MYANMAR – Pemerintah paralel yang menentang kekuasaan militer di Myanmar pada hari Selasa (7/6) mengumumkan bahwa mereka membentuk kepolisiannya sendiri. Langkah ini dinilai sebagai upaya terbaru dalam rangka menghambat usaha junta untuk memerintah setelah kudeta tahun lalu.
Seperti yang diketahui, Myanmar berada dalam kekacauan sejak penggulingan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi, yang mengakhiri satu dekade demokrasi tentatif.
Dilansir dari Reuters, penggulingan itu juga memicu munculnya oposisi nasional oleh kelompok-kelompok yang bertekad untuk memaksa para jenderal menyerahkan kekuasaan.
Pihak militer sendiri telah melabeli lawan-lawannya “teroris”, termasuk bayangan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), sebuah aliansi dari kelompok-kelompok anti-junta yang banyak anggotanya bersembunyi atau berada di pengasingan.
NUG mengatakan siap bertanggung jawab untuk penegakan hukum domestik dengan kekuatan polisi yang diterima oleh rakyat.
Dalam sebuah pernyataan, NUG menyatakan bahwa hal ini bertujuan “untuk mengambil tindakan yang sah terhadap dewan militer teroris karena melakukan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan perang, dan tindakan terorisme terhadap rakyat”.
Meskipun begitu, tidak segera jelas bagaimana dan kapan NUG akan membentuk dan mengoperasikan kepolisiannya, serta berapa banyak personel yang akan direkrut ke dalamnya.
Sejak tahun lalu, NUG telah memimpin kampanye untuk mengumpulkan dana dan melaksanakan berbagai upaya untuk menghambat militer dalam mengkonsolidasikan kekuasaan, mulai dari boikot pajak, penerbitan obligasi luar negeri, hingga penjualan tiruan rumah kepala junta Min Aung Hlaing.
NUG pada tahun lalu juga menyerukan masyarakat untuk bangkit melawan militer dalam “perang defensif rakyat”, mengumumkan pembentukan Pasukan Pertahanan Rakyat, yang telah memerangi militer di pedesaan.
Menurut PBB, sejak kudeta terjadi, sekitar 700.000 orang telah mengungsi akibat pertempuran dan ketidakstabilan di Myanmar.
Sumber: Reuters
