Erlitna Sinuhaji diantara barang-barang branded yang biasa Ia jual lewat akun Intagram miliknya (Foto: Dokumen Pribadi)
JAKARTA – Pandemi corona ternyata tidak selamanya membawa hal buruk pada pada dunia usaha, bisnis online misalnya. Ternyata program Work From Home (WFH) dan Pembatasan Sosial Berskala Besar justru membawa rejeki baru bagi pengusaha yang bergerak di bidang ini.
Erlitna Sinuhaji diantara barang-barang branded yang biasa Ia jual lewat akun Intagram miliknya (Foto: Dokumen Pribadi)
Erlitna Sinuhaji (33) seorang pengusaha bisnis online khusus barang-barang mewah justru meraup untung di momen ini. Dari penuturan Ibu tiga orang anak ini diketahui bahwa masa WFH justru dijadikan oleh banyak orang untuk memesan aksesoris impor dari berbagai negara. Misalnya tas dan sepatu bermerk Louis Vuitton, Gucci, Chanel dan lain sebagainya.
Erlitna yang tinggal di Perth, Australia ini mengatakan beberapa pembeli asal Indonesia justru beralih jadi penjual karena WFH juga membatasi ruang gerak mereka. Pembeli yang biasa berasal dari kota besar kini berubah, karena selama Covid-19 membatasi ruang gerak masyarakat pembeli asal daerah pun mulai banyak muncul dan memesan barang kepadanya.
“Kalangan menengah keatas saja makin banyak belanja karena bisa online sambil kerja,” jelasnya saat berbincang dengan The Editor, Kamis (25/6).
Sejak pandemi corona mewabah, lanjutnya, penjualan tas online justru meningkat. Di hari biasa Ia megaku mampu menjual hingga 100 item per bulan namun disaat pandemi penjualan meningkat hingga 150 item per bulan. Berbagai tas dan sepatu mewah baru dan bekas (second-hand) seharga Rp125.000.000 dan Michael Kors seharga Rp500.000-an berhasil terjual lewat akun Instagramnya di @Cleo54Luxury.
Menurutnya, sifat masyarakat Indonesia yang konsumtif dan tergila-gila akan barang branded jadi salah satu faktor kesuksesannya. Meski demikian, Erlitna mengaku hanya menjual barang mewah asli. Ia menempatkan satu orang admin yang khusus menangani penjualan dan pengiriman dari Australia ke Indonesia.
“Kalau untuk harga sama saja karena memang patokan harga nggak bisa beda untuk semua brand premium gini. Dan memang tidak ada diskon, sale cuma untuk VIP, private sale saja dan itu jarang ada,” cetusnya.
JAKARTA – Memasuki era kenormalan baru, setiap bidang usaha dan sektor industri mulai bersiap untuk beradaptasi dalam proses interaksi sosial maupun operasionalnya.
Foto: Dokumen Pribadi
Bagi sektor industri padat karya seperti Industri Hasil Tembakau (IHT), momentum ini perlu disikapi dengan penuh kehati-hatian karena belakangan sektor ini tengah digempur dengan berbagai kebijakan yang restriktif dimana salah satu yang paling memberatkan adalah mandat terkait IHT dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Pusat Studi Perdagangan Dunia (PSPD) UGM memfasilitasi forum untuk mengkaji arah kenormalan baru bagi regulasi IHT dalam seri webinar Bincang Komoditas Perdagangan Indonesia. Agenda ini dihadiri oleh berbagai pengambil kebijakan yang terlibat dalam perumusan kebijakan IHT di Indonesia.
Maharani Hapsari Co Chair-holder UGM-WTO Chair Program menuturkan, sektor IHT kerap menjadi entitas yang harus menerima aturan-aturan restriktif dengan peluang yang sangat minim untuk dapat mengajukan keringanan. Hal ini terjadi karena dalam proses pembuatan kebijakan untuk IHT ada banyak prosedur yang tidak transparan sehingga berpotensi pada praktik pelanggaran, antara lain: (1) kurangnya transparansi informasi kepada seluruh pihak yang terlibat dan berkepentingan; (2) ketiadaan proses partisipatif.
“Argumen tentang adanya tendensi prinsip keterbukaan yang diabaikan salah satunya berangkat dari studi kasus kami yakni perumusan rencana revisi PP 109 Tahun 2012. Dalam hal ini, para pelaku IHT tidak mendapat transparansi ketika membahas poin-poin restriksi,”ungkapnya dalam keterangan yang diterima The Editor, Kamis (24/6).
“Faktanya, sampai saat ini, belum benar-benar ada kata mufakat di antara stakeholders yang berkepentingan, seperti BPOM, Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, komunitas rantai pasok IHT, dan Kementerian Perindustrian,” tambah Maharani.
Menurutnya selama ini diskusi kerap berjalan secara sendiri-sendiri antar pemangku kepentingan dan ujung-ujungnya menciptakan klaim yang saling berseberangan. Hal ini tentu bukanlah praktik yang sehat, terlebih saat ini kita semua sedang berada di fase transisi untuk menerima kenormalan baru. Tidak terkecuali pelaku industri,” ujar Maharani.
Posisi dan klaim yang saling berseberangan antara pemangku kepentingan dinilai sangat menghambat terbentuknya kebijakan yang inklusif bagi kelangsungan industri. Dampaknya, hasil kebijakan bisa sangat bias dan menimbulkan favoritism terhadap kelompok tertentu.
