SRI LANKA – Tiga partai Sri Lanka yang baru-baru ini menarik diri dari koalisi yang berkuasa telah mengusulkan pembentukan pemerintahan sementara dengan perdana menteri baru menggantikan saudara laki-laki Presiden Gotabaya Rajapaksa.
Hal itu disampaikannya pada hari Senin (11/4), dengan situasi krisis ekonomi negara yang masih berlanjut.
Terseret oleh utang serta menipisnya devisa untuk keperluan impor, negara kepulauan berpenduduk 22 juta orang telah lama terjebak dalam kekurangan listrik, bahan bakar, makanan, dan obat-obatan.
Untuk menghadapi situasi yang semakin mendesak tersebut, Sri Lanka diketahui telah mencoba menghubungi Dana Moneter Internasional (IMF) dan negara-negara seperti India dan Cina.
Pekan lalu, Presiden Rajapaksa membubarkan kabinetnya dan menyerukan pemerintah persatuan untuk membantu mengatasi krisis.
Saat itu, 41 anggota parlemen keluar dari koalisi yang berkuasa untuk menjadi independen di parlemen dengan 225 kursi.
Pemerintah setempat mengatakan bahwa mereka memiliki suara mayoritas meskipun telah terjadi pemogokan.
Tiga pihak yang beranggotakan 16 anggota parlemen itu mengatakan kepada wartawan bahwa mereka telah bertemu dengan presiden dan perdana menteri, Mahinda Rajapaksa.
Mereka juga mengatakan bahwa akan ada lebih banyak pembicaraan yang dijadwalkan terjadi pada esok hari, Selasa (12/5). Perdana menteri diperkirakan berpidato di depan negara pada hari Senin.
“Usulan utamanya adalah membentuk komite semua partai untuk membuat keputusan penting dan penunjukan perdana menteri baru dan kabinet terbatas,” kata Udaya Gammanpila, ketua partai Jathika Hela Urumaya.
“Kami menginginkan ini sebelum pemilihan baru. Kami harus mengatasi kekurangan dan menstabilkan ekonomi,” lanjutnya.
Untuk diketahui, seharusnya, pemilihan parlemen Sri Lanka berikutnya tidak akan berlangsung sampai tahun 2025.
Partai Kebebasan Sri Lanka (SLFP), dengan 14 anggota parlemen, mengatakan pihak independen akan berbicara dengan partai politik lain untuk mencapai konsensus, sementara pemerintah bersiap untuk mengadakan diskusi pinjaman dengan IMF minggu depan.
“Pembicaraan dengan IMF akan membutuhkan pemerintahan yang stabil yang mampu menerapkan kebijakan yang jelas,” kata Sekjen SLFP Dayasiri Jayasekera.
“Hal ini diperlukan untuk memperbaiki ekonomi dan membawa bantuan kepada orang-orang,” imbuhnya.
Aksi protes warga Sri Lanka telah berlangsung selama lebih dari sebulan, dengan pusat kemarahan mereka yang kini ditujukan pada dinasti Rajapaksa.
Presiden sendiri telah mencopot saudaranya, Basil Rajapaksa, dari jabatan menteri keuangan, sementara keponakannya mundur dari posisi menteri olahraga Senin (4/4) lalu bersama dengan anggota kabinet lainnya.
Sekarang, pemerintah Sri Lanka dikabarkan tengah mencari bantuan eksternal sekitar 3 miliar dolar Amerika Serikat (sekitar 43 triliun rupiah) selama enam bulan ke depan untuk membantu memulihkan pasokan barang-barang penting.
Hal ini juga dilakukan untuk merestrukturisasi utang negara internasional dan mencari moratorium pembayaran.
Analis J.P. Morgan memperkirakan pembayaran utang bruto Sri Lanka akan mencapai 7 miliar dolar AS (sekitar 100 triliun rupiah) tahun ini, dengan defisit transaksi berjalan sekitar 3 miliar dolar AS.
Negara ini hanya memiliki cadangan devisa 1,9 miliar dolar AS (sekitar 27 triliun rupiah) pada akhir Maret lalu.
Sumber: Reuters
