TAIPEI – Taiwan meminta dukungan Indonesia dan negara-negara lain agar diberi kesempatan berpartisipasi dalam konferensi, mekanisme, dan kegiatan Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB).
Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri ROC (Taiwan) Jaushieh Joseph Wu dalam peringatan 75 tahun penandatanganan Piagam PBB yang akan digelar pada 15 September 2020.
“Karena dengan keberhasilan yang luar biasa Taiwan dalam menangani pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa partisipasi Taiwan di Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat berkontribusi pada kesejahteraan manusia,” ujarnya dalam keterangan yang di terima The Editor, Selasa (8/9).
Pria yang akrab disamap Wu ini mengatakan bahwa Taiwan merasakan keresahan dunia yang saat ini dilanda pandemi corona (Covid-19). Untuk itu, diperlukan upaya dari komunitas internasional membangun masa depan yang lebih baik sebagaimana diharapkan oleh negara-negara yang tergabung dalam PBB.
“Taiwan telah siap, bersedia dan mampu berpartisipasi dalam upaya bersama ini,” ujarnya.
Di Taiwan sendiri, lanjutnya, jumlah kasus Covid-19 tak lebih dari 500 kasus dengan tingkat kematian hanya di angka satu digit. Salah satu penyebab keunggulan Taiwan berhasil mencegah pandemi ini berdasarkan penuturan Wu adalah karena mereka menerapkan prosedur tindakan pencegahan yang sesuai standar serta peralatan media yang mumpuni.
Untuk negara lain yang terkena dampak corona, Wu mengklaim telah menyumbangkan 51 juta masker medis, 1,16 juta masker N95. 600.000 baju isolasi, 35.000 termometer dahi dan berbagai peralatan medis lainnya ke lebih dari 80 negara, termasuk Indonesia.
“Taiwan juga bekerja sama dengan negara-negara demokratis yang memiliki gagasan yang sama untuk mengembangkan alat rapid test, obat-obatan dan vaksin untuk Covid-19,” ungkapnya.
Wu mengaku kecewa dengan sikap PBB tang terus menerus mengesampingkan peran Taiwan dalam pencegahan Covid-19. Ia mengimbau PBB untuk tidak mengabaikan negara mana pun yang berpartisipasi dalam PBB, termasuk Taiwan.
Sikap Republik Rakyat China yang terus menerus menekan PBB agar memblokir partisipasi Taiwan dengan aturan resolusi 2758 tahun 1971 menurut Wu sangat tidak masuk akal. Karena resolusi tersebut tidak membahas masalah perwakilan Taiwan di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan juga tidak menyebutkan bahwa Taiwan adalah bagian dari Republik Rakyat Tiongkok.
“Taiwan tidak pernah menjadi bagian dari Republik Rakyat Tiongkok (China),” tegas Wu.
“Presiden dan anggota kongres Taiwan dipilih langsung oleh rakyat Taiwan yang sama sekali berbeda dari China yang tidak demokratis,” ungkapnya lagi.
Wu meminta agar PBB harus mengakui bahwa hanya pemerintah yang dipilih melalui prosedur demokrasi di Taiwan yang dapat mewakili 23,5 juta rakyat Taiwan, dan Republik Rakyat Tiongkok menurutnya tidak memiliki hak untuk berbicara atas nama Taiwan.
Ia mengingatkan dengan sangat tegas bahwa mencegah Taiwan berpartisipasi di PBB adalah kerugian bagi komunitas internasional dan akan menghambat upaya negara-negara anggota PBB untuk memulihkan kehidupan normal setelah pandemi. Untuk diketahui PBB menerapkan Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan bagi setiap negara yang terdaftar di dalamnya.
Jika Taiwan dapat berpartisipasi dalam kegiatan, pertemuan, dan mekanisme yang terkait dengan PBB, lanjutnya, maka Taiwan akan dapat memberikan lebih banyak kontribusi kepada dunia.
“Cita-cita menjaga hak asasi manusia dan kebebasan fundamental semua orang yang tertuang dalam piagam tidak boleh menjadi kata-kata kosong. Saat PBB dalam penantian untuk 75 tahun yang berikutnya, masih belum terlambat untuk menyambut partisipasi Taiwan,” pungkasnya.
