AFGHANISTAN – Keputusan Taliban yang menutup akses pendidikan untuk anak perempuan Afghanistan beberapa jam setelah hari pertama sekolah usai “libur” selama tujuh bulan mengundang tanda tanya dari berbagai pihak. Dewan Keamanan PBB dan Menlu dari 20 negara adalah beberapa di antaranya.
“Anggota Dewan Keamanan … kembali menegaskan hak atas pendidikan bagi seluruh warga Afghanistan, termasuk anak-anak perempuan,” bunyi pernyataan PBB tertanggal 27 Maret 2022.
Untuk itu, Perwakilan Khusus PBB untuk Afghanistan Deborah Lyons diminta untuk terlibat dengan pemangku kepentingan dan otoritas Afghanistan terkait isu tersebut dan melaporkan perkembangannya.
Sementara itu, 20 negara yang menteri luar negerinya tergabung dalam upaya mendesak Taliban mengenai hal ini adalah Albania, Andorra, Australia, Belgia, Bosnia dan Herzegovina, Kanada, Estonia, Jerman, Islandia, Indonesia, Kosovo, Liechtenstein, Libya, Malawi, Mongolia, Selandia Baru, Norwegia, Swedia, Tonga, dan Inggris.
Mereka mendesak agar kelompok yang mengambil alih kekuasaan pada Agustus tahun lalu itu untuk memenuhi komitmen mereka kepada rakyat Afghanistan sendiri yang sekaligus menjadi tanda patuh terhadap konvensi internasional.
“Sebagai perempuan dan sebagai menteri luar negeri, kami sangat kecewa dan prihatin bahwa anak perempuan di Afghanistan ditolak aksesnya ke sekolah menengah musim semi ini,” tulis pernyataan, Senin (28/3), dikutip dari Tribun News.
Para menteri tersebut menyerukan agar Taliban membalikkan keputusan dan memberikan akses yang sama ke semua tingkat pendidikan di seluruh Afghanistan.
Adapun Taliban dikatakan akan menunda pembukaan sekolah untuk anak perempuan sampai ada “hukum Islam” yang dinilai sesuai dengan kondisi tersebut.
Kantor berita pemerintah setempat memberitakan pada Rabu (23/3) lalu bahwa Kementerian Pendidikan menutup sekolah sampai ada rencana yang sesuai dengan hukum Islam dan budaya Afghanistan.
Alasan itupun dikeluhkan oleh para menteri dan dipandang sangat mengganggu. Mereka sebelumnya telah berulang kali mendengar Afghanistan akan membuka semua sekolah untuk semua anak, termasuk anak perempuan.
“Kesulitan praktis dalam menerapkan kebijakan pendidikan non-diskriminatif harus diatasi,” ujar para Menlu.
