JAKARTA – UPC Renewables mengatakan bahwa dataran tinggi Ciletuh tersebut dipilih karena sudah terbukti memiliki potensi angin yang sangat bagus, setelah dilakukan pengukuran data angin selama 6 tahun dari beberapa tiang terpasang setinggi 100 meter, dengan akumulasi data selama 23 tahun.
Nantinya kerjasama ini bakal menjadi kombinasi lengkap bagi pemanfaatan energi bersih ramah lingkungan dan sekaligus menjadi pariwisata petualangan kelas dunia di kawasan geopark global yang dinobatkan oleh UNESCO.
Dengan nilai investasi 50 Turbin Angin sebesar Rp 3,3 Triliun menjadikan Proyek ini sebagai proyek prioritas UPC Renewables.
Senior Project Developer UPC Renewables Kalla Primista mengatakan kalau proyek ini sangat pas dengan upaya pemerintah dalam mendorong energi ramah lingkungan dan berkelanjutan.
“Kami juga berterima kasih kepada Presiden Jokowi yang sudah menyampaikan amanatnya sejak 2015, sehingga UPC siap untuk mewujudkan dan menyelesaikan proyek yang telah mulai dikembangkan sejak 2014 ini. Kami siap untuk mengimplementasikan dan memfasilitasi proyek energi terbarukan dan mendorong ikon pariwisata kelas dunia di Indonesia meski belum memikirkan aspek benefitnya. Harapan kami PLTB Sukabumi masuk kedalam RUPTL 2021 agar segera dibangun,” ujarnya dalam keterangan yang diterima redaksi The Editor, Kamis (27/4) sore.
Kalla mengatakan bila UPC akan terus berupaya untuk menjalin hubungan yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan terkait, demi terwujudnya Proyek Energi Bersih Hijau dan akan memberikan penghematan besar ini.
Untuk diketahui, proyek ini juga sudah ditetapkan sebagai proyek prioritas Provinsi Jawa Barat oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan telah mendapatkan Rekomendasi Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.
“Saya sebagai Kepala Daerah merayu investor itu sudah, tapi investor balik lagi ke saya mentoknya di PLN karena dengan alasan surplus listrik, EBT (energi baru terbarukan) dianggap lebih mahal karena pakai logika jangka pendek, di apple-to-apple dengan sumber fossil fuel,” ujar Ridwan Kamil dalam rapat dengar pendapat umum dengan Komisi VII DPR RI terkait RUU EBT, Senin (5/4) lalu.