Munculnya argumen dasar kebijakan kontrol IHT bersumber dari adopsi norma internasional tanpa konteks lokal. Padahal, jika mengacu pada standar prosedur perumusan kebijakan publik, harus ada tiga dimensi yang dipenuhi yakni transparansi, partisipasi dan dukungan bukti. Ketiga dimensi ini mewakili prinsip keterbukaan yang harapannya bisa mengakomodasi kepentingan semua pihak ketika aturan tersebut disahkan.
“Jika ada satu dimensi yang diabaikan, konsekuensinya adalah masyarakat bisa tidak patuh pada aturan,” jelas Maharani.
Maharani juga menyampaikan, di tengah berbagai himpitan yang menimpa IHT, pemerintah harus mulai proaktif dalam mendengarkan banyak suara dari berbagai pihak. Terlebih di momen kenormalan baru pemerintah perlu mempercepat proses pemulihan industri untuk menopang ekonomi nasional.
Salah satunya tentu dengan mendorong dialog multi-stakeholder yang berbasis demokrasi deliberatif untuk mencapai kebijakan yang inklusif. Namun, perlu ditekankan lagi untuk mencapai kebijakan publik yang betul-betul dapat dipatuhi publik, regulator tidak bisa abai pada aspek transparansi dan partisipasi lintas pelaku industri. Akan lebih adil rasanya jika suara-suara dari pelaku yang terdampak langsung bisa didengarkan agar mencapai kebijakan yang rasional dan implementatif, tidak hanya reaktif.
Pandemi, Restriksi dan Tuntutan Menaikkan Sumbangan Cukai
Untuk diketahui, RPJMN 2020-2024 yang disahkan pada Februari lalu mengandung banyak klausul yang kontraproduktif terhadap pengembangan IHT. Di bidang non-fiskal, RPJMN mengamanatkan revisi Peraturan Pemerintah No.109 Tahun 2012 yang menekankan pada perluasan gambar kesehatan hingga 90{449fde34b18ca6505a303acf59cd2914251092e879039fa6b1605563bfad8ebc}, melarang iklan dan promosi rokok dan mengetatkan peraturan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok. Di bidang fiskal, restriksi tercermin pada adanya agenda penyederhanaan struktur tarif CHT dan peningkatan tarif CHT yang diprediksi bakal menurunkan pangsa pasar tembakau hingga 15{449fde34b18ca6505a303acf59cd2914251092e879039fa6b1605563bfad8ebc}.
Merespon temuan di atas, Ketua Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) Henry Najoan menuturkan pihaknya telah memprediksi akan ada penurunan signifikan akibat merosotnya penjualan rokok di tengah pandemi COVID-19 yang belum usai.
“Pada tahun 2020 ini, estimasi penerimaan negara dari cukai akan sama dengan tahun 2019 atau sekitar Rp 165 triliun, sementara penurunan volume produksi dari IHT justru akan turun 13-23{449fde34b18ca6505a303acf59cd2914251092e879039fa6b1605563bfad8ebc},” katanya.
Saat ini, lanjutnya, di tengah kenormalan baru, GAPPRI berharap pemerintah tidak akan menerbitkan kebijakan-kebijakan yang justru menghambat recovery industry seperti kenaikan cukai, simplifikasi struktur cukai, dan revisi PP 109/2012. Pemerintah diharapkan membantu sepenuhnya untuk menjamin ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan pabrikan baik secara kualitas, kuantitas, varietas dan kontinuitas.
Sementara itu, Ketua Umum FSP RTMM-SPSI Sudarto yang turut hadir dalam diskusi menyatakan keberatan terkait poin restriksi dalam RPJMN 2020-2024. Klaim bahwa pengenaan cukai bisa menurunkan prevalensi perokok anak dan konsumsi makanan yang berisiko kesehatan dianggap tidak tepat sasaran.
“Hendaknya pemerintah tidak melihat isu kesehatan secara sempit. Justru yang harus dikuatkan adalah peningkatan pengawasan dan penegakan disiplin atas distribusi dan akses masyarakat terhadap produknya. Perbanyak edukasi, sosialisasi ke tingkat akar rumput agar konsumen paham bahwa produk tembakau hanya bisa dikonsumsi orang dewasa,” tegas Sudarto.
“Saya kira pemerintah sudah jelas mengatur di PP 109 Tahun 2012 untuk produk tembakau dan aturan ini sudah lebih dari cukup, tugas selanjutnya adalah memastikan implementasi di lapangan berjalan tertib, jangan terus merevisi poin saja tapi praktiknya nihil,” tutupnya.
TANGERANG – Ketua DPR RI Puan Maharani turun langsung mengawasi pembagian bantuan sosial tunai kepada warga terdampak pandemi covid-19 di Desa Jayanti, Kecamatan Cikande, Kab. Tangerang, Selasa (23/06).
Dalam kesempatan tersebut Puan mengaku langsung ingin melihat siapa saja yang menerima bantuan non tunai tersebut.
“Dalam rangka pengawasan dari DPR RI atas bantuan sosial non tunai yang di berikan pemerintah selama 3 bulan ini. Bagaimana mekanismenya dan siapa saja yang menerima, apakah penerima itu betul betul merasakan manfaatnya? Di pergunakan untuk apa?” tanya Puan.
Sebagaimana diketahui, acara penyerahan Bantuan Sosial Tunai (BST) ini dilaksanakan di kantor desa Cikande, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang dan dihadiri juga oleh Menko PMK Muhajir Effendi dan Menteri Sosial Juliari Batubara.
1.178 orang warga Desa Cikande, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang menerima bantuan berupa uang tunai Rp600.000 per KK.
