SELANDIA BARU – Selandia Baru pada hari Rabu (8/6) merilis rancangan rencana untuk menetapkan harga pada emisi pertanian dalam upaya untuk mengatasi salah satu sumber gas rumah kaca terbesar di negara itu, yaitu domba dan sapi yang bersendawa.
Kementerian Lingkungan Hidup Selandia Baru mengatakan bahwa proposal itu akan membuat negaranya, yang merupakan pengekspor pertanian besar, menjadi negara pertama yang meminta petani membayar emisi dari ladang mereka sendiri.
Seperti yang diketahui, Selandia Baru adalah rumah bagi sekitar 5 juta orang, 10 juta sapi, dan 26 juta domba.
Dengan jumlah tersebut, hampir setengah dari total emisi gas rumah kacanya berasal dari sektor pertanian sendiri, terutama metana.
Akan tetapi, emisi pertanian sebelumnya telah dibebaskan dari skema perdagangan emisi negara itu, yang menuai kritik atas komitmen pemerintah untuk menghentikan pemanasan global.
Di bawah rancangan rencana, yang disusun oleh perwakilan pemerintah dan komunitas pertanian, petani diharuskan membayar emisi gas mereka mulai tahun 2025 nanti.
Gas pertanian berumur pendek dan panjang akan diberi harga secara terpisah, namun ukuran yang sama akan digunakan untuk menghitung volume keduanya.
“Tidak diragukan lagi bahwa kita perlu mengurangi jumlah metana yang kita masukkan ke atmosfer, dan sistem penetapan harga emisi yang efektif untuk pertanian akan memainkan peran penting dalam bagaimana kita mencapainya,” ujar Menteri Perubahan Iklim James Shaw.
Proposal tersebut mencakup insentif bagi petani yang mengurangi emisi melalui aditif pakan, sementara kehutanan di lahan pertanian dapat digunakan untuk mengimbangi emisi.
Pendapatan dari skema tersebut akan diinvestasikan dalam penelitian, pengembangan, dan layanan konsultasi bagi petani.
“Rekomendasi kami memungkinkan produksi pangan dan serat berkelanjutan untuk generasi mendatang sambil memainkan peran yang adil dalam memenuhi komitmen iklim negara kita,” tutur Michael Ahie, ketua kemitraan sektor primer, He Waka Eke Noa.
Di sisi lain, ekonom pertanian di ANZ Bank Susan Kilsby berpendapat bahwa usulan tersebut berpotensi menjadi gangguan regulasi terbesar untuk pertanian sejak penghapusan subsidi pertanian pada 1980-an.
Adapun keputusan akhir tentang skema ini diharapkan terbentuk pada bulan Desember nanti.
Sumber: Reuters
