JAKARTA – Pemberantasan kemiskinan lewat metode pemberian bantuan sosial (bansos) ternyata mulai ditolak oleh beberapa kalangan termasuk Wakil Presiden RI Maruf Amin.
Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi mengatakan salah satu visi dan misi Maruf Amin saat ini adalah mengentaskan kemiskinan dengan cara yang benar, yakni dengan mentranformasi UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah).
“Visi dan misinya (Maruf Amin) itu jelas, yakni bagaimana mengentaskan kemiskinan agar tidak hanya diberi bansos,” ujarnya saat berbincang dengan The Editor beberapa waktu lalu.
Pinjaman terhadap peserta UMKM, lanjutnya, harus dengan aturan bunga serendah-rendahnya atau bila perlu dihapuskan. “Bila (ada) bunga hanya bagian untuk administrasi saja,” jelasnya.
Pakar otonomi daerah LIPI Siti Zuhro tahun 2015 lalu pernah memunculkan isu ini ke publik. Saat itu, Ia meminta agar Kementerian Dalam Negeri menghapuskan dana hibah atau bantuan sosial (Bansos).
Dari sudut pandang Siti diketahui bahwa dana bansos sangat rentan penyelewengan jadi baiknya dialihkan ke sektor pelayanan publik, pendidikan dan kesehatan.
“Bansos seharusnya dihapus, karena dana bansos sudah menjadi bancakan sosial,” kata Siti dalam acara diskusi di ‘Bansos’ di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (14/11).
Siti menyebutkan juga bahwa masyarakat perlu curiga bila dana pelayanan publik di daerah nilainya lebih rendah ketimbang dana hibah atau bansos. Terutama saat bansos jadi dana yang diutamakan penggunaannya.
Siti mengajak masyarakat menengok kembali sejarah dimana kepala daerah ramai-ramai masuk KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) karena tidak mampu menahan rayuan dana bansos. Dana bansos yang dipertahankan dan bahkan diperbaiki tata kelolanya oleh pejabat tertentu menurutnya sangat perlu untuk diperiksa dan diwaspadai.