Puan meminta agar bantuan pemerintah itu di berikan kepada masyarakat yang tidak mampu agar mereka mampu bertahan selama masa pandemi corona berlangsung.
“Tiga bulan sudah berjalan, tiga bulan selanjutnya tentu nanti kita evaluasi juga terkait dengan program program bantuan pemerintah ini,” katanya.
Salah satu yang disoroti Puan adalah mekanisme dan waktu pemberian bantuan. Tujuannya tak lain adalah untuk mengurangi penumpukan antrian yang biasanya bisa sampai pukul 03.00 sore.
Puan juga menyoroti perlunya sosialisasi yang gencar sehingga semua masyarakat tahu tentang bantuan ini. Karena dari salah satu dialog Puan dengan warga di Desa Cikande Ia mengetahui bahwa banyak warga yang belum tahu kapan waktu pembagian bantuan ini.
“Terkait tanggal ini penting sekali agar mereka itu datang bisa tepat tanggal. Tadi saya bertanya tanggal berapa biasanya dapat (bansos) bu? Dia enggak ingat, artinya tanggalnya itu tidak diputuskan,” kata Puan.
Menurut Puan, seharusnya jadwal bansos bisa ditentukan tanggalnya sehingga masyarakat bisa tahu kapan harus datang ke tempat pembagian tepat pada waktu, karena penentuan tanggal juga dapat mengurangi penumpukan masyarakat saat mengantri jadi potensi penularan virus Corona bisa diminimalisasi. Masalah lain yang menjadi sorotan adalah persoalan perbaikan data penerima bantuan.
“Kalau masih ada masalah ya kita bisa memahami karena memang pandemi covid ini bukan hanya melanda Indonesia tapi hampir seluruh dunia mengalami hal seperti ini, banyak hal yg harus di lakukan secara cepat untuk tetap bisa menjaga kesehatan dan tentu saja memulihkan ekonomi,” katanya.
Evaluasi itu, kata Puan, akan disampaikan kepada pemerintah sehingga dapat segera dievaluasi dalam program bansos berikutnya. Ia berharap evaluasi akan ditindaklanjuti pemerintah sehingga pembagian bansos di bulan Juli-September 2020 bisa berjalan lebih baik.
Foto: Dokumen Pribadi
Puan Minta Bansos Tidak Untuk Beli Rokok
Saat berdialog dengan warga, Puan mengetahui bahwa bansos tersebut memang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tak sekedar bercengkerama, Puan juga mendengarkan keluhan langsung naiknya harga kebutuhan pokok dari warga.
“Untuk makan sehari-hari (uang bansos) karena saya tidak kerja,” kata Yani Saleh, Ibu tujuh anak yang tinggal di Cikande.
Usai melihat proses pencairan bantuan tunai oleh petugas Kantor Pos yang melayani warga, Puan mendatangi rumah Muhamad Bisri yang berjarak sekitar 500 meter dari posko bantuan. Di sebuah rumah berdinding bambu Ia menemui lelaki paruh baya itu seraya memberikan bantuan tunai sebesar Rp600.000. “Jangan buat beli rokok ya,” selorohnya.
JAKARTA – Meskipun pandemi Covid-19 melanda Indonesia saat ini, namun PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) terus melanjutkan proyek fiberisasi jaringan. Dengan menerapkan protokol kesehatan yang sesuai dengan standart, pengerjaan proyek fisik terus dilakukan di berbagai daerah. Pertengahan tahun 2020 ini, sekitar 53{449fde34b18ca6505a303acf59cd2914251092e879039fa6b1605563bfad8ebc} BTS dari total target di tahun 2020 telah terhubung dengan jaringan fiber.
Sumber Foto: PLN
Plt Chief Technology Officer XL Axiata, I Gede Darmayusa mengatakan fiberisasi adalah salah satu program utama perusahaan dalam upaya meningkatkan kualitas jaringan data, termasuk sebagai bagian dari persiapan menuju implementasi 5G di masa mendatang.
Oleh karena itu, proyek ini dinilai harus tetap jalan karena hasil dari fiberisasi juga bisa langsung meningkatkan kualitas jaringan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. “Semaksimal mungkin kami terapkan protokol kesehatan pada semua pekerja di lapangan,” katanya dalam keterangan yang diterima The Editor, Rabu (24/6).
Hingga saat ini, lanjutnya, fiberisasi jaringan telah terlaksana di semua ibu kota provinsi dan kota-kota besar terutama di kota atau area yang memang secara pertumbuhan data sudah memerlukan upgrade ke jaringan fiber. Hingga pertengahan 2020 ini, jaringan di total 200 kota dan kabupaten telah terfiberisasi, baik kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, Medan, Bandung, Palembang, Makassar hingga Balikpapan.
Selain kota besar, fiberisasi juga telah diselesaikan di kota-kota lainnya seperti Denpasar, Manado, Cirebon, Bekasi, Banjarmasin, hingga Malang. Bahkan fiberisasi juga sudah terlaksana hingga kabupaten seperti Deli Serdang, Aceh Besar, Lebak, Berau, Indramayu, Kendal, Jembrana hingga Lombok Timur.
Target XL Axiata secara nasional hingga akhir tahun 2020 nanti 60-70{449fde34b18ca6505a303acf59cd2914251092e879039fa6b1605563bfad8ebc} BTS akan terhubung dengan jaringan fiber. Saat ini fiberisasi sudah mencapai sekitar 53{449fde34b18ca6505a303acf59cd2914251092e879039fa6b1605563bfad8ebc} dari total target di tahun 2020, dengan sebagian besar mencakup wilayah Jawa. Percepatan fiberisasi kini sedang dilakukan di wilayah padat penduduk guna mendukung aktifitas di era new normal saat ini.
