JAKARTA – Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menganggarkan Rp6,35 miliar untuk pengadaan lima unit motor yang nantinya akan dipakai mengawal pejabat kelas VVIP.
Anggaran tersebut diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024, dengan jenis motor yang akan dibeli adalah motor gede (moge) listrik.
Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo pada Selasa (26/3) mengungkap setidaknya tiga alasan pihaknya melakukan pengadaan tersebut.
Pertama, dibutuhkannya kemampuan bermobilitas tinggi pada petugas pengawalan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Ia mengatakan hal tersebut dilandasi pada tingkat mobilitas Heru yang juga tinggi.
“Begitu itu dilakukan untuk pengawalan, maka mobilitas Pak Gubernur sangat tinggi. Contohnya hari ini, beliau dari sini ada kegiatan lanjutan,” tutur Syafrin, dilansir dari Tirto.
Kedua, sebagai upaya untuk mengurangi polusi udara. Menurutnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi pihak yang harus memulainya untuk pertama kali.
Dengan pemerintah yang menjadi contoh, katanya, maka masyarakat dapat diharapkan akan secara perlahan mengganti kendaraan bermotor mereka menjadi kendaraan listrik.
“Targetnya kan [mengatasi] kemacetan, polusi udara, itu menjadi domain kami dan kami memberikan sosialisasi juga ke masyarakat, ini prioritas kita,” ucapnya.
“Jadi, tidak hanya mendorong ganti, tapi kami sudah mulai. Ayo sama-sama kita mulai demi kualitas udara Jakarta lebih baik,” lanjutnya.
Ketiga, waktu terakhir kali pemerintah melakukan pengadaan motor besar untuk pengawalan adalah tahun 2006 lalu.
Pembelian motor listrik sendiri, kata Syafrin, adalah bentuk tindak lanjut dari perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022.
“Ada Instruksi Presiden Nomor 7 terkait pemanfaatan kendaraan motor listrik berbasis baterai untuk kendaraan dinas maupun perorangan,” katanya, dikutip dari Sin Po.
“Nah, oleh sebab itu kami selaku Dishub memilih kendaraan listrik itu pertama untuk patroli,” jelasnya.
Adapun moge listrik sebagai kendaraan pengawalan disebutnya baru akan aktif terpakai pada tahun 2025.
Untuk mereknya, ia mengatakan motor yang akan dibeli tergantung pada katalog dalam tender pengadaan.
