THE EDITOR – Kali ini The Editor akan membahas daftar nama-nama pejabat eselon 1 yang belum melaporkan harta kekayaannya melalui LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).
Di edisi perdana ini, kementerian pertanian menjadi salah satu lembaga yang disoroti karena menterinya terkenal sangat disiplin melaporkan harta kekayaannya.
Namun, apakah demikian?
The Editor akan khusus membahas siapa saja pejabat di kementerian pertanian yang telah dan bahkan belum pernah mendaftarkan harta kekayaannya di LHKPN KPK.Â
Dari penelusuran redaksi, banyak pejabat eselon 1 di lingkup kementerian pertanian yang hartanya meningkat dari tahun ke tahun secara. Tak sedikit yang mengalami kenaikan yang sangat drastis, tapi ada juga yang jumlahnya tetap sama, bahkan menurun.Â
Namun, ada juga diantara mereka yang bahkan tidak melaporkan harta kekayaannya sama sekali selama beberapa tahun.
Laporan ini akan dimulai dari tingkat menteri hingga pejabat eselon 1. Siapa saja mereka dan berapa harta kekayaan mereka?
1. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman
Tahun 2024 kemarin, Andi Amran Sulaiman tercatat 2 kali melaporkan jumlah harta kekayaannya di LHKPN KPK.
Laporan pertama dilakukan oleh Amran pada tanggal 1 November 2024 dengan jumlah laporan kekayaan mencapai Rp 1.248.582.111.274. Sementara itu laporan kedua Ia lakukan di tanggal 17 Desember 2024 dengan jumlah yang sama juga yaitu Rp 1.248.582.111.274.
Di tahun 2023 jumlah harta kekayaan Amran yang terdaftar adalah Rp 1.196.888.974.071, tahun 2022, 2021 dan 2020 diketahui tidak ada laporan karena saat itu yang menjabat sebagai menteri pertanian adalah Syahrul Yasin Limpo yang saat ini sudah resmi jadi tersangka di KPK.
Kemudian, tahun 2019 harta kekayaan Amran terdaftar di LHKPN KPK sebesar Rp 279.580.104.564.
2. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono
Sudaryono diketahui telah mendaftarkan jumlah harta kekayannnya ke KPK pada tahun 2024 dengan angra tercatat adalah Rp.8.861.192.525.
3. Staf Ahli Menteri Bidang Investasi Pertanian Suwandi
Suwandi, pejabat eselon 1 di lingkup kementerian pertanian yang pernah duduk di beberapa posisi penting sebagai Dirjen (Direktorat Jenderal) diketahui belum melaporkan harta kekayannya di LHKP untuk tahun 2024 ini.
Namun demikian, Ia diketahui telah melaporkan harta kekayannya di LHKPN KPK pada tahun 2023 tepatnya di tanggal 31 desember dengan jumlah harta mencapai Rp 17.880.053.122.
Suwandi diketahui melaporkan harta kekayaannya setiap tahun ke LHKPN KPK. Harta kekayaan Suwandi terlihat naik secara drastis di tahun 2018 ke 2019. Dimana di tahun 2018 pada tanggal 31 Desember 2018, Ia melaporkan harta kekayaannya di LHKPN sebesar Rp 2.255.956.198.
Namun, di tahun 2019 lonjakan mengejutkan terjadi dimana harta kekayaan Suwandi bertambah lebih dari 5 miliar menjadi Rp 8.238.856.265.
Sejak tahun 2019 hingga 2024, jumlah tersebut diketahui terus meningkat hingga mencapai angka Rp 17.880.053.122 di tahun 2024 ini.
4. Staf Ahli Menteri Bidang Infrastruktur Pertanian Ali Jamil
Sementara itu, Ali Jamil sendiri diketahui belum melaporkan jumlah harta kekayannya di LHKPN KPK untuk tahun 2024 kemarin. Namun, tercatat di tahun 2023, jumlah harta Ali Jamil yang dilaporkan pada tanggal 31 Desember 2023 di angka Rp 2.846.355.668.
Harta itu Ia daftarkan saat menduduki jabatan sebagai pejabat eselon 1, tepatnya sebagai Dirjen PSP (Prasarana dan Sarana) Pertanian.
Sementara itu, di tahun 2022 diketahui jumlah harta kekayaan yang dilaporkan oleh Ali Jamil mencapai Rp 3.796.125.875. Kemudian, di tahun 2021 yang dilaporkan pada tanggal 31 Desember, jumlah harta kekayannya di angka Rp 2.119.583.254.
