JAKARTA – Indonesia ramah difabel seharusnya dimulai dari mana? Jakarta atau kota besar lain di Tanah Air.

Tidak lepas dari ingatan di masa lalu tatkala Joko Widodo mencalonkan diri sebagai calon presiden untuk pertama kali bersama Jusuf Kalla sebagai wakilnya.

Janji untuk membuat Indonesia lebih ramah untuk kaum difabel ternyata tercuat dari bibir mereka dan akhirnya jadilah mereka sebagai orang nomor satu di republik ini.

Tapi jauh sebelum itu, saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi juga pernah mengeluarkan aturan tegas.

Saat itu Jokowi mengimbau agar seluruh gedung perkantoran, mall, sekolah dan pembangunan fasilitas umum diatur agar ramah bagi penyandang cacat atau disabilitas.

Janji tersebut dikatakan karena menurut Jokowi kala itu ruang gerak kaum disabel di Jakarta sangat terbatas.

Pertanyaannya apakah Jakarta sudah jadi ibukota yang demikian?

Satu periode hampir berlalu, 2018 lalu Jokowi kembali mengungkapkan rencananya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih ramah lagi bagi penyandang difabel.

Ide tersebut Ia sampaikan di Gelora Bung Karno saat memeriksa kesiapan Asian Para Games.
Diakuinya saat itu bahwa kesiapan GBK saat itu suah mencapai 80 persen meski dibeberapa gelanggang ditemukan toilet yang kurang ramah untuk kursi roda.

Selain itu juga ditemukan akses pintu yang kurang lebar dan membuat kursi roda sulit masuk.

Selebihnya menurut Jokowi sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya karena mengacu pada trotoar yang sekarang dibangun lebih lebar.

Saat itu kritikan langsung Jokowi sampaikan kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Sekretaris Negara Pratikno serta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Sampai akhirnya pada 2019 lalu Lembaga Bantuan Hukum Jakarta kembali menyuarakan agar Jokowi memenuhi hak masyarakat penyandang disabilitas sebagaimana yang pernah dijanjikan saat pilpres 2014 lalu.

Bahkan dengan tegas mereka meminta agar mantan Walikota Solo itu mengawal langsung berjalannya RUU Penyandang Disabilitas.

Beberapa permintaan lembaga bantuan hukum ini adalah agar Jokowi menugaskan semua Kementerian yang ada untuk bertanggung jawab atas kebijakan, perencanaan, alokasi anggaran dan pelaksanaan upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sesuai tupoksi masing-masing dan mengubah pasal 1 angka 18 RUU Penyandang Disabilitas mengenai Kementerian yang dimaksud dalam RUU tersebut.

Mengingatkan Jokowi bahwa persoalan disabilitas bukan ranag Kementerian Sosial saja dan bila memang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara ramah disabilitas maka Jokowi diminta untuk menetapkan mekanisme lintas kementerian, dinas, suku dinas di tingkat nasional dan daerah dalam pelaksanaan mandat UU Disabilitas secara efektif.

Selain itu, mereka juga mendesak Jokowi untuk bersedia mendengarkan, menerima dan mengakomodasi masukan-masukan lainnya dari penyandang disabilitas di Indonesia.

Dalam pembahasan RUU Penyandang Disabilitas sesuai janjinya untuk menjadi bagian dalam perjuangan untuk pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Terakhir, lembaga bantuan hukum juga meminta Jokowi agar tidak lupa dengan Piagam Suharso di Pemilu 2014 dimana Ia berjanji akan memperjuangkan hak masyarakat penyandang disabilitas.

JAKARTA – Era pemerintah Jokowi – JK di periode lalu ditandai dengan keberhasilan Indonesia membawa Indonesia ke arah swasembada beras.

Tahun 1984 adalah masa kejayaan Indonesia dalam menghasilkan beras berkualitas ekspor. Kebutuhan dalam negeri saat itu melimpah ruah dan tak pernah ada istilah impor di dalamnya.

Saat masa itu berlalu maka dimulailah era baru musim impor beras. Sejak saat itu juga hingga 32 tahun ke depan Indonesia akhirnya harus menikmati impor beras dari berbagai negara terutama Asia.

Cukup miris karena pemerintah terpaksa memenuhi kebutuhan 256 juta perut masyarakat. Coba hitung berapa APBN yang harus dikeluarkan untuk biaya itu.

