JAKARTA – Strategi pemerintah untuk mewujudkan perkebunan karet alam berkelanjutan adalah dengan peremajaan karet rakyat. Peremajaan dilakukan karena sebagian besar kebun karet sudah berusia tua, diatas 30 tahun sehingga produktivitasnya menurun.
Mochamad Edy Yusuf, Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Perkebunan, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Kemenko Perekonomian RI mengatakan kebanyakan kebun karet rakyat masih menggunakan bibit karet asalan. Peremajaan dengan bibit unggul Ia harap dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing karet Indonesia.
Kebijakan lain yang dibuat adalah membuat aspal karet dengan benchmark di Thailand yang menetapkan 1 desa aspal karet 1 km dan penggunaan karet untuk infrastruktur seperti rail pad, pembatas jalan dan lain-lain.
Hal ini dilakukan karena dalam pembuatan aspal karet diprediksi akan menyerap bahan dalam jumlah besar sehingga dapat mendongkrak pendapatan petani lewat harga karet rakyat pada level yang remuneratif.
Edy berharap di masa depan jalan desa, jalan kabupaten, jalan provinsi, jalan nasional maupun jalan tol sebagiannya dapat menggunakan aspal karet. Karena hasil uji gelas aspal karet yang dilakukan oleh lembaganya di beberapa tempat menunjukkan hasil yang positif.
“Berdasarkan data BPS tahun 2019, terdapat 83.820 desa di Indonesia. Jika satu desa memanfaatkan aspal karet 1 km maka proyeksi jalan beraspal karet sepanjang 83.820 km, suatu potensi serapan karet yang cukup besar,” kata Edy.
Penggunaan karet pada infrastuktur juga merupakan kebijakan yang strategis dalam menyerap karet alam. Pelaksanaannya bekerjasama sama dengan Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan.
Kata Edy, UPPB (Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar) telah terbukti dapat memberikan nilai tambah lebih kepada petani dengan memproduksi bokar yang bersih dan mengolah karet menjadi produk turunan seperti sandal.
Namun demikian jumlah UPPB yang ada belum mencukupi dan tersebar merata di berbagai daerah. Peningkatan jumlah UPPB menjadi suatu tuntutan tersendiri dari pengembangan karet alam berkelanjutan.
“UPPB juga perlu diseringkan frekuensi transaksinya, karena selama ini membeli karet petani setiap 2 mingguan, sedang petani ingin harian,” ungkapnya.
Secara terpisah, Heru Tri Widarto, Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar, Ditjen Perkebunan menyatakan, tahun 2021 pengembangan kawasan karet mencapai 1.210 ha dengan anggaran Rp12,38 miliar terdiri dari reguler 510 ha dengan anggaran Rp5,11 miliar dan PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) 9.357 ha dengan anggaran Rp61,45 miliar. Realisasi mencapai 1.110 ha (91,74%) dengan serapan anggaran Rp10,61 miliar (86,79%).
Kebutuhan benih karet reguler 255.000 batang sudah terealisasi seluruhnya. Sedang untuk PEN 350.000 batang realisasi 300.000 batang.
Tahun 2022 direncanakan kawasan pengembangan karet 5.900 ha terdiri dari perluasan 100 ha, peremajaan 1.250 ha dan intensifikasi 4.550 ha. Kebutuhan benih karet tahun 2022 mencapai 675.000 batang terdiri dari perluasan dengan satker BPTP Pontianak 50.000 batang. Sedang peremajaan dengan satker Jambi 300 ha benih 150.000 batang, Sumsel 450 ha 225.000 batang, Kalsel 200 ha 100.000 batang, Ditjenbun 300 ha 150.000 batang.
