ISRAEL – Menteri Komunikasi Israel Shlomo Karhi mengatakan bahwa pemerintah negara itu telah menyiapkan “prosedur yang diperlukan” untuk menutup televisi Al Jazeera yang didanai Qatar.
Hal itu disampaikannya dalam sesi pembahasan salah satu rancangan undang-undang (RUU) yang diadakan oleh Komite Keamanan Nasional di Knesset (parlemen Israel) pada Rabu (21/2).
Adapun RUU yang dimaksud akan memungkinkan Karhi “memerintahkan penutupan media jika dianggap merugikan keamanan nasional.”
“Kami menyiapkan prosedur yang diperlukan untuk penutupan Al Jazeera. Ada masalah lain yang mungkin perlu kita selesaikan,” katanya, dikutip dari Antara.
RUU tersebut disetujui Pemerintah Israel pada Senin (12/2) pekan lalu dan lolos pembahasan pertama di Knesset.
Berdasarkan RUU itu, menteri komunikasi akan diberi kewenangan untuk menutup jaringan asing yang beroperasi di Israel dan menyita peralatan mereka jika menteri pertahanan mengidentifikasi bahwa siaran mereka menimbulkan bahaya nyata bagi keamanan negara.
Karhi sebelumnya menuduh saluran berita asal Qatar tersebut bekerja untuk melawan kepentingan pertahanan Israel, dan memicu sentimen anti-Israel.
“Kami berhasil mengubah peraturan darurat dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan kami menerapkannya – kami menutup [saluran Lebanon] Al Mayadeen,” ujar Kahri.
“Media-media ini menghasut untuk melawan Israel, dan merupakan saluran yang mencekoki warga Arab Israel dan mereka yang berada di Otoritas Palestina,” imbuhnya.
Al Jazeera diketahui memiliki kantor di Israel dan tim koresponden yang bekerja sepanjang tahun. Salah satu yang mereka liput adalah perang di Jalur Gaza yang telah berlangsung sejak Oktober lalu.