Bandingkan dengan harga yang akan dikeluarkan seandainya petani tetap diminta untuk terus menanam padi.

Namun angin berbalik, terjadi sebuah perubahan yang mungkin dilupakan oleh masyarakat tapi tidak akan pernah dilupakan oleh dunia.

Untuk pertama kali di tahun 2016 Indonesia akhirnya mengalami surplus dan menghentikan impor beras dari berbagai manapun.

Tentu saja hal ini mengundang rasa tak nyaman negara tetangga penghasil beras seperti Vietnam dan Thailand.

Bahkan disebutkan pernah terjadi pertemuan antara duta besar negara-negara pengekspor beras ke Indonesia dengan Menteri Pertanian di era Jokowi JK yakni Andi Amran Sulaiman.

Dalam pertemuan tersebut tersirat ada permintaan khusus dari para duta besar agar izin impor beras asing tetap  dikeluarkan.

Keberhasilan Indonesia memproduksi beras saat itu diakui oleh FAO. Yang jadi pertanyaan adalah apakah Indonesia masih tetap konsisten dengan prestasi tersebut?

Untuk diketahui, selama empat tahun berturut-turut Indonesia mampu menghasilkan hal yang tidak pernah terjadi selama 32 tahun.

Andi Amran Sulaiman sendiri pernah mengatakan alasan klise seperti terbatasnya lahan untuk penanaman padi tidak masuk akal baginya.

Oleh karena itu Ia menggunakan seluruh daerah yang tidak pernah dilirik oleh pemerintah sebelumnya.

Seluruh wilayah perbatasan Indonesia jadi pilihan Andi Amran Sulaiman sebagai area penanaman padi. Hasilnya beras asal Tanah Air berhasil di ekspor ke berbagai negara.

Andi Amran Sulaiman sendiri berjanji tidak akan kendor memperhatikan kondisi perberasan nasional hingga akhir jabatannya berhenti.

Amran secara tegas mengkritisi bahwa selama ini petani hanya dijadikan sebagai komoditas diskusi, seminar, bahkan diperas keringatnya untuk bekerja.

Karena alasan tersebut Amran mengaku lebih memilih turun langsung ke lapangan dari pada hadir di acara diskusi yang jarang menemukan solusi apapun pada persoalan petani.

Menurutnya petani selaku produsen perlu mendapat jaminan harga dan margin keuntungan yang layak.

Ia akui upaya tersebut kerap diganggu oleh pihak-pihak tertentu, bahkan banyak diantaranya tetap ingin agar impor beras terus berlangsung.

Alasannya selalu sama yaitu stok yang minim dan harga sudah mulai mahal.

“Saya orang terdepan dalam urusan tidak mau impor. Kita sebenarnya mampu kok. Kita punya sumberdayanya. Petani dan lahan pertanian kita masih mampu memenuhi kebutuhan nasional. Kenapa juga kita selalu berpikir impor? Mari ubah mindset kita”, ujar Andi Amran Sulaiman di pertengahan 2019 lalu.

Sebenarnya keberhasilan Indonesia meningkatkan produksi komoditas strategis tertentu seperti beras menjadi bukti bahwa para petani adalah pahlawan untuk negara.

Sayangnya banyak pihak yang tidak rela karena khawatir kehilangan rente impor pangan strategis dan selalu ingin mencari keuntungan mempermainkan harga.

“Tidak ada pangan lagi bila petani sudah malas ke sawah bila kita hobi impor. Trus kita mau makan apa? Malu lah kita sama petani kalau berpikir sempit dan hanya suka berkomentar miring. Amran akan berdiri terdepan bersama petani untuk pangan negeri”, kata Amran.

Saat itu Amran berjanji akan terus mendorong produksi komoditas strategis nasional dengan konsep lumbung pangan dunia. Secara khusus Ia meminta masyarakat juga berperan aktif menjaga gairah petani untuk bertani.

Tapi masalahnya adalah bila era Andi Amran Sulaiman telah berlalu, apakah pemerintah masih bisa menjaga swasembada beras yang biasanya akan mempengaruhi inflasi?

Belum lagi hubungan antar lembaga terkait impor beras tidak pernah selesai padahal sudah bertahun-tahun menemukan masalah yang sama, ada apa sebenarnya dengan negeri ini?