KOREA SELATAN – Ribuan dokter di Korea Selatan pada Minggu (3/3) turun ke jalan-jalan di ibu kota Seoul dalam rangka memprotes rencana pemerintah untuk meningkatkan penerimaan sekolah kedokteran dan apa yang mereka lihat sebagai kurangnya dukungan terhadap sistem medis negara tersebut.
Diberitakan CNN, para dokter mengatakan pemerintah perlu mengatasi tantangan yang lebih luas yang dihadapi sistem layanan kesehatan, bukan sekedar jumlah total dokter yang dilatih per tahun.
Kekhawatiran mereka mencakup penempatan staf di bidang tertentu dan harga yang harus dibayar pemerintah untuk perawatan medis penting serta pembangunan infrastruktur yang tepat untuk mendidik sejumlah besar mahasiswa kedokteran baru.
Rencana pemerintah tersebut, yang diumumkan pada Februari, akan meningkatkan jumlah siswa yang diterima di sekolah-sekolah kedokteran sebanyak 2.000 orang mulai tahun ajaran 2025 sehingga totalnya menjadi 5.000 orang per tahun.
Para dokter yang masih magang juga marah atas kondisi kerja yang sulit, termasuk gaji rendah dan jam kerja yang panjang.
Sekitar 8.000 dokter magang di Korea Selatan mulai melakukan demonstrasi pada 21 Februari dengan mengajukan pengunduran diri mereka. Sebanyak 1.000 orang lainnya telah mengundurkan diri sejak saat itu.
Langkah ini dilakukan dalam upaya untuk memenuhi perubahan permintaan layanan kesehatan di salah satu masyarakat dengan penuaan tercepat di dunia dan untuk meningkatkan akses di daerah pedesaan di negara tersebut, menurut pemerintah.
Dilaporkan CNN pada Juli lalu, jumlah fasilitas penitipan anak di Korea Selatan telah menyusut hampir seperempatnya hanya dalam beberapa tahun.
Hal ini pun mencerminkan kegagalan pihak berwenang dalam mendorong pasangan untuk memiliki lebih banyak bayi.
Sementara itu, seiring dengan bertambahnya usia penduduk, jumlah fasilitas lansia telah meningkat dari 76.000 pada tahun 2017 menjadi 89.643 pada tahun 2022, menurut Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan negara tersebut.
Tantangan yang lebih besar lagi adalah Korea Selatan merupakan negara dengan angka kelahiran terendah di dunia, yang terus mengalami penurunan sejak tahun 2015.
Pada Selasa (27/2), Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengatakan pemerintahnya tidak akan mundur dari rencana tersebut.
“Melindungi orang-orang seperti anak-anak, orang lanjut usia, dan penyandang disabilitas terkait langsung dengan kebijakan inti pemerintah mengenai kesejahteraan masyarakat rentan dalam layanan kesehatan,” ujarnya dalam konferensi pers.
“Oleh karena itu, [reformasi medis] ini bukan soal negosiasi atau kompromi,” lanjutnya.
Menurut jajak pendapat Gallup baru-baru ini, 76% responden mendukung perluasan penerimaan sekolah kedokteran.
Pada Kamis (29/2), pemerintah mengeluarkan perintah untuk kembali bekerja, memperingatkan para dokter yang mogok bahwa izin medis mereka dapat dicabut jika mereka tidak mematuhinya.
Meskipun ada tenggat waktu, perwakilan dokter Korea Selatan mengatakan mereka mendukung pemogokan tersebut dan akan terus mendorong agar tuntutan mereka dipenuhi.
Dalam upaya untuk terus menyediakan layanan kesehatan selama pemogokan, pemerintah telah merekrut dokter militer dan perawat telah diberikan perlindungan hukum untuk melakukan beberapa prosedur medis yang biasanya dilakukan oleh dokter, menurut kementerian kesehatan.
