THE EDITOR – Usai kementerian pertanian, kali ini The Editor akan kembali membahas daftar nama pejabat yang sudah melaporkan jumlah harta kekayaan mereka ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang akan diumumkan melalui situs https://elhkpn.kpk.go.id/ atau sering disebut juga dengan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) di tahun 2024.
Siapakah nama pejabat di lingkup kementerian keuangan yang taat dan tidak taat membayar pajak? Berikut ulasannya:
1. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
Sri Mulyani tercatat dalam sistem LHKPN KPK belum mendaftarkan harta kekayaannya di tahun 2024. Namun, diketahui laporan harta kekayaan pimpinan tertinggi di kementerian keuangan tersebut telah melaporkan harta kekayaannya di KPK tahun 2023 sebesar Rp 79.841.692.348.
Sementara itu, di tahun 2022 diketahui harta kekayaan Sri Mulyani yang terlapor adalah sebesar Rp 68.717.903.184, tahun 2021 sebesar Rp 58.048.779.283 dan tahun 2020 Rp 53.314.459.737.
Dapat disimpulkan, dalam 4 tahun terakhir terlihat jelas jumlah harta kekayaan Sri Mulyani terus meningkat, bahkan di rentan tahun 2022 dan 2023 kenaikan harta Sri Mulyani meningkat hingga 20 miliar.
2. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara
Ia diketahui telah melaporkan harta kekayaannya di tahun 2024 sebesar 129.782.625.168. Sementara itu di tahun 2023 mencapai Rp 111.166.436.974 dan tahun 2022 terdaftar sebesar 92.453.638.091.
Terlihat dalam 3 tahun terakhir jumlah harta kekayaan Suahasil juga terus meningkat hingga 25 miliar lebih.
3. Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono
Thomas Djiwandono diketahui belum melaporkan harta kekayannya selama 3 tahun berturut-turut, terhitung dari tahun 2022, 2023 dan 2024.
4. Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu
Anggito Abimanyu diketahui telah mendaftarkan harta kekayannya di LHKPN KPK untuk tahun 2024 dan diketahui angkanya sebesar Rp 21.451.971.219.
Kemudian, di tahun 2023 Ia tidak melaporkan harta kekayannya dan begitu juga di tahun 2022. Ia diketahui baru resmi diangkat sebagai Wakil Menteri Keuangan di tahun 2024 lalu.
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi
Heru diketahui belum melaporkan harta kekayannya di tahun 2024.
Namun yang pasti, jumlah harta kekayaannya di tahun 2023 tercatat di LHKPN KPK sebesar Rp 48.778.057.669, tahun 2022 diketahui sebesar Rp 29.015.906.055, tahun 2021 sebesar Rp 20.744.659.266 dan tahun 2020 sebesar Rp 16.294.867.862.
Dapat disimpulkan dalam 3 tahun terakhir, terjadi kenaikan harta kekayaan Heru sebesar 32 miliar antara tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023. Dimana kenaikan di tahun 2022 ke 2023 yang paling signifikan dengan jumlah mencapai 19 miliar.
6. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata
Isa diketahui belum melaporkan harta kekayannya ke KPK untuk tahun 2024.
Tapi, di tahun 2023 terdaftar harta kekayannya mencapai Rp 38.967.920.495, tahun 2022 mencapai Rp 35.336.304.920, dan tahun 2021 mencapai Rp 25.438.186.060 dan tahun 2020 sebesar Rp 18.758.373.750.
7. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo
Suryo diketahui belum mendaftarkan harta kekayannya ke KPK untuk tahun 2024.
Sementara di tahun 2023 tercatat Rp 22.816.661.932, tahun 2022 sebesar Rp 18.320.603.381 dan tahun 2021 sebesar Rp 14.452.944.568.
8. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani
Askolani juga diketahui belum mendaftarkan jumlah kekayannya di KPK di tahun 2024 lalu.
Namun, di tahun 2023 diketahui jumlah harta kekayannya yang terdaftar adalah Rp 56.966.203.841, tahun 2022 sejumlah Rp 51.872.392.622, tahun 2021 sebesar Rp 43.266.482.537 dan tahun 2020 Rp 39.850.300.141.
9. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban
Rionald Silaban juga diketahui belum mendaftarkan harta kekayannya ke KPK untuk tahun 2024.
Namun, di tahun 2023 tercatat Rp 76.003.487.868, tahun 2022 sebesar rp 63.292.916.676, tahun 2021 sebeasr Rp 53.334.519.391 dan tahun 2020 sebesar rp 44.328.096.756.
10. Direktur Jenderal Perbendaharaan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti
Astera juga diketahui belum mendaftarkan harta kekayannya ke KPK untuk tahun 2024.
Namun, untuk tahun 2023 tercatat sebesar Rp 18.381.501.624, tahun 2022 sebesar Rp 17.271.683.226, tahun 2021 sebesar Rp 17.252.541.555 dan tahun 2022 sebesar Rp 15.672.405.833.
11. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Luky Alfirman
Luky juga diketahui belum mendaftarkan jumlah harta kekayannya ke KPK untuk tahun 2024.
