This Content Is Only For Subscribers
Please subscribe to unlock this content.
JAKARTA – Era pemerintah Jokowi – JK di periode lalu ditandai dengan keberhasilan Indonesia membawa Indonesia ke arah swasembada beras.
Tahun 1984 adalah masa kejayaan Indonesia dalam menghasilkan beras berkualitas ekspor. Kebutuhan dalam negeri saat itu melimpah ruah dan tak pernah ada istilah impor di dalamnya.
Saat masa itu berlalu maka dimulailah era baru musim impor beras. Sejak saat itu juga hingga 32 tahun ke depan Indonesia akhirnya harus menikmati impor beras dari berbagai negara terutama Asia.
Cukup miris karena pemerintah terpaksa memenuhi kebutuhan 256 juta perut masyarakat. Coba hitung berapa APBN yang harus dikeluarkan untuk biaya itu.
Bandingkan dengan harga yang akan dikeluarkan seandainya petani tetap diminta untuk terus menanam padi.
Namun angin berbalik, terjadi sebuah perubahan yang mungkin dilupakan oleh masyarakat tapi tidak akan pernah dilupakan oleh dunia.
Untuk pertama kali di tahun 2016 Indonesia akhirnya mengalami surplus dan menghentikan impor beras dari berbagai manapun.
Tentu saja hal ini mengundang rasa tak nyaman negara tetangga penghasil beras seperti Vietnam dan Thailand.
Bahkan disebutkan pernah terjadi pertemuan antara duta besar negara-negara pengekspor beras ke Indonesia dengan Menteri Pertanian di era Jokowi JK yakni Andi Amran Sulaiman.
Dalam pertemuan tersebut tersirat ada permintaan khusus dari para duta besar agar izin impor beras asing tetap dikeluarkan.
Keberhasilan Indonesia memproduksi beras saat itu diakui oleh FAO. Yang jadi pertanyaan adalah apakah Indonesia masih tetap konsisten dengan prestasi tersebut?
Untuk diketahui, selama empat tahun berturut-turut Indonesia mampu menghasilkan hal yang tidak pernah terjadi selama 32 tahun.
Andi Amran Sulaiman sendiri pernah mengatakan alasan klise seperti terbatasnya lahan untuk penanaman padi tidak masuk akal baginya.
Oleh karena itu Ia menggunakan seluruh daerah yang tidak pernah dilirik oleh pemerintah sebelumnya.
Seluruh wilayah perbatasan Indonesia jadi pilihan Andi Amran Sulaiman sebagai area penanaman padi. Hasilnya beras asal Tanah Air berhasil di ekspor ke berbagai negara.
Andi Amran Sulaiman sendiri berjanji tidak akan kendor memperhatikan kondisi perberasan nasional hingga akhir jabatannya berhenti.
Amran secara tegas mengkritisi bahwa selama ini petani hanya dijadikan sebagai komoditas diskusi, seminar, bahkan diperas keringatnya untuk bekerja.
Karena alasan tersebut Amran mengaku lebih memilih turun langsung ke lapangan dari pada hadir di acara diskusi yang jarang menemukan solusi apapun pada persoalan petani.
Menurutnya petani selaku produsen perlu mendapat jaminan harga dan margin keuntungan yang layak.
Ia akui upaya tersebut kerap diganggu oleh pihak-pihak tertentu, bahkan banyak diantaranya tetap ingin agar impor beras terus berlangsung.
Alasannya selalu sama yaitu stok yang minim dan harga sudah mulai mahal.
“Saya orang terdepan dalam urusan tidak mau impor. Kita sebenarnya mampu kok. Kita punya sumberdayanya. Petani dan lahan pertanian kita masih mampu memenuhi kebutuhan nasional. Kenapa juga kita selalu berpikir impor? Mari ubah mindset kita”, ujar Andi Amran Sulaiman di pertengahan 2019 lalu.
Sebenarnya keberhasilan Indonesia meningkatkan produksi komoditas strategis tertentu seperti beras menjadi bukti bahwa para petani adalah pahlawan untuk negara.
Sayangnya banyak pihak yang tidak rela karena khawatir kehilangan rente impor pangan strategis dan selalu ingin mencari keuntungan mempermainkan harga.
“Tidak ada pangan lagi bila petani sudah malas ke sawah bila kita hobi impor. Trus kita mau makan apa? Malu lah kita sama petani kalau berpikir sempit dan hanya suka berkomentar miring. Amran akan berdiri terdepan bersama petani untuk pangan negeri”, kata Amran.
Saat itu Amran berjanji akan terus mendorong produksi komoditas strategis nasional dengan konsep lumbung pangan dunia. Secara khusus Ia meminta masyarakat juga berperan aktif menjaga gairah petani untuk bertani.
Tapi masalahnya adalah bila era Andi Amran Sulaiman telah berlalu, apakah pemerintah masih bisa menjaga swasembada beras yang biasanya akan mempengaruhi inflasi?
Belum lagi hubungan antar lembaga terkait impor beras tidak pernah selesai padahal sudah bertahun-tahun menemukan masalah yang sama, ada apa sebenarnya dengan negeri ini?