“Fiberisasi juga menjadi semakin perlu untuk terus kami lakukan sesuai target mengingat kebutuhan layanan data yang meningkat setelah ada pandemi. Secara umum, kebutuhan pelanggan dan masyarakat atas data meningkat karena imbas dari Covid-19 yang memaksa mereka untuk bisa selalu mobile dan terkoneksi dengan internet dalam menjalankan aktivitas produktif,” kata Darmayusa.
Fiberisasi yang saat ini terus berlangsung juga telah terbukti mampu meningkatkan kualitas layanan data 4G. Di masa new normal ini, dimana terjadi migrasi pola pemanfaatan layanan data yang cukup besar di tengah masyarakat, fiberisasi jaringan XL Axiata dipercaya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan yang prima. Lebih jauh, fiberisasi ini merupakan pintu gerbang masuknya layanan 5G yang tentunya membutuhkan kualitas yang lebih baik lagi.
Secara teknis, lanjutnya, fiberisasi merupakan upaya modernisasi jaringan dengan cara menghubungkan Base Transceiver Station (BTS) melalui jalur fiber, termasuk sekaligus melakukan regenerasi perangkat-perangkat BTS, seperti mengganti perangkat yang selama ini memakai microwave menjadi perangkat fiber. Program fiberisasi jaringan merupakan salah satu langkah dalam mempersiapkan jaringan 5G.
Sebagai teknologi jaringan tercanggih di masa ini, 5G mampu menghadirkan kecepatan data yang tinggi, jumlah pemakai yang lebih banyak, dan delay atau latency yang rendah. Pemanfaatannya pun dipercaya mampu mendorong berbagai sektor ekonomi di Indonesia untuk bergerak lebih cepat. Keunggulan teknologi ini hanya bisa didapatkan jika site atau BTS terkoneksi dengan fiber.
ARAB SAUDI – Akibat Corona, Kementerian Kesehatan Arab Saudi mengurangi jumlah jumlah Jemaah Haji dan Jemaah Umrah di tahun 2020 ini.
Sepi akibat corona (Sumber Foto: Getty Images)
Dalam keterangan yang disampaikan lewat Saudi Press Agency, Kementerian Arab Saudi mengatakan pihaknya mengikuti perkembangan virus corona diseluruh dunia. Dimana diketahui, kematian akibat Covid-19 telah mencapai hampir setengah juta kasus dan lebih dari 7 juta kasus telah dikonfirmasi secara global.
“Oleh karena itu, Kementerian Arab Saudi akan mengurangi dampak pandemi ini karena minimnya vaksin dan obat yang tersedia bagi mereka yang telah terinfeksi Covid-19 di seluruh dunia. Dan pengurangan ini juga untuk menjaga keamanan kesehatan masyarakat global,” ungkapnya, Rabu (24/6).
Dikatakan juga bahwa, membatasi jumlah jemaah haji dan jemaah umrah seperti ini akan mengurangi resiko berkembangnya penyakit dan infeksi yang mudah menyebar saat terjadi kerumunan yang padat. Ditambah lagi sangat sulit menjaga jarak sosial yang aman diantara individu saat berkumpul.
Prioritas utama Kerajaan Arab Saudi adalah menyediakan tempat yang aman dan tertib bagi jemaah untuk berziarah. Tindakan pencegahan ini juga dilakukan untuk peziarah yang sudah tiba di lokasi-lokasi suci umat Islam.
Keputusan ini telah disetujui oleh organisasi Islam internasional dan disebut sebagai salah salah satu kontribusi yang sangat penting bagi penyebaran virus corona. Dimana peziarah yang datang dari seluruh dunia berpotensi menyebarkan Covid-19 ke berbagai negara antar sesama jemaah.
“Telah diputuskan bahwa haji untuk tahun ini (1441 H / 2020 AD) akan diadakan dengan jumlah jamaah yang sangat terbatas, yakni dari berbagai negara yang telah tinggal di Arab Saudi dapat melaksanakan pilgrim,”.
Keputusan ini diambil untuk memastikan haji dilakukan dengan cara yang aman dan mengikuti standar keamanan yang telah ditetapkan. Sementara itu jemaah juga diminta untuk mengikuti protokol jarak sosial yang telah ditetapkan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam.
“Kami meminta kepada Allah SWT melindungi semua negara dari pandemi ini dan menjaga agar setiap orang tetap aman dan terlindungi,” pungkasnya.
Portrait seorang anak kecil India yang miskin dan kelaparan tengah makan dari hasil sumbangan masyarakat (Getty Images)
LONDON – Tak ada yang mengira bahwa virus corona bisa menjadi pandemi. Muncul pertama kali di Wuhan, China pada akhir tahun 2019, seluruh dunia hanya menyaksikan bagaimana salah satu negara ekonomi terbesar di dunia itu kelimpungan.
Portrait seorang anak kecil India yang miskin dan kelaparan tengah makan dari hasil sumbangan masyarakat (Sumber Foto: Getty Images)
Negara maju hingga berkembang akhirnya merasakan juga apa yang dirasakan China kala itu. Meskipun ekstrem, opsi mengunci kota dipilih dan langsung berimbas pada negara-negara yang memiliki hubungan dagang dengan Negara Panda itu. Hal itu wajar terjadi karena Wuhan merupakan salah satu pusat industri.
