JAKARTA – Masa-masa Ahok menjabat adalah masa-masa dimana setiap aduan masyarakat dijawab dan langsung diselesaikan. Saat diwawancara, pria asli Belitung ini kerap menyindir kinerja Kementerian PU yang menurutnya sengaja tidak meau bertindak dalam proses perbaikan jalan di Indonesia.
“Nah, Kementerian PU kan kayak begitu. Perbaikan jalan Pantura setiap tahun jadi proyek abadi. Karena kita tidak pernah hitung lagi soal konstruksi bawahnya apakah sudah berumur 10 hingga 20 tahun,” ujar Ahok di Balaikota DKI, Jakarta pada Rabu, 20 Januari 2015 lalu.
Perbaikan jalan yang harus diketahu Kementerian PU, lanjut Ahok, mestinya secanggih dunia barat sana. Teknologi kota yang memperhatikan konstruksi bawah jalan seharusnya jadi bahan utama pelajaran yang harus dikuasai pemerintah.
Tak hanya Kementerian PU, Ahok juga menyebut Dinas PU yang berada di bawah kepemimpinannya sebagai pekerja yang tidak profesional. Dengan kesal saat itu Ia menyebut mental Dinas PU DKI sebagai pekerja Kampungan karena masih saja menggunakan cara-cara primitif dalam menyelesaikan persoalan jalan raya di DKI.
“Perbaiki jalan rusak atau berlubang, pakai teknologi kota yang canggih, dong. Jangan kaya kampung begitu. Ini kan Ibu Kota. Masa kerjanya kaya di kampung, tambal-tambal begitu,” katanya lagi.
Dalam tahap perbaikan misalnya, Ahok berharap pemerintah langsung memperbaiki jalanan yang dilihat rusak. Sayangnya, tidak demikian di Jakarta. Perbaikan jalan rusak selalu saja didahului dengan pembuangan puing-puing jalan yang rusak, baru kemudian masuk ke dalam proses penambalan.
“Dinas PU bilang sudah 10-20 tidak pernah dibongkar bawah jalan. Selama ini hanya ditempel. Kalau menempel, bisa anjlok juga. Kalau bongkar, bisa cek ini saluran air berubah enggak. Ada teknologi di Eropa, setelah dibongkar, langsung dikerjakan. Harusnya kota maju seperti itu,” paparnya.
Karena itu, dia sudah meminta kepada Dinas PU memasukkan penerapan teknologi tersebut ke dalam e-catalogue. Sehingga waktu perbaikannya tidak memakan waktu terlalu lama dan konstruksi bawah tanah semakin baik.
Perseteruan Ahok dan Kementerian PU tak terjadi sekali atau dua kali saja, di tahun 2015 lalu Ahok sempat ingin mengambil alih perbaikan jalan rusak di Ibukota yang masuk ranah nasional. Untuk itu, ia berencana bertemu Dirjen Bina Marga Kementerian PU Djoko Murjanto.
“Jadi, mesti jelas, kalau duit dia (Kementerian PU) enggak cukup, lebih baik dia pakai uangnya untuk perbaikan jalan di provinsi lain saja. Kalau (Kementerian PU) tidak bisa memperbaiki jalan, biar kami yang kerjain saja,” katanya pada 28 Januari 2015 lalu.
“Jangan sampai (jalan rusak) tidak diperbaiki sampai tiga bulan karena jalan di Jakarta itu orang-orang berpikirnya itu semua jalan punya kami, kayak di Jalan Daan Mogot. Jalan itu bukan jalan kami, tapi orang-orang marahnya ke sini (Jakarta),” pungkasnya.
