JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani berharap keberadaan Monumen Soekarno di kota Aljir, ibu kota Aljazair menjadi alat untuk mempererat hubungan RI dengan negara di kawasan Afrika ini.

“Saya berharap Monumen Soekarno ini menjadi pengingat bagi kita semua atas kuatnya semangat dan persahabatan yang dimiliki Indonesia dengan Aljazair di sepanjang sejarah kedua negara kita,” ujar Puan dalam sambutan peresmian Monumen Soekarno yang didirikan di kota Aljir, Aljazair, Sabtu (18/07).

Sebagaimana diketahui, peresmian monumen Soekarno berlangsung pukul 10 pagi waktu setempat. Hadir di lokasi acara Menteri Luar Negeri Aljazair Sabri Boukadoum, Dubes RI untuk Aljazair Safira Machrusah, Gubernur Provinsi Aljir Youcef Cherfa; Presiden Indonesia-Algeria Friendship Group of the Algerian Parliament Lakhdar Brahimi serta Perwakilan PT WIKA dan Pertamina yang membangun monumen tersebut.

Puan sendiri mewakili keluarga Soekarno menyampaikan sambutan secara daring dari kediaman dinas ketua DPR RI di Jakarta. Ia mengaku tidak bisa hadir secara fisik di Aljazair karena adanya batasan perjalanan internasional akibat Pandemi Covid-19. Ia berharap suatu saat nanti dapat datang ke Aljazair untuk menyaksikan sendiri Monumen Soekarno yang disebut sebagai simbol dari kuatnya persahabatan Indonesia dengan Aljazair.

Menurut Puan, sejarah RI-Aljazair tak bisa dilepaskan dari sosok Bung Karno yang sejak awal mendukung kemerdekaan Aljazair hingga negara di kawasan Maghribi yang merdeka pada tahun 1962 itu.

Sebagaimana diketahui, pada tahun 1955 di Bandung, Saat itu, Presiden Soekarno mengundang delegasi kelompok perjuangan kemerdekaan Aljazair untuk turut berpartisipasi dalam Konferensi Asia-Afrika. Saat itu Indonesia sebagai negara baru berumur 10 tahun dan Aljazair masih memperjuangkan kemerdekaannya.”

“Sekarang, Indonesia menjadi negara terbesar di Asia Tenggara sedangkan Aljazair menjadi negara terbesar di Afrika. Puan berharap sejarah masa lalu itu bisa menjadi modal untuk menghadirkan masa depan yang lebih baik bagi kedua negara kita, juga bagi dunia,” jelas Puan.

“Saya menyampaikan terimakasih kepada Ibu Duta Besar Safira Machrusah dan seluruh staff atas kerja kerasnya dalam menginisiasi pembangunan Monumen Soekarno ini,” ungkap Puan.

Puan Maharani juga mengucapkan terima kasih secara kepada Pemerintah People’s Democratic Republic of Algeria dan pemerintah provinsi Aljir atas sambutan hangat dan bantuannya dalam pendirian Monumen Soekarno di negara mereka.

Sebagai informasi, monumen Soekarno terdiri dari taman dan patung setengah badan Soekarno yang terletak di tengah-tengah ibukota Aljazair. Lokasinya berada di bundaran simpang Jalan Mustapha Khalef Ben Aknoun dan Chemin Arezki Mouri di kota Aljir.

“Saya juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak Ridwan Kamil yang telah merancang taman tempat patung Soekarno didirikan,”jelas Puan.

Puan memberi penghargaan tinggi kepada pematung Dolorosa Sinaga yang membangun patung Presiden Soekarno untuk monumen ini. Patung Bung Karno dibuat dari berbagai lempengan logam secara terpisah yang disusun secara tiga dimensi, membentuk satu kesatuan gambar Bung Karno dengan kesan yang kuat. “Tehnik itu mengingatkan kita akan Bhinneka Tunggal Ika,” ujarnya.

Pembangunan monument ini disokong PT Pertamina dan PT Wijaya Karya. Pengerjaannya digelar sejak groundbreaking pada 16 Februari 2020.