Cepatnya pergerakan orang dan uangnya menggunakan berbagai moda transportasi ternyata tak terkejar oleh upaya beberapa negara maju untuk menekan penyebaran. Italia, Spanyol, Amerika Serikat yang hingga kini menduduki puncak dengan jumlah kasus dan kematian tertinggi turut tertular virus.
Bahkan Brasil dan India sebagai negara berkembang harus membayar penyebaran virus itu lebih mahal dari negara yang maju. Lahan pemakaman hingga peti mati menjadi barang langka karena jumlah kematian mendadak terbang ke angka yang tak pernah tercapai sebelumnya.
Potret itu terjadi di beberapa negara seperti Italia, Brasil dan Kolombia karena sistem kesehatan hancur tak kuat menangani lonjakan pasien. Walhasil, harapan hirup semakin tipis yang berujung pada naiknya kebutuhan pemakaman dan peti mati.
Maka sulit untuk bisa melepaskan ketimpangan dari persoalan pandemi. Seolah mampu memprediksi apa yang terjadi, Bill Gates dalam presentasi Ted Talks menyebut bahwa negara berkembang akan menjadi korban yang paling menderita.
Dikutip dari The Conversation, Profesor Pembangunan Internasional King’s College London University, Andy Sumner; Periset di Australian National University, Christopher Hoy dan Siswa S3 King’s College London University, Eduardo Ortiz-Juarez menuliskan hasil risetnya.
Kurva pandemi virus corona di negara maju telah melandai, di negara berkembang justru sebaliknya. Setidaknya, tiga perempat kasus baru yang tercatat setiap hari berasal dari negara berkembang.
Sayangnya, pemerintah tak memiliki kemampuan yang mumpuni sehingga ancaman krisis ekonomi tak terbendung. Dalam risetnya, dihasilkan bahwa dampak terhadap kemiskinan akan terasa parah.
Berdasarkan beberapa data dari Asian Development Bank (ADB), Goldman Sachs, IMF dan OECD, terdapat tiga skenario terkait pandemi virus corona. Pendapatan dan konsumsi terkontraksi 5{449fde34b18ca6505a303acf59cd2914251092e879039fa6b1605563bfad8ebc}, 10{449fde34b18ca6505a303acf59cd2914251092e879039fa6b1605563bfad8ebc} dan 20{449fde34b18ca6505a303acf59cd2914251092e879039fa6b1605563bfad8ebc}.
Namun, dari riset yang dilakukan menunjukkan bahwa kontraksi ekonomi pada skenario terburuk bisa mendorong hingga 1,12 miliar orang secara global masuk ke jurang kemiskinan. Angka ini lebih tinggi dibandingkan 727 juta yang tercatat pada 2018.
“Ini mengonfirmasi estimasi sebelumnya bahwa virus corona mendorong 400 juta orang ke kemiskinan ekstrem. World Bank mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi saat seseorang hidup dengan biaya kurang dari $1,90 per hari,” katanya.
Rata-rata masyarakat yang berada di garis kemiskinan berada di negara berkembang yang berpendapatan rendah. Potensi penambahan orang miskin justru datang dari jutaan masyarakat yang sudah hidup melampaui batas kemiskinan.
“Orang-orang ini kemungkinan terdampak parah karena banyak di antara mereka yang bekerja di sektor informal yang kerap kali memiliki keamanan sosial yang minim,” katanya.
Kenaikan pada kemiskinan ekstrem akan menandai kenaikan laten secara global sejak 1999 dan merupakan yang pertama kalinya sejak 1990 terkait dengan porsi populasi global yang hidup di tengah kemiskinan.
Terkait dengan lokasi kemiskinan terjadi, kemungkinan negara berpendapatan menengah di Asia seperti India, Pakistan, Indonesia dan Filipina mengalami kenaikan kemiskinan yang drastis. Artinya, tambahan penduduk miskin berasal dari kelompok yang baru lepas dari garis kemiskinan.
“Progres ekonomi negara-negara ini masih cenderung rapuh. Kami pun kemungkinan melihat kemiskinan baru di negara-negara yang masih memiliki tingkat kemiskinan tinggi selama lebih dari 3 dekade seperti Tanzania, Nigeria, Ethiopia dan Kongo,” katanya.
Ketiga peneliti ini pun memprediksi bahwa dampak kemiskinan akibat pandemi virus corona bertahan meski 2020 telah berganti. Hal ini sangat tergantung pada ketersediaan vaksin.
“Bahkan bila kami menggunakan skenario terbaik dan vaksin telah ditemukan di tahun ini, tetap saja tak pasti kapan itu akan menjangkau seluruh populasi global. Itu bisa membutuhkan waktu tahunan,” katanya.
SEMAKIN TIMPANG
Tak ada yang bisa menjamin bahwa negara berkembang mendapatkan akses pada harga terjangkau atau bila semua orang bisa mendapatkan vaksin dengan gratis. Di Chile misalnya telah menerapkan paspor imunitas yang bisa mengancam kelompok tak berpunya bahkan kehilangan akses atau aksesnya berkurang untuk mengumpulkan pendapatan.
“Kita bisa berakhir hidup di masa apartheid Covid-19 dengan mereka yang tervaksin dan tak tervaksin di tempat terpisah dan bekerja di pasar tenaga kerja berbeda,” katanya.
BBC mencatat bahwa hantaman pandemi virus corona terasa lebih parah melewati perbedaan ras. Warga kulit hitam yang tinggal di negara dengan mayoritas penduduk kulit putih atau sebaliknya akan mengalami akses terhadap sumber ekonomi yang lebih terbatas.
