JAKARTA – Pemerintah mengalokasikan dana hingga Rp677,2 triliun untuk mempercepat penanganan pandemi corona (Covid-19). Pernyataan ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo langsung lewat akun Twitternya di @Jokowi beberapa waktu lalu. Ia akui bila anggaran yang dikeluarkan lewat APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) tersebut memang sangat besar, namun tujuannya adalah untuk memulihkan ekonomi nasional.
“Tata kelolanya (anggaran) harus baik, sasarannya harus tepat,” cuit Jokowi.
Karena mengeluarkan anggaran yang cukup besar, Jokowi meminta agar prosedur pemulihan ekonomi ini dibuat sesederhana mungkin dengan hasil yang maksimla bagi seluruh masyarakat.
Disisi lain, yakni di sektor informal dan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), Jokowi meminta agar para pelaku usaha dapat terus bertahan dan bergerak. Tujuannya tak lain adalah agar tidak terjadi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Agar tidak terjadi PHK, Jokowi mengaku sangat membutuhkan respon cepat dan tepat dari semua pihak terkait.
Menteri Keuangan Minta APIP Kawal Anggaran Penanganan Covid-19 Yang Mencapai Rp695,2 Triliun
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan menggandeng APIP (Aparat pengawasan Intern Pemerintah) dalam anggaran penanganan Covid-19 dan pemulihan nasional. Selain itu, Ia juga mengajak pemerintah eksternal dan aparat penegak hukum agar proses ini dapat berjalan lancar.
“Tugas berat menangani Covid-19 dan pemulihan ekonomi masih terus akan berlangsung di 2021 sebagaimana tercermin dalam proses menyusun RAPBN 2021),” ungkap Sri Mulyani.
Sri Mulyani berharap dapat memberikan hasil yang cepat agar desain pelaksanaan kebijakan pemulihan ekonomi berjalan lancar. Ia yakin APIP akan menjadi pengawas terhadap tata kelola, manajemen dan penentu apakah pemerintah telah melakukan governance risk complience secara baik dan proporsional.
Meski tahun 2021 masih jadi momentum transisi menuju normla pasca pandemi Covid-19, Sri Mulyani meyakinkan bahwa pemerintah tetap akan memperhatikan tantangan fundamental jangka menengah dan jangka panjang agar bisa lolos dari Middle Income Trap (MIT).
Untuk itu, pemerintah akan melakukan reformasi di berbagai bidang yaitu kesehatan, program perlindungan sosial, pendidikan, industri, transfer ke daerah dan dana desa, perpajakan dan penganggaran.
Dari data yang dikeluarkan oleh Sri Mulyani lewat akun Instagramnya di @smindrawati, diketahui bahwa hingga saat ini penanganan Covid-19 di tahun 2020 direncanakan memakan biaya hingga Rp692,5 triliun. Angka ini berbeda dengan pernyataan Presiden Jokowi yang menyebutkan bahwa dana yang dikeluarkan berkisar di Rp677,2 triliun.
Dari data Menteri Keuangan diketahui sebaran anggaran penanganan Covid-19 adalah Rp87,55 triliun untuk kesehatan, Rp203,90 triliun untuk perlindungan sosial, Rp120,61 triliun untuk insentif usaha, Rp123,46 triliun untuk UMKM, Rp53,57 triliun untuk pembiayaan korporasi dan Rp106,11 triliun untuk sektoral dan Pemda.
