, saya harap dapat aktif responsif untuk menyelidiki hal ini berkaitan dengan dugaan praktik-praktik yang merugikan keuangan daerah Provinsi Papua Barat,” kata Filep.
