JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut keberpihakan dan keikutsertaan menteri hingga presiden dalam kampanye Pemilu 2024 sebagai sesuatu yang “boleh” dilakukan.
Hal itu ia sampaikan pada Rabu (24/1), ketika ditanya tentang menteri-menteri di kabinetnya yang saat ini terlihat aktif berkampanye untuk kandidat tertentu.
Menurutnya, aktivitas kampanye para menteri–serta presiden merupakan hak demokrasi masing-masing.
“Itu hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja,” katanya saat ditemui di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.
“Yang paling penting, presiden itu boleh loh berkampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh,” tambahnya.
Orang nomor satu di Indonesia itu kemudian memberikan syarat, yaitu kampanye dilakukan tanpa menggunakan fasilitas negara.
Jokowi juga menjelaskan pernyataannya, bahwa kebolehan itu muncul dari posisi menteri hingga presiden yang tidak hanya pejabat publik, namun juga pejabat politik.
Oleh karena itu, ia mengatakan keberpihakan dan keikutsertaan dalam berkampanye diperbolehkan karena merupakan wujud aktivitas politik pejabat politik.
“Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masak gini nggak boleh? Gitu nggak boleh? Berpolitik nggak boleh? Boleh,” katanya.
“Menteri juga boleh. Itu saja. Yang mengatur itu tidak boleh menggunakan fasilitas negara,” pungkasnya.
