SPANYOL – Pemerintah koalisi kiri Spanyol pada hari Selasa (17/5) menyetujui rancangan undang-undang (RUU) untuk memperkuat hak aborsi dan menawarkan cuti berbayar yang didanai negara untuk wanita yang tengah melewati menstruasi yang menyakitkan.
Jika dikabulkan, Spanyol akan menjadi negara pertama di Eropa yang mewujudkan aturan mengenai cuti tersebut.
Dilansir dari Reuters, pemerintah minoritas yang dipimpin oleh Sosialis ini berharap untuk dapat menjamin akses aborsi di seluruh Spanyol dan menghilangkan stigma kesehatan menstruasi dengan RUU baru.
“Hari ini kami mengirim pesan dukungan internasional kepada semua wanita yang memperjuangkan hak seksual dan reproduksi mereka,” ujar Menteri Kesetaraan Irene Montero kepada wartawan.
“Kita harus menjamin bahwa perempuanlah yang memutuskan apa yang terjadi pada tubuh mereka sendiri,” lanjutnya.
Jika disahkan, undang-undang yang baru akan menghapus izin orang tua bagi perempuan berusia 16-17 tahun yang ingin menggugurkan kandungan mereka, dan menghapus masa wajib refleksi tiga hari.
Hal ini juga termasuk cuti berbayar untuk wanita hamil mulai minggu ke-39 dan menjamin distribusi produk menstruasi gratis di lembaga-lembaga publik seperti sekolah dan pusat kesehatan.
RUU tersebut juga menyatakan bahwa kehamilan pengganti, yang ilegal di Spanyol, adalah bentuk kekerasan terhadap perempuan.
Dengar Pendapat Umum
Hadirnya RUU ini telah memicu perdebatan di Spanyol tentang apakah aturan cuti menstruasi berbayar akan membantu atau menghambat perempuan di tempat kerja.
“Itu hanya akan menciptakan lebih banyak konflik ketika memutuskan apakah akan mempekerjakan seorang wanita atau tidak,” ujar seorang mahasiswa bernama Pablo Beltran Martin.
Berlainan dengan pendapat tersebut, aktris dan penyanyi Cristina Diaz mengatakan bahwa cuti beberapa hari yang diberikan kepada perempuan yang tengah mengalami menstruasi adalah hal yang bagus.
“Jika seorang wanita mengalami menstruasi yang mencegahnya bekerja, saya pikir itu bagus bahwa dia dapat meminta cuti beberapa hari seperti orang yang memiliki masalah kesehatan,” ujarnya.
RUU ini juga membahas tentang “keberatan hati nurani”, yang memungkinkan para dokter untuk menolak melakukan aborsi–topik yang selalu menjadi bahan perdebatan sengit antara kelompok hak asasi dan aktivis sayap kanan.
Klinik negara harus menyediakan spesialis yang bersedia, demikian bunyi salah satu bagian RUU ini.
Baru dapat disetujui beberapa bulan lagi, RUU ini masih harus melewati beberapa tahapan, yakni sesi dengar pendapat publik, pembacaan lain di kabinet, dan pemungutan suara di majelis rendah parlemen.
Seorang warga bernama Marta Vigara Garcia mengaku senang jika undang-undang yang baru akan memfasilitasi akses aborsi
Berdasarkan pengalamannya ketika memutuskan untuk mengakhiri kehamilannya pada tahun 2018, ia kesulitan meminta para dokter untuk melakukan aborsi.
Padahal, ia saat itu diberitahu oleh dokter bahwa bayinya hanya memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup.
“Mereka mengatakan kepada saya bahwa karena bayinya masih memiliki detak jantung, mereka tidak akan melakukan aborsi,” ungkapnya.
“Saya harus menanganinya sendiri dan pergi ke klinik swasta,” lanjutnya.
Langkah pemerintah Spanyol itu dilakukan di tengah memanasnya unjuk rasa di seluruh Amerika Serikat oleh ribuan pendukung hak aborsi.
Mereka marah dengan adanya kemungkinan bahwa Mahkamah Agung akan segera membatalkan keputusan penting Roe v. Wade yang melegalkan aborsi secara nasional setengah abad yang lalu.
Sebelumnya, reformasi aborsi Spanyol tahun 2010 telah memungkinkan perempuan untuk mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan dalam waktu 14 minggu, atau hingga 22 minggu dalam kasus kelainan janin yang parah.
Sumber: Reuters
