AUSTRALIA – Sebuah kota di pedalaman Australia kembali memberlakukan sebuah kebijakan kontroversial yang diarahkan pada komunitas Aborigin, yaitu melarang penjualan alkohol.
Di bawah pembatasan baru ini, tidak ada alkohol untuk dibawa pulang (takeaway) yang dijual di Alice Springs–sekitar 450 km timur laut Uluru–pada Senin atau Selasa.
Alkohol juga hanya dapat dijual antara pukul 15:00 dan 19:00 setiap hari kecuali hari Sabtu.
Larangan sebelumnya berakhir pada pertengahan 2022 setelah dianggap sebagai diskriminasi rasial.
Pemimpin Northern Territory, Natasha Fyles, mengatakan langkah-langkah itu diberlakukan untuk melindungi keluarga dan anak-anak di seluruh kota karena kota itu mengalami peningkatan kekerasan yang signifikan.
Fyles mengatakan data menunjukkan bahwa bahaya terkait alkohol telah meningkat sejak larangan alkohol terakhir berakhir pada Juli lalu.
Dalam 12 bulan hingga November 2022, ada 2.653 serangan di kota berpenduduk sekitar 25.000 orang, menurut statistik kejahatan pemerintah Northern Territory.
Di waktu yang bersamaan, pemerintah setempat mengumumkan total dana untuk layanan masyarakat–termasuk layanan wanita, pendanaan polisi, dan penerangan keamanan CCTV–yang mencapai lebih dari A$25 juta (sekitar Rp264,5 miliar).
Terletak di Australia tengah, seperlima penduduk Alice Springs adalah penduduk asli Australia.
Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengunjungi kota itu pada Selasa bersama politisi senior Aborigin, termasuk anggota parlemen Linda Burney dan Senator Pat Dodson.
Ia mengatakan langkah-langkah itu diterapkan untuk mencoba mengatasi ketidaksetaraan sosial yang lebih luas yang mempengaruhi orang-orang Bangsa Pertama.
“Keputusan hari ini dalam konteks kesenjangan yang ada dalam hasil kesehatan, hasil perumahan, harapan hidup, tingkat penahanan antara Pribumi dan non-Pribumi Australia,” kata Albanese.
Setelah bertemu dengan polisi, politisi, dan tokoh masyarakat di kota itu, ia mengatakan pemerintah akan mempertimbangkan serangkaian perubahan hukum pada awal Februari, termasuk sistem di mana masyarakat harus memilih keluar dari larangan alkohol.
Kunjungan Albanese ini terjadi saat pemerintahnya meluncurkan referendum untuk Suara Pribumi ke Parlemen.
Suara Pribumi untuk Parlemen akan mengakui orang Aborigin dalam konstitusi dan membuat suara permanen di parlemen yang akan dikonsultasikan tentang masalah yang mempengaruhi komunitas Aborigin.
Sumber: BBC