JAKARTA – Melindungi situs warisan dunia seperti Hagia Sophia bukan berarti melindungi agama Kristen atau Islam. Hagia Sophia yang sejak awal pembangunannya merupakan sebuah Katedral Ortodoks tidak akan pernah mengubah dirinya menjadi bangunan masjid tanpa campur tangan manusia. Namun, kedaulatan suatu negara ternyata mampu mengubah status Hagia Sophia menjadi bangunan baru dalam sejarah dunia, Presiden Turki Erdogan adalah orang pertama yang berhasil mengabaikan seruan internasional di era modern sekarang ini. Dalam perjalanannya, Erdogan dikhawatirkan sengaja memelihara isu sensitifitas Islam di negara yang berada di antara dua benua tersebut.

“Yang mengusik kita adalah tentang perdamaian dunia dan tentang Hagia Sophia. Hagia Sophia bukan soal Orthodox saja, Hagia Sophia adalah simbol kejayaan Kristen dimasa lalu. Selama erdogan berkuasa maka isu Islam akan jadi konsumsi utama di negara itu,” ujar Akademisi STT Paulus Medan Doktor Adolfina Koamesakh dalam sebuah diskusi singkat secara virtual kemarin, Kamis (16/7) dengan tema Alih Fungsi Hagia Sophia: Provokasi Erdogan Terhadap Barat.

Dalam pandangannya, PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) hanya diam melihat perubahan status Hagia Sophia. PBB dianggap gagal menjalankan fungsinya sebagai penjaga perdamaian dan keamanan dunia karena Erdogan secara terang-terangan menunjukkan sikap otoriter terhadap situs yang berada di bawah perlindungan UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), badan khusus PBB yang mendukung perdamaian, dan keamanan dengan mempromosikan kerja sama antar negara melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya.

“UNESCO sendiripun hanya melihat bagaimana Erdogan memutuskan (aturan) ini. Ia (Erdogan) menjadi role model penindasan di masa depan. Ini bukan masalah Orthodox saja, tapi ini berbicara tentang kedaulatan Allah yang kita bicarakan,” jelasnya.

Perpecahan justru paling cepat terjadi di Timur Tengah, Bukan Dunia Barat

Dalam konteks keagamaan, Adolfina meminta dukungan dunia internasional agar mendorong Erdogan bersikap netral terhadap situs warisan dunia apapun yang ada di Turki, terutama Hagia Sophia. Keputusan sepihak Erdogan diyakininya akan memberikan efek terhadap dunia, salah satunya perpecahan di Timur Tengah sendiri. Karena pada kenyataannya, ancaman paling cepat ternyata justru datang dari Yunani, sebuah negara yang letaknya tak jauh dari Turki.

Menteri Pembangunan Desa Yunani Makis Voridis dengan tegas menyampaikan ancaman terhadap Erdogan. Lewat wawancara dengan MEGA, Voridis menyampaikan bahwa pihaknya akan mengubah rumah kelahiran Mustafa Kemal Ataturk di Thessaloniki sebagai museum genosida. Mustafa Kemal Ataturk merupakan Bapak Turki Modern yang lahir di Tesalonika, Yunani pada tahun 1881.

“Bila sudah begini maka dunia akan terlibat semua, cost politiknya akan sangat tinggi,” kecam Adolfina.

Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Center for European Union Partogi Pieter Samosir. Dimatanya, sikap Erdogan terhadap Hagia Sophia hanya sebagai alat untuk meraih dukungan. Pasalnya, sejak awal Pilkada 2019 lalu popularitas Erdogan menurun. Dukungan suara terhadap Erdogan di Ankara dan Istanbul turun drastis, padahal Ia melakukan kampanye langsung di dua lokasi tersebut.

“Jadi Ia (Erdogan) berpikir melakukan hal aneh dan bagi kita menyakitkan. Tapi itulah cara Erdogan mempertahankan kekuasannya,” jelasnya.

Erdogan Berani Karena Kekuatan Militer Turki Yang Kuat

Salah satu faktor yang membuat Erdogan berani mengambil keputusan mengubah situs warisan dunia Hagia Sophia adalah kekuatan militer. Amerika dianggap tidak serius saat menegur Erdogan, karena terbukti sekarang Hagia Sophia tetap diubah peruntukannya menjadi masjid.

