JAKARTA – Rumah menteri dan rumah susun (rusun) untuk aparatur negeri sipil (ASN) di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur dipastikan akan canggih dan modern seperti di Korea Selatan.
Salah satu fasilitas yang disiapkan di kawasan tersebut adalah air keran yang langsung bisa diminum.
“Kita sanggup membangun rumah yang sama canggihnya dengan yang di Korea karena airnya di IKN bisa diminum,” ujar Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja saat berbincang dengan The Editor beberapa waktu lalu di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta.
Kata Endra, air keran yang akan mengalir ke rumah-rumah tersebut berasal dari sebuah bendungan yang tak jauh dari kediaman para menteri.
Selain air keran siap minum, konsep hijau, ramah energi, hemat air, dan compact juga diterapkan pada rumah tersebut.
Dengan kata lain, lanjutnya, rumah tersebut akan jadi percontohan untuk semua proyek properti nasional di Indonesia.
Dari informasi yang sempat beredar, harga per unit rumah menteri di IKN berkisar di angka Rp 14 miliar.
Namun, Endra sendiri belum memastikan harga pasti untuk harga tiap unit rumah-rumah tersebut.
Hanya saja pemerintah berinvestasi cukup besar saat membangun rumah tersebut agar lebih ramah lingkungan.
“Investasi di depannya besar tapi untuk operation managementnya murah. Seperti gedung ini mbak tidak akan merasa kedinginan dan kepanasan disini,” ungkapnya.
Tak hanya rumah menteri, lanjut Endra lagi, rumah susun (rusun) untuk para ASN yang akan tinggal di kawasan IKN juga akan mendapat fasilitas serupa.
Bahkan tenaga listrik yang mendukung sistem kawasan ini juga dibangun menggunakan energi terbarukan seperti solar panel yang berharga cukup mahal.
“Termasuk semua nanti di IKN airnya portable. Rusun masih kita bangun. Tenaga listriknya dari energi terbarukan pakai solar panel, ya lebih mahal dong pasti. Harga satuan rumahnya memang mahal, tapi maintenancenya murah,” katanya.
Sebagaimana diketahui, pembangunan rumah dinas menteri di IKN Nusantara akan menelan anggaran sampai dengan Rp 14 miliar per unit.
Informasi ini terungkap saat ketua Komisi V DPR Lasarus memepertanyakan besaran anggaran pembagnunan rumah jabatan menteri IKN ke Kementerian PUPR.
Dalam pertanyaan itu, Lasarus menyebut anggaran yang disiapkan untuk pembangunan rumah dinas menteri di IKN mencapai Rp 519,06 miliar.
Pulau Jawa Sudah Terlalu Sesak
Kata Endra, salah satu alasan mengapa ibukota dipindahkan ke Kalimantan karena Jakarta dianggap sudah terlalu sesak dengan populasi manusia.
Salah satu contoh kesesakan itu adalah penuhnya area-area pinggiran sungai dan danau oleh manusia.
“Jadi kita tidak ingin memenuhi jawa ini dengan orang. kan harus ada ballance antara human dan nature,” ungkapnya.
Kondisi ini menurut Endra tidak akan membuat manusia yang tinggal di kawasan perkotaan merasa nyaman.
Padahal di negara maju masyarakat merasa nyaman tinggal di kota selama puluhan tahun.
“Kita harus jaga itu kenyamanan orang yang tinggal di jakarta. Makanya kita buat kota baru di Kalimantan agar tidak Java Sentris apalagi Jakarta Sentris,” tandasnya.