Sebelum pandemi, 91,1{449fde34b18ca6505a303acf59cd2914251092e879039fa6b1605563bfad8ebc} rumah tangga di Afrika Selatan rentan terhadap kelaparan dibandingkan dengan hanya 1,3{449fde34b18ca6505a303acf59cd2914251092e879039fa6b1605563bfad8ebc} rumah tangga kulit putih meskipun warga kulit putih hanya menyumbang 7,9{449fde34b18ca6505a303acf59cd2914251092e879039fa6b1605563bfad8ebc} dari populasi.
Ekonom Pembangunan di University of Witwatersrand, Imraan Valodia memprediksi bahwa penerapan lockdown akan berimbas pada hilangnya pendapatan kelompok paling miskin sebesar 45{449fde34b18ca6505a303acf59cd2914251092e879039fa6b1605563bfad8ebc} dari 10{449fde34b18ca6505a303acf59cd2914251092e879039fa6b1605563bfad8ebc} rumah tangga utamanya yang merupakan pekerja informal yang tak mendapatkan jaring pengaman.
“Bagi kelas yang lebih tinggi yang bisa melanjutkan kegiatannya mengumpulkan pendapatan dan yang memiliki kekayaan yang mendukung, lockdown mudah dilakukan,” katanya.
JAKARTA – Rasa kecewa Novel Baswedan atas kasus yang menimpa dirinya jadi sorotan tajam selama beberapa waktu belakangan ini. Pasalnya, Penyidik Senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini tidak puas atas putuskan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara dimana tersangka pelaku penyiraman air keras ke wajahnya hanya dijatuhi hukuman 1 tahun penjara.
Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis, dua pelaku yang menyerang Novel Baswedan pada Kamis 11 Juni 2020 lalu memang resmi masuk penjara, tapi apa kasusnya juga akan berhenti begitu saja?
Mural (Foto: THE EDITOR)
Novel Baswedan lewat akun Twitternya @nazaqistsha secara langsung menunjukkan rasa tidak puas atas putusan hakim tersebut, Ia dengan tegas meminta keadilan langsung kepada Presiden Joko Widodo agar tidak ada rekayasa atas kasus yang menimpa dirinya.
“Pak Presiden @Jokowi, proses penegakan hukum hingga tuntutan 1 tahun terhadap penyerang saya, apakah seperti itu penegakan hukum yang bapak bangun atau ini ada rekayasa masalah dibalik proses itu? Sebaiknya bapak merespon agar ini jelas,” cuit Novel.
Selain tidak yakin terhadap dua pelaku yang dijatuhi hukuman kemarin, Novel yakin ada hal yang mencurigakan terhadap dua pelaku karena keterangan bukti dan saksi tidak berkaitan sama sekali.
Novel mempertanyakan sistem hukum seperti apa yang tengah dipakai oleh Indonesia karena sebagai salah satu penyidik KPK, yang mengerti hukum, menurutnya terlalu banyak hal yang sifatnya mengada-ada dan tidak masuk akal.
Kasus semacam ini diyakini Novel dapat menimpa siapapun dan dari kalangan manapun. Ia heran mengapa masyarakat dipaksa diam terhadap ancaman yang ditujukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Untuk diketahui, siraman air keras yang mengenai wajah dan tubuh Novel Baswedan terjadi pada tanggal 11 April 2017.
Saat itu Novel tengah menangani beberapa kasus gemuk alias kasus yang cukup menyita waktu beberapa orang penting di republik ini. Sebut saja diantaranya adalah kasus buku merah yang disebut-sebut mengarah pada transaksi keuangan CV Sumber Laut Perkasa milik Basuki Hariman.
Selain itu buku itu juga menyeret beberapa petinggi Polri terkait aliran dana gelap dan kasus korupsi pengusaha daging. Diduga kasus-kasus yang ditangani Novel Baswedan membuat gerah beberapa orang.
Hukuman ringan yang diterima oleh dua pelaku banyak menuai spekulasi. Ancaman dan teror yang menimpa Novel Baswedan dikhawatirkan menimbulkan efek lain di masyarakat, salah satunya jadi budaya yang seolah-olah bisa diterima oleh kalangan manapun, termasuk masyarakat biasa.
“Akhirnya semua orang jadi berani mengancam. Sudah jelas itu konyol,” jelas Benita Ginting (34) kepada The Editor, Selasa (23/6).
Wanita lulusan Universitas Gadjah Mada ini menilai terlalu banyak framing yang diciptakan media dan masyarakat terhadap kasus yang menimpa Novel Baswedan.
Ia hanya mengingatkan agar masyarakat tidak terlalu jauh membawa kasus Novel kearah politik, karena pada akhirnya kasus yang terjadi sebenarnya justru tidak terungkap. “Kalau dibawa ke politik bias semua. Masa sudah ancaman pembunuhan cuma satu tahun di penjara?” tanyanya.
Sebagai seorang perempuan, lanjutnya, kasus Novel Baswedan ini sangat menakutkan karena bila seorang penyidik senior KPK saja bisa diancam seperti itu, bagaimana dengan masyarakat biasa terutama wanita. Ia mengimbau agar makin banyak masyarakat yang membicarakan dan mempelajari kasus Novel agar tidak terulang lagi di masa depan.
Lain lagi dengan Tulanto (30), warga yang tinggal di bilangan Slipi, Jakarta Barat ini terang-terangan mengaku ngeri dan was-was karena ancaman dan serangan yang dilakukan oleh dua pelaku yang menyerang Novel Baswedan dianggap biasa oleh aparat hukum.
Ia sepakat dengan pendapat Novel yang merasa bahwa banyak masyarakat yang dibungkam hanya untuk kepentingan segelintir orang saja.
