JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (4/12) resmi meluncurkan sertifikat tanah elektronik di Istana Negara, Jakarta.
Keberadaan surat tanah elektronik itu disebutnya dapat mengurangi segala risiko kehilangan dan kerusakan yang berpotensi dihadapi masyarakat sekaligus memudahkan dalam pengelolaan data oleh pemerintah.
“Saya kira ini, sertifikat tanah elektronik, penting karena mengurangi risiko akibat kehilangan, pencurian, kerusakan karena bencana, kebakaran, dan bencana lainnya,” katanya, dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.
“Dan juga, dari sisi pemerintah, memudahkan untuk pengelolaan data, menghemat biaya transaksi, dan juga meningkatkan kerahasiaan dan keamanan data,” sambungnya.
Selain meluncurkan, Presiden Jokowi juga menyerahkan secara simbolis sertifikat tanah elektronik ke dua belas tamu undangan yang terdiri dari enam orang individu dan enam perwakilan badan usaha.
Keenam orang individu itu diketahui berasal dari Jakarta Barat, Jakarta Utara, Kabupaten Bandung, dan Kota Bontang.
Sementara itu, total sertifikat tanah elektronik yang diluncurkan secara serentak di seluruh Indonesia pada hari yang sama berjumlah 2.550.800 sertifikat.
Presiden Jokowi menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendorong percepatan penyerahan sertifikat tanah kepada masyarakat di seluruh Indonesia.
Pemerintah pun menargetkan penyerahan sertifikat tanah pada tahun 2024 mencapai 120 juta sertifikat dari total 126 juta sertifikat.
“Tadi saya bisik-bisik ke Pak Menteri ATR, 2024 total akan mencapai angka berapa kurang lebih? Ini yang janji bukan saya, [tapi] Pak Menteri ATR/[Kepala] BPN, kurang lebih 120 juta sertifikat artinya kurang 6 juta,” ujarnya.