Namun, di tahun 2023 tercatat sebesar Rp 39.731.771.897, tahun 2022 sebesar Rp 30.971.574.375, tahun 2021 sebesar Rp 23.604.824.315 dan tahun 2020 sebesar Rp 17.934.635.720.
12. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Awan Nurmawan Nuh
Awan juga belum melaporkan harta kekayannya ke KPK di tahun 2024.
Namun, di tahun 2023 tercatat jumlah harta kekayannya sebesar Rp 22.784.804.772, tahun 2022 sebesar Rp 17.304.791.460, tahun 2021 Rp 16.354.714.950 dan tahun 2020 sebesar Rp 14.459.494.921.
13. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu
Febrio juga tercatat belum melakukan pelaporan akan harta kekayaan di KPK untuk tahun 2024.
Namun, di tahun 2023, jumlah harta kekayaan Febrio tercatat Rp 13.366.339.490, tahun 2022 sebesar Rp 8.065.664.110, tahun 2021 sebesar Rp 3.984.236.477 dan tahun 2020 sebesar Rp 2.674.275.786.
14. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan Andin Hadiyanto
Andin juga terdaftar belum melaporkan harta kekayaan di tahun 2024 kemarin di KPK.
Tapi, harta Andin di tahun 2023 tercatat sebesar Rp 15.653.342.343, di tahun 2022 tercatat Rp 12.451.206.408, tahun 2021 sebesar Rp 10.929.171.936.
15. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto
Suminta juga ikut-ikutan belum mendaftarkan jumlah harta kekayannya di tahun 2024 ke KPK.
Tapi, di tahun 2023 tercatat jumlah hartanya mencapai Rp 8.130.951.349, tahun 2022 sebesar Rp 6.019.510.957 dan tahun 2021 sebesar Rp 55.367.494.440.
16. Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi Kementerian Keuangan Mochamad Agus Rofiudin
Mochamad Agus Rofiudin juga belum mendaftarkan harta kekayannya di KPK untuk tahun 2024.
Tapi, di tahun 2023 jumlah hartanya tercatat sebesar Rp Rp 4.147.343.736, tahun 2022 sebesar Rp 3.964.074.497, tahun 2021 Rp 3.580.929.940.
17. Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti
Nufransa tercatat mendaftarkan harta kekayaannya sebesar Rp 19.588.298.125 untuk tahun 2024.
Kemudian, di tahun 2023 tercatat sebesar Rp 15.613.351.967, tahun 2022 sebesar Rp 10. 975.295.985 dan tahun 2021 sebesar Rp 9.701.990.396.
18. Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan Yon Arsal
Yon diketahui tidak mendaftarkan jumlah harta kekayannya untuk tahun 2024 lalu.
Tapi, di tahun 2023 Ia mencatatkan harta kekayannya di KPK sebesar Rp 8.928.947.787, tahun 2022 sebesar Rp 7.620.243.341, tahun 2021 sebesar Rp 7.299.585.312 dan tahun 2020 sebesar Rp 6.355.125.202.
19. Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Kementerian Keuangan Iwan Djuniardi
Iwan juga belum mendaftarkan harta kekayannnya di KPK untuk tahun 2024.
Sementara itu, di tahun 2023 tercatat jumlah hartanya mencapai Rp 28.085.359.201, tahun 2022 mencapai Rp 26.915.506.876, tahun 2021 sebesar Rp 25.474.457.915 dan tahun 2020 sebesar Rp 24.287.188.501.
20. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan Sudarto
Sudarto juga belum melaporkan harta kekayaan mereka untuk tahun 2024.
Namun, untuk tahun 2023, Ia tercatat memiliki harta sebesar Rp 24.747.899.048, tahun 2022 sebesar Rp 21.224.626.245.
Kemudian, tahun 2021 Rp.16.759.355.201 dan tahun 2020 Rp.12.960.580.345.
21. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan Kementerian Keuangan Rina Widiyani Wahyuningdyah
Rina juga belum mendaftarkan harta kekayannya di KPK untuk tahun 2024.
Namun, di tahun 2023 KPK mencatat hartanya sebesar Rp.20.250.070.455, tahun 2022 sebesar Rp.17.208.930.490, tahun 2021 Rp.14.326.171.354 dan tahun 2020 Rp.11.847.562.940.
22. Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Kementerian Keuangan Dwi Teguh Wibowo
Dwi diketahui juga belum mendaftarkan jumlah harta kekayannya ke KPK untuk tahun 2024, 2023, 2022 dan 2021.
23. Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal Kementerian Keuangan Arief Wibisono
Arief juga diketahui belum melaporkan jumlah harta kekayaannya ke KPK untuk tahun 2024.
Tapi, untuk tahun 2023 Ia melaporkan harta kekayannya sebesar Rp.1.885.500.000, tahun 2022 Rp.1.995.500.000 dan tahun 2021 Rp.1.622.519.514.
24. Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Kementerian Keuangan Parjiono
Sama seperti yang lainnya, Parjiono juga belum mendaftarkan jumlah harta kekayannya ke KPK untuk tahun 2024.
Sementara itu, di tahun 2023 tercatat jumlah hartanya sebesar Rp.10.045.112.402.
Kemudian, di tahun 2022, 2021, 2020 hingga 2019 Ia tidak mendaftarkan jumlah harta kekayannya sama sekali di KPK.
