JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan ketiga calon presiden (capres) dalam acara Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas) yang diadakan pada Rabu (17/1).
Dalam acara tersebut, baik Anies Baswedan, Prabowo Subianto, maupun Ganjar Pranowo menyampaikan langkah-langkah yang akan mereka ambil dalam memberantas korupsi jika terpilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 nanti.
Berikut adalah langkah-langkah tersebut, yang dilansir The Editor dari berbagai sumber.
Anies Baswedan
Selaku capres nomor urut satu, Anies Baswedan mendapat giliran pertama untuk menyampaikan misinya dalam memberantas korupsi dari Indonesia.
Ia berjanji akan kembali memperkuat KPK, dengan salah satu caranya adalah merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.
“Satu, undang-undangnya agar KPK berwibawa seperti dulu. Artinya merevisi UU KPK, harapannya untuk mengembalikan posisi KPK,” kata Anies.
KPK, katanya, adalah lembaga kedua terendah yang dipercaya masyarakat berdasarkan survey yang dilakukan lembaga think tank CSIS.
Berada di posisi tersebut, KPK dilaporkan hanya memiliki nilai kepercayaan publik 5,8.
Ia pun menyebut hal ini adalah ironi, mengingat KPK adalah lembaga yang dipercaya untuk memberantas korupsi namun justru tidak dipercaya oleh masyarakat sendiri.
Lebih lanjut, Anies mengatakan bahwa jalan lain yang akan ditempuhnya dalam memberantas korupsi adalah memiskinkan para koruptor.
Untuk mewujudkan hal tersebut, ia menekankan pentingnya menuntaskan UU Perampasan Aset. Hal ini, katanya, adalah “hukuman yang harus diberikan”.
Ia juga membicarakan tentang standar etik di KPK yang menurutnya telah menurun.
Oleh karena itu, ia berjanji akan meningkatkan standar etik di KPK yang nantinya harus dipatuhi oleh staf dan pimpinan di dalamnya.
Terakhir, Anies akan memperbaiki sistem rekrutmen di KPK jika terpilih menjadi presiden nantinya.
Perbaikan itu disebutnya akan diterapkan baik di tahap rekrutmen staf maupun pimpinan.
“Rekrutmen di KPK kita perbaiki sama-sama. Seperti tadi disampaikan, yang diusulkan oleh presiden, di tingkat pimpinan maupun rekrutmen staf, bukan sekedar mencari pekerjaan tapi di tempat untuk memberantas korupsi,” jelasnya.
Prabowo Subianto
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto selaku capres nomor urut dua juga berkesempatan menyampaikan cara-cara yang akan dilakukannya untuk memberantas korupsi.
Pada gilirannya, ia mengatakan bahwa dirinya akan memimpin upaya pemberantasan korupsi dengan sungguh-sungguh dan total.
“Semua upaya yang sudah disampaikan KPK, harus kita dukung. Dan saya bertekad untuk mendukung,” katanya.
“Dan manakala saya bersama saudara Gibran mendapat mandat dari rakyat, kami akan memimpin upaya pemberantasan korupsi dengan sungguh-sungguh dan total,” tambahnya.
Menurutnya, pendekatan yang dilakukan KPK dalam memberantas korupsi dari Indonesia selama ini sudah benar dan harus terus ditingkatkan.
Akan tetapi, ia mengatakan bahwa dirinya juga akan menggunakan pendekatan “sistemik dan realisme” jika terpilih nanti.
Adapun pendekatan sistemik dan realisme yang dimaksudnya diwujudkan dengan menjamin dan memperbaiki “kualitas hidup” para pengambil keputusan.
Mereka, yang disebutnya mengendalikan roda pemerintahan, harus terjamin hidupnya agar tidak ada insentif untuk melakukan korupsi.
“Kita tingkatkan kualitas hidupnya, kita jamin kualitas hidupnya dengan berbagai sistem. Dengan demikian kita tegakkan semua UU yang perlu ditegakkan,” ujarnya.
“Sesudah sistem diperbaiki, dengan political will kita tindak sekerasnya yang menyimpang,” tambahnya.
Ganjar Pranowo
Dalam kesempatannya, Ganjar Pranowo selaku capres nomor urut tiga mengaku model pemerintahannya nantinya memiliki komitmen untuk menguatkan semua lembaga penegak hukum di Indonesia.
Langkah itu, yang akan diwujudkan dengan menghadirkan koordinasi antarlembaga, diharapkannya dapat menekan praktik korupsi.
Adapun tiga langkah yang dijanjikannya sebagai upaya langsung memberantas korupsi adalah mengembalikan independensi KPK, mengupayakan transparansi proses hukum yang tengah berjalan, dan menguatkan instrumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
“Inilah pola-pola yang kita lakukan ketika koordinasi, supervisi, pencegahan kita lakukan. Melibatkan pemerintahan dan KPK, dunia usaha, dan dunia pendidikan adalah cara yang bagus,” pungkas Ganjar.