“Semua peralatan militernya dari Amerika. Bila Amerika serius mau mengingatkan, (maka) dia (Amerika) ya harus dilakukan dengan lebih serius. Kalau Menlu (menteri luar negeri) Amerika cuma bilang jangan dan erdogan tetap lakukan artinya kedaulatan Turki tetap nomor 1,” sindirnya.

Pengamat Militer dan Ketua Umum Asosiasi Pendeta Indonesia (API) Brigjen Harsanto Adi mengatakan pemerintah Turki menganggarkan dana sebanyak 320 triliun untuk angkatan militernya. Tanpa Kapal Induk seperti Amerika Serikat, kekuatan militer Turki peringkat 8 terbaik di dunia. Di Timur Tengah sendiri hanya Mesir yang mampu menyaingi kekuatan militer Turki. Kekuatan militer sedemikian besar menurutnya membuat Erdogan berani melakukan manufer politik demi kemenangan di Pilpres mendatang. Sayangnya, pilihan Erdogan adalah dengan mengorbankan sits warisan dunia Kristen, Hagia Sophia untuk jadi tempat ibadah bagi umat muslim.

“Siapa yang akan menjamin situs Kristen di Museum Hagia Sophia? Mimpi Erdogan mendengar lantunan azan di Hagia Sophia merupakan manufer politik karena persaingan politik untuk pemilihan di masa depan,” jelasnya.

Kemenangan Hagia Sophia Adalah Kebangkitan Awal Membebaskan Masjid Al-Aqsa

Keberanian Erdogan dalam aksi militer di Timur Tengah diakui oleh Founder Hadassah of Indonesia Monique Rijkers. Rijkers menjelaskan bahwa saat ini Islam tengah berebut pengaruh antara Yemen dan Irak. Dan Erdogan sendiri ternyata berani menempatkan diri sebagai musuh barat dengan memerangi Pasukan Kurdi yang merupakan koalisi Amerika Serikat dalam memerangi ISIS. Dengan kata lain, Erdogan mendukung organisasi ISIS menang di seluruh wilayah Timur Tengah.

“Erdogans angat berani dalam aksi militer. Pasukan kurdi adalah mitra amerika dalam memerangi ISIS, jadi Turki ini memang sangat terang-terangan,” jelas Rijkers.

Sikap Erdogan ini menurutnya adalah bentuk pemberontakan melawan Dewan Wakaf Yordania untuk merebut Masjid Al Aqsa. Ia mengingatkan bahwa selama ini Masjid Al Aqsa tidak berada di bawah pemerintahan Israel. Rijkers mengaku sangat khawatir dengan kemampuan akses Erdogan ke Eropa dan Timur Tengah justru menuai konflik baru yang tidak pernah diketahui selama ini.

“Jadi, dengan pernyataan akan mengambil alih Al Aqsa apakah akan mengambil alih Yordania?” tanya Rijkers.

Dengan dikembalikannya Hagia Sophia sebagai situs warisan dunia Kristen diyakini juga menjadi jalan untuk membebaskan Masjid Al Aqsa di masa depan.

“Kebangkitan Hagia sophia adalah kebangkitan awal membebaskan masjid Al Aqsa,” tambah Pengamat Militer dan Ketua Umum Asosiasi Pendeta Indonesia (API) Brigjen Harsanto Adi.

Masyarakat Muslim Indonesia Diminta Untuk Tidak Salah Paham

Permintaan agar Indonesia terlibat mencegah perubahan situs warisan dunia UNESCO Hagia Sophia agar tidak berubah menjadi masjid tersirat sangat jelas dalam diskusi tersebut.

Dosen Pengajar Alkitab Ibrani asal Indonesia Rita Wahyu menjelaskan bahwa terdapat kepingan sejarah yang salah di mengerti oleh masyarakat Indonesia terkait Konstantinopel, kota terbesar dan termakmur di Eropa pada abad pertengahan.

