MANOKWARI – Salah satu side event G20, yaitu Women 20 atau W20, telah rampung terlaksana. Acara yang mengundang delegasi dari kedua puluh negara ini berlangsung selama 2 hari, pada tanggal 8–9 Juni 2022 kemarin, dan dilaksanakan secara luring (offline) maupun daring (online).
Acara ini melahirkan sejumlah gagasan bersama yang nantinya akan dibawa ke forum yang lebih tinggi, yaitu KTT G20 yang akan dilaksanakan di Bali pada bulan November mendatang.
Gagasan-gagasan tersebut kemudian dikenal sebagai 6 rekomendasi moral W20 dan tercantum dalam “Pesan Manokwari tentang Perempuan Pedesaan dan Disabilitas”.
Adapun dokumen yang berisikan pesan-pesan tersebut diberikan oleh Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw kepada Ketua KOWANI Giwo Rubianto pada malam penutupan acara, Kamis (9/6).
Paulus juga berharap agar para delegasi dapat menjadi duta Papua Barat dalam menyampaikan pesan-pesan tersebut ke dunia internasional.
“Delegasi Women20 yang berkesempatan datang di Manokwari, Papua Barat, saya berharap Bapak, Ibu, dan Saudara dapat menjadi duta kami, masyarakat Papua Barat, untuk menyampaikan apa yang telah Bapak/Ibu saksikan di Manokwari,” ujar Paulus dalam pidatonya.
“Kami sadar itu suatu proses panjang untuk mencapai hal itu. Tapi kami sudah berkomitmen, untuk tetap berusaha menciptakan kondisi yang lebih baik bagi seluruh masyarakat,” sambungnya.
Di samping itu, Cendekiawan Perempuan dari Universitas Papua Els Tieneke Rieke menyampaikan bahwa penyelenggaraan International Women20 di Manokwari, Papua Barat, membawa pengaruh bagi kehidupan kaum perempuan, anak, dan disabilitas dalam dunia yang damai dan layak huni.
“Mendorong terbentuknya dunia yang damai dan bumi yang layak huni, bebas dari diskriminasi, konflik, dan perang, serta menyerukan penghentian tindak kekerasan terhadap kaum perempuan, anak, dan penyandang disabilitas di berbagai belahan dunia,” ujar Els membacakan isi pesan tersebut.
Adapun keenam pesan moral yang dimaksud secara keseluruhan adalah:
- Mendorong terbentuknya dunia yang damai dan bumi yang layak huni, bebas dari diskriminasi, konflik, dan perang serta menyerukan penghentian tindak kekerasan terhadap kaum perempuan, anak, dan penyandang disabilitas di berbagai belahan dunia.
- Mendorong diberikannya perhatian yang lebih dan adanya kebijakan yang pro kepada peningkatan kapasitas perempuan pedesaan dan disabilitas sesuai nilai-nilai kemanusiaan.
- Memberikan kesempatan dan akses yang seluas-luasnya bagi perempuan pedesaan dan penyandang disabilitas untuk mendapatkan pelayanan dasar (seperti kesehatan dan pendidikan), pelayanan publik, dan sumber-sumber pendapatan dan ekonomi dalam rangka kemandirian dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- Mempercepat pembentukan kebijakan yang lebih permanen melalui legislasi atau produk regulasi yang melindungi dan meningkatkan kapasitas perempuan pedesaan dan penyandang disabilitas bagi negara atau daerah yang belum memiliki produk hukum tersebut.
- Kami mendukung penuh langkah-langkah konkrit dalam upaya peningkatan kapasitas perempuan pedesaan dan penyandang disabilitas oleh pemerintah masing-masing negara dan daerah sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan, penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga, peningkatan sumberdaya manusia, dan penyelamatan lingkungan hidup dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- Secara khusus terkait event ini, kami mendukung Kebijakan Negara membangun dari Pinggiran sesuai Visi Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. Joko Widodo, kebijakan tersebut mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan bagi perempuan pedesaan dan penyandang disabilitas sesuai semangat Pembangunan Berkelanjutan.
