ENDE – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Ambrosius Kodo menegur guru SMKN VI yang menginformasikan gajinya di media sosial.
Sebagaimana diketahui, sebuah video viral di media sosial yang menampilkan pengakuan beberapa guru di SMKN VI Ende, Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan gaji Rp250.000 per bulan.
“Terhadap guru yang memposting terkait itu (gajinya) di media sosial, saya ingin menyampaikan bahwa, jika ingin menggunakan media sosial maka gunakanlah untuk hal-hal yang mengembangkan dan meningkatkan kompetensimu sebagai guru,” ungkapnya dalam wawancara yang diunggah oleh News-Daring.Com pada Selasa (6/8).
Ia juga mengimbau agar guru-guru yang mengajar di daerah pelosok di NTT tidak menyampaikan informasi apapun yang berkaitan dengan lembaga pendidikan di media sosial.
“Ketika ingin menyampaikan di media sosial, sampaikanlah tentang dirimu, tidak usah sampaikan tentang orang lain atau lembaga lain. Saya mohon itu supaya kita taat menjadi guru,” ungkapnya.
Namun, ia mengaku tidak membantah informasi yang beredar saat ini yang mengatakan bila gaji para guru yang viral di media sosial tersebut hanya berkisar di angka Rp250.000 per bulan.
“Tapi saya tidak marah terkait informasi yang beredar mengenai gaji guru. Dan itulah kenyataan yang sesungguhnya. Saya mengapresiasi,”
APAKAH AKAN ADA SANKSI?
Dalam video tersebut, Ambrosius tidak secara langsung mengatakan akan memberikan sanksi pada guru yang bersangkutan.
Namun, ia berharap agar kedepannya, guru-guru yang aktif di media sosial menyampaikan keluhan mereka secara berjenjang.
“Ada etika secara berjenjang, sampaikan kepada kepala sekolah, sampaikan kepada kepala dinas, atau kalau tidak ditindaklanjuti boleh sampaikan kepada atasan kepala dinas,” tandasnya.
ANGGOTA DEWAN JUSTRU BERTINDAK SEBALIKNYA
Anggota Dewan, lewat komisi X DPR RI menyampaikan pendapat tentang situasi yang menimpa guru-guru tersebut.
Pendapat ini mereka sampaikan setelah video guru yang bersangkutan ramai dibicarakan oleh media massa di Jakarta.
“Ini adalah potret miris pendidikan Indonesia di daerah-daerah. Kondisi seperti ini sering sekali kita temui di daerah-daerah terpencil,” ungkap Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira melalui rilis kepada Parlementaria, Senin (5/8).
Dirilis dari MediaIndonesia.com, politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu mengatakan bila saat ini banyak guru-guru di daerah merasakan kesejahteraan yang sangat minim.
Satu di antaranya adalah guru-guru honorer, yang bahkan seringkali gajinya baru dibayar berbulan-bulan kemudian.
Tak hanya itu yang dikomentari oleh Andreas, ia juga mengkritisi gaji dan perjuangan para guru di daerah yang tidak pernah seimbang. Bahkan, tak sedikit diakui Andreas harus mel
“Hanya dengan modal semangat mengabdilah yang membuat guru-guru ini bertahan mendidik siswa-siswi yang juga dengan kesederhanaan bertekad mengubah nasib melalui dunia pendidikan,” ucap Andreas.
“Kita sering temukan guru-guru daerah terpencil harus berjalan kaki berjam-jam untuk mengajar, mereka keluar masuk hutan dan lembah, lewat jalur terjal, menyeberang sungai dengan fasilitas seadanya, dan lain sebagainya,” sambungnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, DPR RI terus mendorong pemerintah untuk hadir membantu meningkatkan sumber daya guru dan fasilitas di daerah 3T (Tertinggal, Terluar dan Termiskin) agar tidak ada ketimpangan kualitas pendidikan.
Katanya, ketimpangan sumber daya guru menjadi salah satu penyebab adanya ketimpangan kualitas pendidikan di kota dan daerah.
“Salah satu persoalan pendidikan di Indonesia adalah ketimpangan kualitas pendidikan antara sekolah dan kualitas pendidikan yang ada di kota dan yang ada di desa. Karena miskinnya fasilitas infrastruktur, kualitas guru dan jaminan kesejahteraan untuk guru,” paparnya.
Andreas mengingatkan pentingnya negara untuk menangani permasalahan kesejahteraan guru honorer, khususnya di wilayah 3TP dan luar Pulau Jawa.
Apresiasi dan penghargaan yang besar menurutnya harusnya dilakukan oleh pemerintah terhadap guru yang rela mengabdi dengan ketulusan untuk pendidikan anak Indonesia agar tidak tertinggal.
“Kehadiran negara sangat penting dalam dunia pendidikan, khususnya untuk mengubah nasib guru, peserta didik dengan memperoleh kesejahteraan yang memadai untuk kehidupan dan masa depannya,” jelasnya.
“Mereka telah mengabdi dengan tulus dan memberikan sumbangsih besar untuk kemajuan bangsa dan negara dengan mendidik anak bangsa. Kita harus perhatikan,” imbuhnya.
NEGARA BELUM AMBIL TINDAKAN UNTUK GURU DI DAERAH TERPENCIL
Andreas pun menekankan bahwa untuk mencapai pendidikan yang berkualitas, diperlukan juga tenaga pendidik yang berkualitas.
Sehingga anak-anak dapat menerima pendidikan yang layak dari tenaga pendidik yang profesional dan berkualitas.
Legislator Dapil NTT I ini menilai pemerintah belum mengambil langkah pasti terhadap nasib guru honorer di Indonesia yang jumlahnya sangat besar.
Padahal, lanjutnya, banyak guru honorer yang tetap loyal mengajar dengan kondisi terbatas dan memprihatinkan hingga puluhan tahun lamanya.
“Janji-janji Pemerintah yang akan mengangkat guru honorer menjadi PPPK juga belum terealisasi sepenuhnya dan masih dalam pembahasan yang berlanjut. Harusnya prioritaskan guru yang betul-betul mengabdi untuk diangkat sebagai ASN,” sebutnya.
“Bangsa ini tidak akan mencapai pendidikan yang berkualitas kalau miskin guru yang berkualitas. Dan kalau guru berpenghasilan seadanya, mereka juga tidak maksimal dalam mengajar. Ini semua adalah sebab akibat,” lanjut Andreas.
Pj BUPATI ENDE BERANG
Seperti diketahui, video yang diunggah oleh Karyn, pemilik akun TikTok @Karryn11 berhasil menarik perhatian para netizen. Dalam video itu, Karyn bersama beberapa orang temannya mengaku tetap bertahan dan semangat mengajar meski hanya digaji Rp 250.000 per bulan.
Video viral itu mendapat respons dari Pj Bupati Ende, Agustinus G Ngasu yang menyatakan akan mengadukan aksi sejumlah guru SMKN 6 Ende ke Pemprov NTT. Ia mempersoalkan etika para guru tersebut, dan mempersoalkan status kepegawaian mereka karena diduga ada yang merupakan PPPK.
Dirinya menilai, Pemda seharusnya menjadikan aspirasi para guru sebagai bagian dari evaluasi.
“Seharusnya tidak perlu resistensi. Jadikan hal itu sebagai masukan dan bagaimana Pemerintah melakukan perbaikan. Karena memang kondisi guru-guru di daerah cukup memprihatinkan, terutama para guru honorer,” tukasnya.
