THE EDITOR – Kepala Desa Tulandenggi Sibatang Thamrin Hasan meminta pertolongan kepada Presiden Prabowo Subianto agar mau menolong ratusan warganya yang hidup bergantung pada Sungai Taopa Sibatang di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia yang kondisinya sangat memprihatinkan karena rusak akibet aktivitas penambangan ilegal.
Dalam siaran langsung melalui akun media sosial Facebooknya di @ThamrinHasan, pria berkacamata ini terlihat tengah berdiri di pinggir badan sungai yang berwarna cokelat dan keruh.
Dari penjelasan Kades Thamrin, warna muara Sungai Taopa Sibatang tersebut makin hari makin memprihatinkan, terutama di hari ini, Selasa (11/2/2025) ditunjukkan bila kondisinya semakin keruh dan berlumpur.
Untuk itu, Kades Thamrin meminta agar Presiden Prabowo menolong ratusan warga dari 8 desa yang bergantung hidupnya dari aliran Sungai Taopa Sibatang ini. Desa-desa tersebut adalah Desa Taopa, Desa Paria, Desa Tompo Sibatang, Desa Gio Barat, Desa Pandelalap dan Desa Tuladenggi Pantai.
“Desa-desa ini 80% masih sangat ketergantungan pada kehidupan sungai, baik itu untuk konsumsi minum, mandi dan bertani. Untuk mendukung pertanian masyarakat, hari ini kita saksikan bersama sudah sangat keruh dan sudah sangat memprihatinkan. Terus terang saja, bila pemerintah tidak memperhatikan, bencana setiap saat akan menghantui kita,” kata Thamrin dikutip oleh The Editor pada Selasa (11/2/2025).
Tak hanya itu, Ia juga meminta kepada 8 desa yang berada disepanjang bantaran Sungai Taopa Sibatang agar ikut bersama memperjuangkan keberlangsungan ekosistem yang sehat di sungai.
“Agar bencana alam besar tidak menimpa kita,” kata Kades Thamrin.
“Kondisi sungai sudah keruh, lumpur sudah naik,” tambahnya.
KADES BUAT VIDEO KARENA AKSI MEREKA TIDAK DIGUBRIS OLEH PEMERINTAH DAERAH DAN KEPOLISIAN
Kades Thamrin mengatakan, video siaran langsung tersebut dibuat olehnya karena pemerintah Kecamatan Butong tidak menggubris permintaan ratusan warga yang telah diterima sempat melakukan aksi unjuk rasa pekan kemarin.
“Yang kemarin mereka tanda tangan belum ada realisasinya sedikitpun,” kata Kades Thamrin.
Ia secara pribadi mengaku sangat kecewa dengan aksi diam dari pemerintah dan kepolisian karena mendiamkan aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) atau tambang ilegal yang saat ini tengah beroperasi di wilayah hulu Sungai Taopa Sibatang.
Perlu diketahui, pekan lalu, tepatnya di tanggal 4 Februari 2025, 500 warga desa yang tinggal di sepanjang Sungai Taopa Sibatang melakukan aksi unjuk rasa di Jembatan Taopa, Kecamatan Taopa, Sulawesi Tengah, Indonesia.
Dalam aksi tersebut dikatakan bila tambang ilegal di hulu sungai telah beroperasi selama 7 bulan. Akibat dari aktivitas tambang ini, kualitas sungai telah menurun dan tercemar hingga tidak layak lagi untuk digunakan oleh warga.
Warga yang bersikeras menggunakan air tersebut kini harus menderita gatal-gatal di sekujur tubuh mereka. Sementara petani rugi karena tanaman bulanan seperti palawija terancam akan terkena banjir dan petani rica bahkan sudah gagal panen akibat aliran sungai yang dimanfaatkan selama ini tidak lagi memberi hasil yang baik.
Sementara itu di sektor perikanan, warga desa khawatir akan gagal panen bila banjir kedua kembali datang menyerang tambak udang dan tambak bandeng mereka.
“Warga menggebu-gebu untuk melakukan perlawanan. Saya harap melalui kesempatan ini, saudara dan keluarga yang berada di bantaran sungai ini melakukan perlawanan apabila sampai waktu yang sudah kita sepakati bersama antisipasi tidak dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Butong. Lewat siaran langsung ini Bapak Kapolda Sulawesi Tengah, Bapak Gubernur bahkan Bapak Presiden RI Bapak Prabowo.Saya menyampaikan, keluh kesah kami masyarakat biasa yang telah memperjuangkan bagaimana lingkungan dan desa kami tidak akan terjadi bencana besar. Hari ini kami sampaikan kepada petinggi-petinggi di negara ini, tolong perhatikan, tolong sahuti apa yang telah kami perjuangkan,” ungkapnya.
Kades Thamrin mengatakan bila Ia dan ratusan warganya berharap didengarkan oleh Presiden Prabowo karena selama sepekan ini tidak ada aksi apapun dari pihak kecamatan yang telah berjanji akan menyelesaikan persoalan tambang ilegal ini.
Siaran langsung yang Ia lakukan hari ini dilakukan sebagai aksi lain untuk menunjukkan bahwa kondisi sungai dalam waktu 1 minggu mengalami penurunan kualitas yang drastis.
Tak hanya itu, di hari ini juga, lanjutnya, kawasan hutan mangrove yang dijaga oleh penduduk desa selama ini juga sudah mulai hancur ekosistemnya.
“Mohon agar masyarakatnya tidak berdarah-darah dalam melakukan gugatan (pada perusahaan tambang ilegal),” katanya.
