JAKARTA – Tudingan yang menyebut bila kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak laku dibantah langsung oleh Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja.
Dalam perbincangan dengan Redaksi The Editor beberapa waktu lalu di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Endra mengatakan bila pemerintah memang belum resmi masuk ke IKN yang akan dijadikan sebagai ibu kota baru negara Indonesia.
“Ada orang yang bicara investor nggak ada yang mau masuk ke IKN, ya jelas sekarang pemerintahnya saja belum masuk,” kata Endra.
Saat ini, lanjutnya, pemerintah tengah gencar membangun infrastruktur pendukung IKN.
Salah satunya adalah rumah susun (rusun) bagi aparatur sipil negara (ASN) yang akan bekerja penuh waktu disana.
Saat ini, kata Endra lagi, pemerintah memprioritaskan investor dalam negeri untuk berpartisipasi dalam pembangunan kawasan IKN.
Bila para investor lokal ini sudah memenuhi standar kuota maka investor asing akan diundang masuk sebagai pendukung ke proyek IKN.
“Kenapa asing belum ikut karena kita prioritaskan yang dalam negeri dulu dong. Kita lompatan berpikirnya ini kadang terlalu jauh. Kalau kapasitas investor lokal sudah masuk baru investor asing,” ungkapnya.
IKN Direncanakan Jadi Ruang Tumbuh Para Jenius
Endra mengatakan bila pemerintah saat ini menyusun rencana agar IKN menjadi kota yang diminati oleh anak muda yang jenius.
Untuk mendukung rencana ini, kata Endra lagi, pemerintah akan membangun kampus-kampus dan universitas dengan standar internasional di kawasan IKN.
Generasi muda yang berbakat di bidang teknologi digital, dan ekonomi digital menjadi salah satu target yang diinginkan oleh pemerintah untuk bekerja di IKN.
Karena IKN diklaim akan menjadi kota pertama di Indonesia yang menggunakan teknologi hijau, dan modern seperti kota-kota di Korea Selatan.
“Itulah yang berbeda di IKN, visi ke depan dan visi teknologinya. Jadi orang yang berbakat di ekonomi digital, teknologi digital, pokoknya yang jeniusnya Indonesia ada disitu. Orang-orang pintar Indonesia mestinya ada disitu,” ungkapnya.
Pulau Jawa Sudah Terlalu Sesak
Kata Endra, salah satu alasan mengapa ibukota dipindahkan ke Kalimantan karena Jakarta dianggap sudah terlalu sesak dengan populasi manusia.
Salah satu contoh kesesakan itu adalah penuhnya area-area pinggiran sungai dan danau oleh manusia.
“Jadi kita tidak ingin memenuhi jawa ini dengan orang. kan harus ada ballance antara human dan nature,” ungkapnya.
Kondisi ini menurut Endra tidak akan membuat manusia yang tinggal di kawasan perkotaan merasa nyaman.
Padahal di negara maju masyarakat merasa nyaman tinggal di kota selama puluhan tahun.
“Kita harus jaga itu kenyamanan orang yang tinggal di jakarta. Makanya kita buat kota baru di Kalimantan agar tidak Java Sentris apalagi Jakarta Sentris,” tandasnya.
