JAKARTA – Presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka belum pernah membicarakan isu-isu transportasi.
“Walaupun sudah dijanjikan saat kampanye lalu. Belum terlihat pembangunan atau pembenahan transportasi umum,” ujar Pengamat transportasi dan Wakil Ketua Bidang Penguatan dan Pengembangan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno dalam keterangan yang diterima oleh Redaksi The Editor pada Senin (26/8/2024).
Menurut Djoko, Presiden dan Wakil Presiden Terpilih harus memilih menteri-menteri yang berkualitas dan memiliki visi misi mengembangkan transportasi dengan target yang jelas.
Pasalnya, lanjut Djoko, sejauh ini, persoalan transportasi kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah.
Akibatnya, masih kata Djoko, koordinasi yang melibatkan banyak kementerian dalam urusan transportasi membuat pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah dalam membangun transportasi hampir minim.
“Padahal, pemerintah daerah bisa didorong jika Kemendagri ikut andil dan mengawasi kinerja pembangunan transportasi,” ungkapnya.
Darurat Transportasi Umum
Kata Djoko, saat ini Indonesia masuk dalam kondisi darurat transportasi. Karena, sejauh ini masalah yang masih menjadi pekerjaan rumah tetap berkutat pada transportasi umum.
“Belum ada prioritas pembangunan di sektor ini di berbagai daerah di Indonesia,” ungkapnya.
Indonesia sebagai negara kepulauan, menurutnya, perlu membenahi angkutan umum yang telah ada.
Perhatian untuk membangun transportasi umum, dianggap Djoko, selayaknya jadi agenda prioritas di daerah-daerah.
“Tidak perlu muluk-muluk, armada angkutan perintis yang bisa menambah kuantitas perjalanan dalam sepekan, misalnya 2-3 kali pun sudah cukup,” katanya.
Mendorong Stunting
Djoko mengatakan bila sistem transportasi yang buruk mendorong pada meningkatnya masyarakat yang akan menderita gizi buruk.
Hal ini dianggap Djoko, tidak pernah menjadi perhatian pemerintah karena terlalu sibuk dengan urusan-urusan yang tidak mendasar.
“Secara fisik, pembangunan daerah perbatasan sudah baik, tetapi layanan transportasi kurang, angkutan desa hilang. Ini dampaknya panjang, bisa ke angka putus sekolah, perkawinan usia anak dan stunting. Hal ini tidak pernah disadari, bawah transportasi itu sudah menjadi kebutuhan dasar,” tandasnya.