“Merasa ngeri juga karena mengkritik dan menyelidiki saja harus was-was. Sekarang kayanya hanya disuruh diam saja semua,” tuturnya.
“Itu kan percobaan pembunuhan, sangat tidak adil bila hanya dihukum 1 tahun. Novel Baswedan sekarang cacat seumur hidup, apa tidak sedih itu?” katanya.
Pengusaha Pun Cemas Dengan Kasus Ancaman
Tak hanya masyarakat biasa, Hernanta (53) salah satu pengusaha yang tinggal di bilangan Utara Jakarta berpendapat bahwa kasus ancaman yang menimpa seorang penyidik KPK justru sangat mengkhawatirkan pengusaha. Ia khawatir bila dibiarkan maka momen ini akan jadi momen bagi orang-orang yang dibekingi oleh pengusaha besar bertindak serupa layaknya preman.
“Semua orang akan berani bertindak kasar dan mengancam karena didukung oleh orang besar. Yang jelas pasti akan banyak orang tidak menghormati hukum,” ujarnya.
Salah satu contoh yang paling disoroti oleh Hernanta adalah munculnya kembali preman-preman jalanan yang bertindak leluasa menyiksa dan mengancam dalam kasus pembebasan tanah. Contoh sederhana yang sudah sempat hilang ini diyakini Hernata akan marak lagi bila budaya mengancam jadi hal biasa di mata hukum.
Presiden Joko Widodo tengah salat di Baiturrahim yang berada di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta 5 Juni 2020. Salat Jumat ini merupakan yang pertama kali diadakan kembali sejak pandemi Covid-19 dan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta (Sumber Foto: setneg.go.id)
Presiden Joko Widodo tengah salat di Baiturrahim yang berada di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta 5 Juni 2020. Salat Jumat ini merupakan yang pertama kali diadakan kembali sejak pandemi Covid-19 dan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta (Sumber Foto: setneg.go.id)
JAKARTA – Selamat ulang tahun ke-59 Presiden RI Bapak Joko Widodo. Demikian cuitan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati lewat akun Instagramnya pagi ini, Minggu (21/6).
Lewat akun tersebut, Sri Mulyani menyebut Jokowi seorang pemimpin dengan pribadi yang ramah, terbuka dan tegas. Hal tersebut menurutnya tercermin dari cara Ia memimpin Indonesia. “Pribadi yang ramah, terbuka namun tegas mengawal anak bangsa dalam keberagaman,” jelasnya.
Ia berharap agar Jokowi dapat jadi pemimpin yang amanah memperjuangakan Indonesia yang maju. Sri Mulyani juga berdoa agar Jokowi mendapat kekuatan agar mampu memimpin di masa sulit seperti sekarang ini.
Presiden Joko Widodo (Sumber Foto: @Jokowi/Twitter)
JAKARTA – Pemerintah mengalokasikan dana hingga Rp677,2 triliun untuk mempercepat penanganan pandemi corona (Covid-19). Pernyataan ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo langsung lewat akun Twitternya di @Jokowi beberapa waktu lalu. Ia akui bila anggaran yang dikeluarkan lewat APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) tersebut memang sangat besar, namun tujuannya adalah untuk memulihkan ekonomi nasional.
Presiden Joko Widodo (Sumber Foto: @Jokowi/Twitter)
“Tata kelolanya (anggaran) harus baik, sasarannya harus tepat,” cuit Jokowi.
Karena mengeluarkan anggaran yang cukup besar, Jokowi meminta agar prosedur pemulihan ekonomi ini dibuat sesederhana mungkin dengan hasil yang maksimla bagi seluruh masyarakat.
Disisi lain, yakni di sektor informal dan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), Jokowi meminta agar para pelaku usaha dapat terus bertahan dan bergerak. Tujuannya tak lain adalah agar tidak terjadi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Agar tidak terjadi PHK, Jokowi mengaku sangat membutuhkan respon cepat dan tepat dari semua pihak terkait.
Menteri Keuangan Minta APIP Kawal Anggaran Penanganan Covid-19 Yang Mencapai Rp695,2 Triliun
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan menggandeng APIP (Aparat pengawasan Intern Pemerintah) dalam anggaran penanganan Covid-19 dan pemulihan nasional. Selain itu, Ia juga mengajak pemerintah eksternal dan aparat penegak hukum agar proses ini dapat berjalan lancar.
“Tugas berat menangani Covid-19 dan pemulihan ekonomi masih terus akan berlangsung di 2021 sebagaimana tercermin dalam proses menyusun RAPBN 2021),” ungkap Sri Mulyani.
Sri Mulyani berharap dapat memberikan hasil yang cepat agar desain pelaksanaan kebijakan pemulihan ekonomi berjalan lancar. Ia yakin APIP akan menjadi pengawas terhadap tata kelola, manajemen dan penentu apakah pemerintah telah melakukan governance risk complience secara baik dan proporsional.
Meski tahun 2021 masih jadi momentum transisi menuju normla pasca pandemi Covid-19, Sri Mulyani meyakinkan bahwa pemerintah tetap akan memperhatikan tantangan fundamental jangka menengah dan jangka panjang agar bisa lolos dari Middle Income Trap (MIT).
Untuk itu, pemerintah akan melakukan reformasi di berbagai bidang yaitu kesehatan, program perlindungan sosial, pendidikan, industri, transfer ke daerah dan dana desa, perpajakan dan penganggaran.
