JAKARTA – Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengadakan pameran yang akan memuat tentang perkembangan pemukiman dan perkotaan di Indonesia dalam kurun waktu 100 tahun setelah Indonesia merdeka.
Pameran ini diadakan dalam rangka memperingati Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia (HHD-HKD) Tahun 2023 yang bertemakan “Ekonomi Perkotaan yang Tangguh Menuju Permukiman Berkelanjutan untuk Semua”.
“Pameran ini memuat tentang pembelajaran perkembangan permukiman dan perkotaan di Indonesia 100 tahun setelah Indonesia merdeka,” ujar Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti pada Konferensi Pers Peringatan HHD-HKD Tahun 2023, Senin (2/10) lalu.
Pameran ini akan diadakan di Indonesia Arena, Kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta pada 2-19 Oktober 2023. Pameran ini tidak dipungut biaya (gratis) dan terbuka bagi masyarakat umum.
Sementara itu, Direktur Bina Teknik Permukiman dan Perumahan Dian Irawati juga membenarkan hal tersebut.
Menurutnya, selain sebagai proyeksi kondisi permukiman dan perkotaan di Indonesia dari masa ke masa, pameran ini juga sebagai media pembelajaran bagi generasi muda agar dapat melihat dan mempelajari praktik terbaik pembangunan permukiman dan perkotaan di Indonesia.
“Pameran ini juga menjadi database awal dari Kementerian PUPR terkait perkembangan pembangunan permukiman dan perkotaan di Indonesia. Target dari pembangunan perkotaan 2045 adalah permukiman layak huni dan berkelanjutan,” tambah Dian Irawati.
Selain penyelenggaraan pameran, diselenggarakan pula berbagai talkshow dan webinar yang mengangkat isu permukiman dan perkotaan.
“Mengacu pada NUA yang didasari oleh Sustainable Development Goals (SDG’s), pembangunan permukiman dan perkotaan dalam satu konteks kewilayahan dapat menggunakan pendekatan berbasis manusia, responsif gender dan usia. Selain itu, setiap stakeholder juga punya kepentingan dalam pengimplementasian NUA. Sehingga perlu adanya kolaborasi, dan tidak hanya pemerintah saja yang melaksanakannya tetapi bersama-sama,” jelas Lana Winayanti.
Dari 17 target SDG’s yang harus dicapai, lanjutnya, terdapat 7 tujuan utama yang harus dipriotaskan dan disesuaikan terlebih dahulu dalam kondisi Indonesia.
Hal tersebut terangkum dalam 8 buku Panduan Praktis Implementasi NUA, dimana Kementerian PUPR juga terlibat di dalamnya.
Adapun tujuan tersebut meliputi, Perumahan dan Akses Pelayanan Dasar, Kebencanaan dan Lingkungan Perkotaan, Tata Kelola Perkotaan, Transportasi dan Mobilitas Perkotaan, Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah Perkotaan, Pembangunan Ekonomi Lokal, serta Sosial-Budaya dan Kesehatan Masyarakat.
Menurut Dian, untuk penerapan NUA di lingkup Kementerian PUPR hingga saat ini sudah mencakup pemenuhan berbagai kebutuhan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan hunian yang layak.
“Dan pada 2045 mendatang, targetnya seluruh tujuan SDG’s dapat dicapai dengan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat dari segala aspek. Mulai dari terpenuhinya kebutuhan dasar, infrastruktur yang berkualitas dan memadai, penghematan energi, hingga interkonektivitas yang baik. Dan yang terpenting adalah perubahan mindset dan gaya hidup masyarakat yang lebih peduli dengan lingkungan, kondisi ini perlu diedukasi dan ditanamkan mulai saat ini,” tandas Dian.
