THE EDITOR – Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Anthony Budiawan mengatakan Presiden Joko Widodo melindungi Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi agar meloloskan impor beras yang diduga dipakai untuk bansos saat Pemilu Presiden.
“Kami menduga ada rentetan ekonomi, importnya dikuasai dan diberikan bansos beras yang melanggar UU APBN,” ujar Anthony saat berbincang dengan The Editor pada Selasa (17/9/2024) sore.
Anthony mengatakan, selama ini, pemerintah tidak pernah menanggapi tentang isu impor yang jumlahnya sangat besar, dan, impor beras ini bertolak belakang dengan swasembada beras yang digaungkan oleh Kementerian Pertanian selama ini.
“Saya sudah pernah bersaksi di Mahkamah Konstitusi tentang pelanggaran ini. Tapi, pemerintah hanya diam,” ungkapnya.
Penyimpangan APBN tahun 2024, kata Anthony, telah merugikan negara hingga Rp50,15 triliun. Angka ini sesuai dengan nilai anggaran kementerian/lembaga yang diblokir untuk anggaran bantuan sosial.
BACA JUGA: Direktur Kementan Berinisial IM Ajak Calo Bahas Proyek Lahan Rawa di Cafe Starbuck Sebuah Apartemen di Jakarta Timur. Berikut Liputannya!
BAPANAS DALANG IMPOR BERAS
Anthony mengatakan bila dalang impor beras selama ini adalah Bapanas, namun tidak pernah disentuh oleh Presiden Jokowi.
“Bulog hanya berfungsi sebagai pelaksana impor beras atas perintah Bapanas,” ungkapnya.
Ia mengaku sangat heran mengapa dalam kisruh impor beras ini, Jokowi hanya mencopot Dirut Perum Bulog Bayu Krisnamurthi saja.
Yang harus diketahui, lanjutnya, alur impor yang masyarakat harus tahu adalah dalam skema impor beras, Bapanas menjadi koordinator serta pengatur arus lintas beras dari negara asal hingga tiba ke Indonesia.
“Termasuk penggunaan transportasi impor dengan kontainer atau tidak,” ungkapnya.
Jadi, bila terjadi kesalahan atau kekacauan impor beras, maka Bapanas adalah lembaga yang paling bertanggungjawab.
Terkait kuantitas impor beras yang mencapai rekor tertinggi dalam sejarah di bulan September 2024 ini, Anthony menilai Bapanas seharusnya berani mengakui dimana letak kesalahannya dengan membuka data kebutuhan beras secara gamblang.
Sayangnya, meski menutup data kebutuhan beras nasional, Anthony yakin Kepala Bapanas akan tetap dilindungi oleh Presiden Jokowi.
“Presiden nampaknya melindungi sepenuhnya kepala Bapanas,” kata Anthony.
APA HUBUNGAN JOKOWI DAN KEPALA BAPANAS?
Sekedar informasi, saat Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Arief Prasetyo Adi saat itu menjabat sebagai Direktur Utama Food Station Tjipinang Jaya yang bertanggung jawab tentang pasokan beras di wilayah Jakarta.
Selain Arief, diketahui juga Jokowi membawa serta Mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Heru Budi Hartono sebagai Kepala Sekretariat Presiden Indonesia dan juga ditunjuk sebagai Pj Gubernur Jakarta sejak 2022 lalu.
Menurut pandangan Anthony, ada rentetan ekonomi yang membuat Jokowi sangat melindungi Arief. Salah satunya karena Arief dianggap mampu memfasilitasi kebutuhan jokowi lewat izin impor beras.
BAPANAS TUTUPI DATA KEBUTUHAN BERAS NASIONAL
Anthony mengaku sangat heran dengan sikap Bapanas yang menutup data kebutuhan beras nasional. Padahal, sebelumnya Presiden Jokowi membentuk lembaga ini untuk menghentikan kisruh impor beras yang selalu menciptakan konflik antara Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dan Bulog.