Dari data yang dikeluarkan oleh Sri Mulyani lewat akun Instagramnya di @smindrawati, diketahui bahwa hingga saat ini penanganan Covid-19 di tahun 2020 direncanakan memakan biaya hingga Rp692,5 triliun. Angka ini berbeda dengan pernyataan Presiden Jokowi yang menyebutkan bahwa dana yang dikeluarkan berkisar di Rp677,2 triliun.
Dari data Menteri Keuangan diketahui sebaran anggaran penanganan Covid-19 adalah Rp87,55 triliun untuk kesehatan, Rp203,90 triliun untuk perlindungan sosial, Rp120,61 triliun untuk insentif usaha, Rp123,46 triliun untuk UMKM, Rp53,57 triliun untuk pembiayaan korporasi dan Rp106,11 triliun untuk sektoral dan Pemda.
Panen tomat di Desa Simpang Sinaman, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo (Foto: Liberty/ THE EDITOR)
Panen tomat di Desa Simpang Sinaman, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo (Fotografer: Liberty Ginting
BERASTAGI – Setelah sempat anjlok hingga mencapai harga Rp2.000 per kilogram, kini harga tomat sudah berangsur normal dimana harga per kilogramnya mencapai Rp9.000 per kilogram. Perubahan harga ini terjadi di Pasar Roga, Berastagi, Tanah Karo, Sumatera Utara per tanggal 19 Juni 2020.
“Kalau harga naik petani tidak akan rugi dan berharap terus begini dan tidak turun (harganya) sampai 2.000 per kilogram,” ujar Henny Sembiring (36) saat berbincang dengan The Editor, Sabtu (20/6).
Kata Henny, harga tomat akan berbeda bila dipanen oleh pembeli langsung di ladang. Sebagai contoh, bila harga tomat di pasar Rp9.000 per kilogram, maka saat pembeli langsung memanen di ladang petani harganya akan berbeda sekitar Rp500. Dan ternyata petani lebih memilih metode seperti ini. “Karena tidak perlu mengeluarkan biaya untuk beli keranjang dan jasa buruh tani. Kalau hanya beda 500 maka kami pilih pembeli langsung datang saja ke ladang,” katanya.
Perubahan harga juga terjadi untuk beberapa komoditi pertanian, sinyal positif ini membuat petani sangat bahagia saat bertemu pembeli di pasar. Umumnya tidak ada perbedaan harga yang cukup signifikan di pasar-pasar tradisional di Tanah Karo, Sumatera Utara. Beberapa pasar yang sering jadi bahan acuan harga sayur mayur dan produk pertanian lainnya adalah Pajak Tigapanah, Pajak Kabanjahe dan Pajak Roga Berastagi.
Berikut daftar harga komoditi pertanian di Pajak Roga per tanggal 19 Juni 2020, cabai merah Rp13.000 – Rp14.000 per kilogram, cabai rawit kasar Rp10.000 per kilogram, cabai rawit kasar Rp12.000 – Rp13.000 per kilogram, cabai hijau Rp8.000 per kilogram, kentang kuning Rp6.500 per kilogram, buncis Rp2.500 – Rp3.000 per kilogram, wortel Rp3.500 per kilogram, kol bunga Rp4.500 per kilogram, brokoli Rp2.000 per kilogram, kol bulat Rp1.200 – Rp1.300 per kilogram, sawi putih Rp1.000 per kilogram, sayur pahit Rp500 – Rp1.000 per kilogram, daun prei Rp30.000 per kilogram, daun seledri/daun sop Rp3.000 – Rp4.000 per kilogram, terung anta boga Rp40.000 – Rp45.000 per kilogram, jipang besar Rp25.000 per rajut dan anak jipang Rp2.500 per kilogram.
Aturan New Normal, Di Tanah Karo Tidak Ada Pedagang Yang Kena Virus Corona
Pemerintah telah mengeluarkan aturan New Normal yang baru dimana salah satunya pasar tradisional diizinkan untuk dibuka dan beroperasi seperti biasa. Di Jakarta sendiri 167 pedagang di 18 pasar tradisional diketahui positif terjangkit virus corona (Covid-19). “Tidak ada pemeriksaan selama ini di pasar tapi yang pasti yang masuk ke pasar wajib pakai masker,” ujar Benita Ginting (34), salah satu wirausaha muda asal Kabanjahe, Tanah Karo, Sumatera Utara.
Kata Benita, selama ini aturan harus memakai masker masih banyak dilanggar oleh masyarakat, terutama pedagang. Dengan kata lain, pembeli cukup sering menemukan penjual yang tidak menggunakan standar kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut. Meski demikian, Ia berharap aktivitas normal yang terus berjalan diseluruh pasar di Tanah Karo tidak menimbulkan korban. “Jangan sampai ada korban karena virus ini. Takut juga kadang,” cetusnya.
Benita mengatakan bahwa masyarakat di Tanah Karo sebenarnya kurang begitu memperhatikan anjuran pemerintah untuk tidak terlalu banyak beraktifitas di luar ruangan. Ia bersyukur karena hingga detik ini kasus pedagang yang meninggal karena virus corona tidak ada di Tanah Karo. “Kemarin petani tetap saja ke ladang meski pemerintah suruh di rumah. Tapi kebanyakan yang kena adalah orang dari luar kota,” jelasnya.
Sebagai pembeli, Benita mengaku terjadi perubahan harga dibeberapa komoditi yang sering Ia beli dalam beberapa waktu belakangan ini, misalnya cabai rawit Rp20.000 per kilogram, bawang merah Rp50.000 per kilogram, daun prei ditambah daun sop Rp50.000 per kilogram.
