THE EDITOR – Warga yang terdampak akibat pembangunan Bendungan Lausimeme di Sumatera Utara meminta agar pemerintah memberi keadilan atas harga tanah yang dipaksa oleh pemerintah untuk diberikan demi pembangunan waduk.
Seperti diketahui, Bendungan Lau Simeme di Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo meninggalkan duka tersendiri bagi masyarakat. Ratusan warga hingga saat ini belum mendapatkan uang ganti rugi yang seharusnya mereka peroleh sejak bendungan diresmikan pada 16 Oktober 2024 lalu. Tak hanya itu, persoalan lain juga muncul sepeninggal Presiden Jokowi karena ternyata lahan warga tak dihargai sebagaimana seharusnya.
Salah satu korban yang terkena dampak dari bendungan ini adalah Ngampun Tarigan (75), warga dari Desa Rumah Gerat, Kecamatan Sibiru-Biru mengatakan bila pihak Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Mutaqqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan (MBPRU) awalnya hanya menghargai tanah perkebunan miliknya sebesar Rp 40.000 per meter.
Baca Juga: Hiruk Pikuk Peresmian Bendungan Lausimeme oleh Presiden Jokowi Meninggalkan Duka Bagi Petani Yang Lahannya Dibayar Dengan Tak Pantas Oleh Pemerintah
Namun, kepada The Editor, Ngampun Tarigan mengaku menolak harga tersebut karena tanah di sebelahnya dihargai lebih tinggi dari pada miliknya.
“Kok harga sebelah saya lebih mahal padahal sama-sama di pinggir jalan. Ayo kita tengok kubilang ke petugas (KJPP MBPRU) kok harganya 80.000 per meter dan kondisi tanah mereka curam. Kenapa bisa begitu? Kita lihat di lapangan. Tanah saya lebih datar, kenapa lebih murah?” kata Ngampun Tarigan menirukan pertanyaannya saat bertemu dengan petugas KJPP MBPRU.
Mendengar hal tersebut, lanjut Ngampun Tarigan, petugas KJPP MBPRU langsung mengubah harga tanah miliknya dari Rp 40.000 per meter menjadi Rp 50.000 per meter.
REDAKSI MENDATANGI KANTOR BWS SUMATERA II
Untuk mengetahui kondisi ini, The Editor mendatangi kantor Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II Medan yang berada di Jalan Jenderal Besar Nasution, Johor Baru, Medan, Sumatera Utara.
BWS Sumatera II Medan bertugas untuk membangun dan mengelola Bendungan Lausimeme di Sumatera Utara. Bendungan dibangun agar banjir yang membanjiri kota Medan selama ini dapat selesai.
Redaksi tiba di kantor BWI sekitar pukul 11.50 WIB. Sayangnya, karena jam istirahat, The Editor harus menunggu hingga waktu istirahat makan siang berakhir.
Akhirnya, sekitar pukul 14.00 WIB, tim front office BWS Sumatera II Medan akhirnya kembali dan menemui redaksi.
Redaksi juga menyerahkan surat permintaan wawancara yang menjadi persyaratan untuk bisa menemui Kepala BWI Sumatera II Medan Agus Safari.
Tidak menyerah, The Editor juga menghubungi nomor WhatsApp pribadi Agus Safari, namun pesan redaksi baru dijawab sekitar pukul 15.36.
Sekitar pukul 14.40 WIB, The Editor akhirnya diundang untuk naik ke lantai 3 gedung BWS Sumatera II. Namun, redaksi hanya dipertemukan dengan Kepala Satuan Kerja Pembangunan dan Bendungan Maruli Simatupang dan Pejabat Pembuat Komitmen BWI Sumatera II Medan David Sanjaya Sutikno.
Maruli Simatupang enggan untuk diwawancara dan meminta agar daftar pertanyaan yang diminta oleh tim front office BWS kepada The Editor dijawab oleh David Sanjaya Sutikno yang juga berada di ruangan lantai 3 tersebut.
Terkait harga tanah warga yang dibayar berbeda oleh pemerintah, David Sanjaya Sutikno mengatakan bila pemerintah telah memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang terkena dampak Bendungan Lau Simeme.
“Untuk harga tanah ini, itu kewenangan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Mutaqqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan (MBPRU). Kami tidak bisa lakukan intervensi untuk itu dan data itu sudah bisa divalidasi oleh mereka (warga) sendiri,” kata David menjawab pertanyaan redaksi.
David juga mengklaim bila BWS Sumatera II Medan sudah menjawab permintaan warga di 5 desa Kecamatan Sibiru-Biru.
David juga mengaku tidak tahu sampai kapan bendungan akan ditutup dan bisa dioperasikan sebagaimana mestinya. Ia juga meminta agar wajahnya tidak difoto dan dimuat.
Sementara itu, Kepala BWI Sumatera II Medan Agus Safari baru menjawab pesan WhatsApp The Editor sekitar pukul 15.36 WIB sore. Isi pesannya meminta agar Kepala Satuan Kerja Pembangunan dan Bendungan Maruli Simatupang.
