JAKARTA – Dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK), penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan, pemerintah menerbitkan paket kebijakan yang bertujuan meningkatkan Sektor Riil dan memberdayakan UKMK. Kebijakan pengembangan dan pemberdayaan UMKMK mencakup:peningkatan akses pada sumber pembiayaan, pengembangan kewirausahan, peningkatan pasar produk UMKMK dan reformasi regulasi UMKMK.
Upaya peningkatan akses pada sumber pembiayaan antara lain dilakukan dengan memberikan penjaminan kredit bagi UMKMK melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan fasilitas penjaminan kredit dari Pemerintah.
The Conversation menyebutkan Informasi mengenai KUR dan mekanisme pemodalan resmi kepada pelaku UMKM harus diperluas. KUR dapat menjadi skema bagi pelaku UMKM untuk menambah pemodalan atau ekspansi bisnis baru. Praktek penyaluran KUR di lapangan harus sesuai dengan maksud dan tujuan dari KUR itu sendiri.
Data tahun 2017 menunjukkan bahwa realisasi KUR hanya mencapai 18{449fde34b18ca6505a303acf59cd2914251092e879039fa6b1605563bfad8ebc}. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi kepada pelaku UKMK dan persyaratan administrasi dalam pengajuan KUR.
“Data terakhir menunjukkan tahun 2020 realisasi KUR telah meningkat menjadi 32,15{449fde34b18ca6505a303acf59cd2914251092e879039fa6b1605563bfad8ebc}. Hal ini karena pemerintah mengambil kebijakan untuk menurunkan suku bunga KUR dan industri perbankan yang tetap gencar menyalurkan KUR,” Staf Pengajar Program Studi Akuntansi, Universitas Pendidikan Ganesha, Putu Sukma Kurniawan, Selasa (7/7).
Salah satu solusi yang ditawarkan adalah sosialisasi yang masif dan membuka akses seluas-luasnya lewat media sosial terhadap informasi mengenai KUR bagi pelaku UMKM. Menurut Kurniawan, pemerintah pusat dapat menjalin kerja sama dengan komunitas sosial untuk melakukan kegiatan sosialisasi penyaluran KUR.
Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. UMKM dan Koperasi yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor usaha produktif antara lain: pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam.