Rita menjelaskan bahwa kekalahan Konstantinopel atau sekarang disebut Istanbul, atas kaum Utsmaniyah pada tahun 1453 menurutnya harus jadi kebanggaan tersendiri bagi umat Muslim karena Perang Salib dimenangkan oleh Kesultanan Utsmaniyah. Rita sangat berharap kedepannya tidak ada lagi kemarahan masyarakat Indonesia saat berbicara tentang sejarah Perang Salib karena kemenangan Kesultanan Utsmaniyah merupakan babak baru bagi kejayaan dunia Islam di Turki.

“Jadi ini adalah friksi Perang Salib yang seharusnya mereka (Islam) senang karena Eropa kalah,” jelas Rita.

Belajar dari sejarah Konstantinopel, lanjutnya, kekalahan Eropa dalam Perang Salib justru jadi pemicu munculnya babak baru kolonialisme. Dalam perjalanannya, di Indonesia sendiri mulai terjadi penginjilan.

“Eropa mulai masuk ke Indonesia dan mulai terjadi penginjilan. Ini yang membuat Islam marah seolah kita kembali ke crusade bahwa kristen adalah agama barat,” jelasnya.

“Eropa kalah (dalam Perang Salib) tapi bangkit lewat Kolonialisme, tapi mereka (masyarakat Muslim Indonesia) marah karena masuknya Kolonialisme. Balutan masa lalu ini tetap PR (pekerjaan rumah) bersama,” tutupnya.

Artikel yang berkaitan: Selain Jadi Masjid, Pihak Kristen Ortodhox Juga Meminta Agar Hagia Sophia Kembali Jadi Bait Suci Bagi Umat Kristen

JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani hari ini, Kamis (16/7) menerima kedatangan delegasi pemerintah yang dipimpin Menkopolhukam Prof Mahfud MD di Gedung Nusantara. Dengan ini maka Rancangan Undang – Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP)  resmi diubah menjadi RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang diajukan oleh DPR RI.

“Konsep RUU BPIP yang disampaikan pemerintah berisikan substansi yang berbeda dengan RUU HIP, yaitu berisikan substansi yang telah ada di dalam peraturan presiden yang mengatur tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan diperkuat menjadi substansi RUU BPIP,” jelasnya.

Untuk diketahui, konsep pemerintah berisikan substansi RUU BPIP yang terdiri dari 7 Bab dan 17 Pasal, berbeda dengan RUU HIP yang berisikan 10 Bab dan 60 pasal.

“Substansi pasal-pasal RUU BPIP hanya, sekali lagi saya sampaikan, hanya memuat ketentuan tentang tugas, fungsi, wewenang dan struktur kelembagaan BPI,” katanya.

“Sementara pasal-pasal kontroversial seperti penafsiran filsafat dan sejarah Pancasila dan lain-lain sudah tidak ada lagi,” tambah Puan lagi.

Dalam Konsideran (Menimbang) Mengingat juga sudah terdapat TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang Pelarangan PKI dan ajaran Komunisme, Marxisme dan Leninisme.

Sebagaimana diketahui, bagian Menimbang dan Mengingat dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah dua hal yang berbeda. Menimbang memuat uraian singkat pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Sedangkan Mengingat memuat dasar hukum yakni dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan itu dan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan itu.

“DPR dan Pemerintah, sudah bersepakat bahwa Konsep RUU BPIP ini tidak akan segera dibahas tetapi akan lebih dahulu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk ikut mempelajari, memberi saran, masukan dan kritik terhadap DIM RUU BPIP tersebut,” jelasnya.

Puan tambahkan bahwa DPR bersama pemerintah akan membahas konsep RUU BPIP tersebut sehingga hadirnya RUU BPIP ini menjadi kebutuhan hukum yang kokoh bagi upaya pembinaan ideologi bangsa melalui BPIP.

Selanjutnya Puan berharap DPR dan pemerintah sepakat agar pertentangan terkait dengan RUU HIP dapat diakhiri agar masyarakat kembali hidup rukun, damai serta kompak bergotong royong melawan pandemi covid 19 dan dampak-dampaknya.