AUSTRALIA – Pengawas keamanan internet Australia menjatuhkan denda sebesar A$610.500 (sekitar Rp6,1 miliar) kepada platform media sosial X karena tidak mau bekerja sama dalam penyelidikan terhadap praktik pelecehan anak.
Melansir BBC, denda tersebut dijatuhkan setelah pemiliknya, Elon Musk, mengatakan dalam sebuah unggahan pada November lalu bahwa “menghapus eksploitasi anak adalah prioritas nomor satu”.
Komisi eSafety mengkritik “omong kosong” perusahaan tersebut mengenai masalah ini.
Kepada BBC, orang dalam sebelumnya mengatakan bahwa mereka tidak akan dapat melindungi pengguna dari trolling setelah pemutusan hubungan kerja massal di X.
X, yang juga dikenal sebagai Twitter, telah mengalami penurunan pendapatan secara terus menerus sejak dibeli oleh Musk dengan harga $44 miliar tahun lalu.
Di bawah undang-undang Australia yang mulai berlaku pada tahun 2021, regulator dapat memaksa perusahaan internet untuk memberikan informasi tentang praktik keamanan online mereka atau menghadapi denda.
Jika denda tidak dibayarkan, regulator dapat menuntut perusahaan tersebut ke pengadilan.
Google milik Alphabet juga mendapat peringatan karena tidak mematuhi permintaan informasi tentang penanganan konten pelecehan anak.
Akan tetapi, ketidakpatuhan X dinilai lebih serius, dengan regulator mengatakan bahwa perusahaan tersebut gagal untuk “memberikan jawaban atas beberapa pertanyaan, membiarkan beberapa bagian kosong sama sekali”.
“Twitter/X tidak menanggapi sejumlah pertanyaan kunci termasuk waktu yang dibutuhkan platform untuk menanggapi laporan eksploitasi seksual anak; langkah-langkah yang dimiliki untuk mendeteksi eksploitasi seksual anak dalam siaran langsung; serta alat dan teknologi yang digunakan untuk mendeteksi materi eksploitasi seksual anak,” kata mereka.
Perusahaan mengonfirmasi kepada regulator bahwa mereka telah memangkas 80% tenaga kerjanya secara global dan tidak memiliki staf kebijakan publik di Australia, dibandingkan dengan dua orang sebelum pengambilalihan oleh Musk.
Bulan lalu, X dikritik oleh para peneliti Australia karena menonaktifkan fitur yang memungkinkan pengguna untuk melaporkan informasi yang salah tentang pemilu.
Langkah ini memicu kekhawatiran karena dilakukan menjelang referendum penting di Australia yang berlangsung pada akhir pekan lalu untuk memberikan lebih banyak hak kepada para penduduk asli.