Bila pasokan beras kurang, lanjutnya, seharusnya Bapanas langsung berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian yang mengaku tengah mengalami surplus beras.
Seperti diketahui, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melalui pertanian.go.id merilis data bila dalam tiga bulan terakhir produksi beras di Indonesia meningkat.
BACA JUGA: Swasembada Beras Hanya Jargon Pemerintah Karena Indonesia Sedang Impor Beras Besar-Besaran dari Thailand
“Berdasarkan data hasil Kerangka Sampling Area (KSA), Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional pada bulan Agustus diproyeksikan mencapai 2,84 juta ton, di bulan September 2,87 juta ton, dan di bulan Oktober diperkirakan mencapai 2,59 juta ton,” seperti dikutip.
“Jika dibandingkan dengan angka produksi di bulan yang sama pada tahun sebelumnya, selisihnya cukup signifikan yakni sebesar 356.329 ton di September dan 396.604 ton di Oktober. Selain itu, produksi padi berdasarkan data BPS pada periode Juni dan Juli 2024 mengalami surplus hingga 700 ribu ton,” tutupnya.
Tak hanya itu, Bapanas, dalam data yang dilansir oleh Anthony, telah bermain curang dalam proses impor. Salah satunya adalah penggelembungan harga beras impor dari Vietnam serta kerugian negara akibat demurrage di pelabuhan.
BAPANAS CAWE CAWE HARGA BERAS IMPOR, BUAT KEUNTUNGAN SIAPA?
Anthony mengatakan juga bila ia dan Studi Demokrasi Rakyat (SDR) telah melaporkan Bapanas dan Perum Bulog ke KPK karena terdapat perbedaan harga yang mencolok dalam proses impor beras di tahun 2024 ini.
Dalam data Anthony, perusahaan asal Vietnam bernama Tan Long Group menawarkan 100.000 ton beras dengan harga 538 dolar AS per ton dengan skema free on board (FOB) dan 573 dolar AS per ton dengan skema cost, insurance and freight (CIF).
Dalam skema FOB, maka biaya pengiriman dan asuransi akan menjadi tanggung jawab importir.
Sementara itu, dalam skema CIF, maka biaya pengiriman hingga bongkar muat kargo akan ditanggung eksportir.
Dalam tayangan Kompas.Com pada Rabu (3/7/2024), Direktur Eksekutif SDR Hari Purwanto mengatakan bila Tan Long Group adalah salah satu importir yang memasukkan beras ke Indonesia selama periode Januari sampai Mei 2024.
Ia melanjutkan, temuan korupsi diketahui saat BPS (Badan Pusat Statistik) merilis data impor pada Maret 2024 dimana pemerintah diketahui mengimpor 567,22 ribu ton beras dengan nilai 371,60 juta dolar AS.
Dari data BPS tersebut, didapatkan angka harga rata-rata impor beras oleh Bulog senilai 655 dollar AS per ton.
Jika disandingkan dengan harga impor beras dengan skema FOB yakni 573 dollar AS per ton maka akan diperoleh selisih yang sangat tinggi yakni 82 dolar AS per ton.
Bila dikalikan dengan 2,2 juta ton, maka akan diperoleh selisih harga sebesar 180,4 juta dolar AS.
“Jika menggunakan kurs Rp15.000 per dolar, maka estimasi selisih harga pengadaan beras impor diperkirakan Rp2,7 triliun,” ungkapnya.
Tak hanya itu, ia lanjutkan, Bapanas dan Bulog juga dinilai merugikan negara karena harus membayar denda ke pelabuhan sebesar Rp294,5 miliar.
Kerugian timbul karena 490.000 ton beras yang diimpor oleh Bulog tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dan Pelabuhan Tanjung perak, Surabaya pada pertengahan hingga akhir Juni 2024.
Kabarnya, beras terlambat dibongkar karena Bapanas mewajibkan bulog menggunakan peti kemas dalam mengirim beras impor.