Begitu juga di tahun 2020 Ia laporkan harta kekayaannya yang terdaftar sebesar Rp 1.858.051.373. Kemudian, di tahun 2019 terlaporkan harta kekayaannya sebesar Rp 1.603.875.147.
5. Staf Ahli Menteri Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional Nasrullah
Harta Nasrullah di LHKPN KPK untuk tahun 2024 terdaftar sebanyak Rp 2.891.042.760. Kemudian di tahun 2023 sebesar Rp 2.466.463.093.Â
Selanjutnya, di tahun 2022 terdaftar sebesar Rp 2.750.472.339, tahun 2021 sebesar Rp 1.701.483.101, tahun 2020 terdaftar sebesar Rp 1.132.660.254 dan tahun 2019 sebesar Rp 748.560.303.
6. Staf Ahli Menteri Bidang Lingkungan Pertanian Prihasto Setyanto
Harta kekayaan Prihasto yang terdaftar di LHKPN KPK untuk tahun 2024 tercatat sebesar Rp 6.795.737.233. Angka tersebut terlihat menurun bila dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai Rp 7.628.272.991.
Kemudian, di tahun 2022 jumlah yang terlapor adalah Rp 7.624.969.781, tahun 2021 adalah Rp 5.631.084.966, tahun 2020 Rp 5.093.953.794 dan tahun 2019 adalah Rp 4.175.370.714.
7. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Setyo Budiyanto
Setyo Budiyanto sendiri diketahui belum melaporkan harta kekayaannya di tahun 2024 di LHKPN KPK.Â
Akan tetapi, Ia telah melaporkan harta kekayannya di LHKPN KPK untuk tahun 2023 dengan jumlah Rp 9.611.000.000.
Sementara itu, di tahun 2022 diketahui Setyo tidak melaporkan harta kekayannya. Dan, hal itu terus berlanjut hingga ke tahun 2021, 2020, 2019, 2018.
8. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Yudi Sastro
Yudi diketahui belum mendaftarkan harta kekayaannya di LHKPN KPK untuk tahun 2024. Namun, Ia diketahui telah melaporkan harta kekayaan di tahun 2023, yakni sebesar Rp 2.399.175.281.Â
Kemudian, di jabatan yang berbeda, Yudi diketahui telah melaporkan harta kekayaannya di tahun 2022 sebesar Rp 2.031.000.000. Di tahun 2021 terlapor di angka Rp 1.836.430.000, tahun 2020 Rp 1.670.093.965 dan tahun 2019 terdaftar Rp 1.609.840.317.
9. Direktorat Jenderal Peternakan & Kesehatan Hewan Agung Suganda
Agung diketahui belum melaporkan harta kekayannya di LHKPN KPK untuk tahun 2024, 2023, 2022, 2021, 2020 dan 2019.
10. Direktorat Jenderal Prasarana & Sarana Pertanian Andi Nur Alam Syah
Andi Nur Alam Syah diketahui juga belum melaporkan harta kekayannya di LHKPN KPK untuk tahun 2024.Â
Di tahun 2023 diketahui jumlah harta kekayannya yang terlapor mencapai Rp 4.528.058.653. Kemudian di tahun 2022 terlapor sebesar Rp 2.162.620.236, tahun 2021 Rp 2.344.901.854, tahun 2020 Rp 1.992.601.806 dan tahun 2019 sebesar Rp 2.284.244.120.
11. Badan Standarisasi Instrumen Pertanian Fadjry Djufry
Fadjry diketahui belum melaporkan harta kekayaanya di LHKPN KPK di tahun 2024 ini. Namun, di tahun 2023, di posisi yang sama, harta kekayaannya tercatat Rp 15.954.357.531. Kemudian di tahun 2022 Rp 13.100.581.917, tahun 2021 Rp 10.667.388.616, tahun 2020 Rp 8.490.687.801 dan tahun 2019 Rp 7.589.051.417.
Kenaikan yang cukup fantastis.
13. Badan Penyuluhan & Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Idha Widi Arsanti
Idha diketahui belum melaporkan harta kekayaannya di LHKPN KPK untuk tahun 2024. Namun, jumlah yang tercatat oleh KPK di tahun 2023 adalah Rp 5.617.914.400, tahun 2022 Rp 4.005.000.000, tahun 2021 Rp 4.050.000.000, tahun 2020 Rp 3.985.000.000 dan tahun 2019 Rp 3.305.000.000.
