THE EDITOR – Akademisi diminta ikut berpartisipasi mengenalkan kepala daerah yang kredibel di ajang Pilkada 2024 di daerah karena dicurigai ada kesengajaan dari para kandidat untuk lebih ingin memperkenalkan diri ke masyarakat tanpa perlu membeberkan visi dan misi mereka bila terpilih nantinya.
“Tentu berbahaya. Semua orang berhak maju tapi saya sebagai akademisi hal ini menjadi kecenderungan ada kemalasan elit untuk menciptakan ruang demokrasi. Jadi kita melihat orang berbondong-bondong untuk viral dari pada bicara substansi,” demikian dikatakan oleh Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Arifki Chaniago saat berbincang dengan The Editor pada Selasa (1/10/2024).
Tak hanya itu, kejanggalan lain yang ditemukan oleh Arifki selama proses Pilkada ini adalah kecenderungan kandidat yang ingin berkampanye dengan model kampanye di pusat dan provinsi. Padahal, kebutuhan masyarakat di daerah sumber suara tidak sama dengan masyarakat yang ada di perkotaan, termasuk di pusat.
“Kita tidak bisa menyamakan kontestasi Pilkada di kabupaten kota dan provinsi. Kecenderungan ini ingin menyamakan (dengan cara kampanye di pusat). Padahal kondidat harus memahami apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di kabupaten kota,” ungkapnya.
Kemalasan para kontestan politik ini, lanjut Arifki, harus disoroti oleh masyarakat di daerah agar tidak memunculkan kepala daerah yang menang hanya karena viral di media sosial Instagram, Facebook dan Tiktok saja.
Karena Arifki masih percaya masih banyak sekali masyarakat dari berbagai latar belakang ingin memilih kandidat yang memiliki visi dan misi bila terpilih sebagai kepala daerah nanti.
PILKADA HARUS JADI RUANG BAGI AKADEMISI, BUKAN INFLUENCER!
Melihat fenomena seperti ini, Arifki berharap para akademisi ikut bersuara agar para kontestan Pilkada memiliki startegi serta visi dan misi dalam memenangkan pesta demokrasi ini.
Karena, Pilkada seharusnya menjadi ruang bagi para akademisi untuk mengkritisi kandidat yang akan bertarung di Pilkada.
“Seharusnya menjadi ruang bagi para akademisi. Ibaratnya hari ini, tingkat kepekaan orang itu berubah seolah-olah orang yang punya followers banyak itu terpercaya. Padahal kita orang akademisi tahu bahwa orang yang punya banyak followers itu belum tentu memiliki plan legitimate pada politik yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi,” katanya lagi.
JANGAN PILIH KEPALA DAERAH YANG TERKENAL DI MEDIA SOSIAL SAJA
Arifki mengatakan bila sangat berbahaya bila kandidat yang akan berlaga di Pilkada 2024 hanya dikenal dari media sosial saja tanpa diketahui visi dan misinya.
Menurutnya, nasib sebuah daerah sangat tergantung dari hasil Pilkada. Bila tidak ikut mengritisi keputusan para elit politik yang sengaja ingin agar tidak ada ruang demokrasi, maka Arifki yakin kemajuan sebuah daerah akan menjadi lamban.
“Sebagai akademisi hal ini menjadi kecenderungan ada kemalasan elit untuk menciptakan ruang demokrasi. Jadi kita melihat orang berbondong-bondong untuk viral dari pada bicara substansi,” katanya.
PILIH KANDIDAT YANG PUNYA VISI DAN MISI
Arifki mengingatkan bahwa strategi dasar seorang kandidat di Pilkada menjadi tolak ukur bagi masyarakat saat memilih.
Bila kandidat hanya ingin terkenal dan menang tanpa membeberkan visi dan misinya, maka Arifki meminta agar masyarakat tidak memilih mereka. Karena Pilkada bukan kontes kecantikan atau pencarian bakat menyanyi.
“Viral penting untuk sebuah strategi kampanye boleh-boleh saja tapi strategi dasar berkampanye penting. Hal ini cenderung terlupakan. Bahkan kebanyakan daerah memanfaatkan influencer untuk memperkenalkan mereka ketimbang membedah visi misi dengan akademisi yang ahli di bidang mereka masing-masing. Cukup menakutkan memang,” ungkapnya.
“Apakah viral menjadi benar? Kalau untuk jadi artis boleh-boleh saja tapi kalau untuk mencari kepala daerah seperti bupati, walikota dan gubernur tidak boleh modal viral saja,” tandasnya.
