INGGRIS – Inggris pada Selasa (24/10) mengatakan tidak akan lagi menempatkan para pencari suaka di 50 hotelnya, dan akan mengandalkan bentuk-bentuk akomodasi yang lebih murah.
Keputusan tersebut adalah bagian dari rencana untuk menghalangi orang-orang yang tiba di pantai selatan negara itu dengan perahu-perahu kecil.
Melansir Reuters, Perdana Menteri Rishi Sunak telah menjadikan penghentian orang-orang yang tiba dengan perahu sebagai salah satu prioritasnya.
Hal itu muncul setelah jumlah pencari suaka yang mendarat di pantai selatan Inggris melonjak menjadi lebih dari 45.000 tahun lalu, atau naik 500% dalam dua tahun.
Survei menunjukkan bahwa imigrasi, faktor kunci dalam pemungutan suara referendum 2016 bagi Inggris untuk meninggalkan Uni Eropa, tetap menjadi perhatian utama para pemilih menjelang pemilihan nasional yang diperkirakan akan diadakan tahun depan.
Mayoritas publik berpikir bahwa pemerintah menangani masalah ini dengan buruk.
Pemerintah berargumen bahwa penggunaan hotel-hotel untuk masalah ini tidak berkelanjutan, dengan biaya pemrosesan dan penampungan para pencari suaka yang meningkat menjadi 3 miliar poundsterling (sekitar Rp58 triliun) per tahun.
Sementara itu, beberapa politisi mengeluhkan bahwa kebijakan ini berdampak buruk pada pariwisata dan mengobarkan ketegangan lokal.
BBC pada awal tahun ini melaporkan bahwa 400 hotel digunakan untuk menampung para pencari suaka.
Kementerian Dalam Negeri Inggris menolak untuk mengonfirmasi angka tersebut.
Menteri imigrasi Robert Jenrick pada Selasa mengatakan kepada parlemen bahwa ia telah menulis surat kepada para anggota dewan untuk memberitahu mereka bahwa pemerintah akan mengakhiri penggunaan tahap pertama hotel-hotel tersebut pada Januari mendatang.
Langkah pertama itu bertujuan untuk membatalkan lebih banyak lagi kontrak-kontrak lainnya di masa depan.
Pada Maret, sekitar 20.000 orang di Inggris yang menerima bantuan suaka ditempatkan di akomodasi hotel, menurut House of Commons Library.
Pemerintah telah mengumumkan rencana untuk menggunakan lebih banyak akomodasi massal, termasuk pangkalan militer dan kapal tongkang.
Pemerintah juga ingin mendeportasi hampir semua pencari suaka yang tiba di Inggris dengan perahu kecil ke Rwanda.
Rencana tersebut telah mengalami serangkaian tantangan hukum dan nasibnya bergantung pada keputusan Mahkamah Agung yang diperkirakan akan keluar pada pertengahan Desember.
