JEPANG – Menteri Kebudayaan Jepang Masahito Moriyama mengatakan pemerintah negara itu pada Kamis (12/10) memutuskan untuk meminta perintah pengadilan untuk membubarkan Gereja Unifikasi.
Keputusan itu datang setelah penyelidikan selama hampir setahun terhadap kelompok kontroversial tersebut atas sejarahnya yang memaksa anggotanya untuk memberikan sumbangan dalam jumlah besar.
Melansir Japan Today, dengan perintah tersebut, gereja itu akan dicabut statusnya sebagai badan hukum keagamaan dan manfaat pajak terkait.
Akan tetapi, komunitas gereja dapat terus eksis sebagai sebuah kelompok dan melakukan aktivitas di Jepang.
Kepada wartawan, Moriyama mengatakan bahwa pemerintah menilai Gereja Unifikasi terlibat dalam permintaan sumbangan yang merugikan secara finansial.
Ia juga menambahkan bahwa kelompok tersebut telah diperintahkan oleh pengadilan untuk membayar kompensasi sebanyak 20 miliar yen kepada sekitar 1.550 korban.
Gereja Unifikasi, kata Moriyama, telah menimbulkan penderitaan pada banyak orang dan melanggar hukum perdata, yang “menyimpang dari tujuan perusahaan keagamaan”.
Pemerintahan Perdana Menteri Fumio Kishida membuat keputusan tersebut, dengan permintaan yang diperkirakan akan diajukan pada Jumat, setelah mengumpulkan pendapat pada pertemuan dewan organisasi keagamaan di dalam Badan Urusan Kebudayaan.
Kishida pada Kamis mengatakan kepada wartawan di kantor perdana menteri bahwa keputusan tersebut didasarkan pada “fakta obyektif” sesuai dengan prosedur berdasarkan undang-undang perusahaan keagamaan.
Para anggota dewan “dengan suara bulat” mendukung usulan tersebut, kata Moriyama.
Sementara itu, Gereja Unifikasi mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa langkah ini sangat disesalkan.
“Sangat disesalkan pemerintah telah mengambil keputusan penting berdasarkan informasi yang bias,” kata mereka.
Badan tersebut mengumpulkan kesaksian lebih dari 170 orang sebagai bagian dari penyelidikannya terhadap permintaan sumbangan dari pengikutnya, kata Moriyama.
Pengadilan Distrik Tokyo kemungkinan akan memberikan keputusan berdasarkan bukti yang diajukan oleh pemerintah tentang organisasi tersebut.
Sebagai informasi, Gereja Unifikasi didirikan di Korea Selatan pada tahun 1954 oleh seorang anti-komunis yang setia dan secara resmi dikenal sebagai Federasi Keluarga untuk Perdamaian dan Unifikasi Dunia.
Setelah memicu kontroversi di Jepang beberapa dekade lalu, gereja ini mendapat sorotan baru setelah mantan Perdana Menteri Shinzo Abe ditembak mati saat pidato kampanye pemilu pada Juli 2022 karena dianggap memiliki hubungan dengan kelompok tersebut.
Abe menjadi sasaran tersangka pembunuh Tetsuya Yamagami, yang sumbangan besar ibunya kepada Gereja Unifikasi sangat berdampak pada keluarganya.
Ia mengaku menargetkan Abe karena kakek Abe, mantan Perdana Menteri Nobusuke Kishi, membantu membawa gereja tersebut ke Jepang pada tahun 1960an.
Serangkaian pengungkapan tentang hubungan antara anggota parlemen dari Partai Demokrat Liberal yang berkuasa, yang dipimpin oleh Kishida, dan Gereja Unifikasi sangat merusak reputasi pemerintah.
