BOGOR – Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak 2020 lalu berdampak besar pada sektor ekonomi negara, termasuk juga di dalamnya kesejahteraan masyarakatnya. Tidak sedikit usaha yang gulung tikar karena PPKM yang terus diterapkan, karyawan yang dirumahkan karena usaha mereka mengalami kerugian, hingga penjualan barang-barang pribadi agar tetap dapat memiliki uang.
Di saat-saat seperti ini, bantuan pemerintah menjadi salah satu yang sangat diharapkan.
Akan tetapi, harapan kadang memang hanyalah harapan. DPRD Kota Bogor pada Jumat (7/1) lalu baru mengabarkan sesuatu yang tidak menyenangkan tentang bantuan pemerintah ini.
Sebanyak 2.800 warga Kota Bogor dipastikan gagal menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) anggaran tahun 2021.
Kelalaian pihak pengurus, dalam hal ini adalah Dinas Sosial Kota Bogor, dinilai menjadi alasan utama tidak terserapnya anggaran sebesar lebih dari 1.6 miliar rupiah itu.
Anggaran itu sendiri adalah bagian dari hasil penghematan anggaran-anggaran lainnya dan mencapai 19 miliar rupiah.
Selain untuk BLT, anggaran hasil penghematan ini juga direncanakan akan diserap oleh program perbaikan infrastruktur wilayah dan bantuan sosial tidak terencana lainnya.
“Ini merupakan kesalahan Dinsos Kota Bogor yang lamban melakukan verifikasi evaluasi. Kami tentu sangat kecewa dan tidak dapat menerima kebijakan anggaran yang sudah kami siapkan malah tidak terserap dan masyarakat tidak bisa menerima,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Said Muhammad Mohan.
Sebelumnya, warga calon penerima BLT ditetapkan akan mendapat bantuan sebesar 600 ribu rupiah untuk 2 bulan.
Meskipun besaran bantuan tersebut tidak dapat juga dikatakan cukup, tapi setidaknya mereka dapat melihat usaha pemerintah yang masih peduli dengan rakyatnya.
Sekarang, dengan hilangnya bantuan tersebut hanya karena kelalaian petugas, apalagi yang diterima warga selain kekecewaan?
SILPA
Tidak terlaksananya penyaluran BLT ke 2.800 warga Kota Bogor membuat dana itu kemudian dimasukkan ke dalam Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).
Mohan mengharapkan adanya laporan secara mendetail tentang duduk perkara yang sebenarnya terjadi sehingga hal yang sama dapat dihindari di masa mendatang.
Ia juga menyebut bahwa SILPA Kota Bogor sendiri, setiap tahunnya, dapat mencapai 200 hingga 300 miliar rupiah.
Jumlah yang benar-benar tidak kecil. Jika semua itu dapat dialokasikan sebaik mungkin, maka semua pihak di kota ini dapat merasakan manfaatnya.
Ke depannya, pihaknya akan meningkatkan fungsi dewan kepada jalannya program-program pemerintah agar anggaran itu dapat terserap dengan baik.
