JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui 14 proyek strategis nasional (PSN) baru yang akan dibangun tahun ini.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Senin (18/3), menyebut bahwa pengerjaan proyek-proyek tersebut akan dilakukan oleh swasta sehingga tidak mengandalkan APBN.
Airlangga pun berharap pembangunan ke-14 PSN ini dapat membuka banyak lapangan kerja baru.
“Dan juga dilaporkan ke Pak Presiden ada 14 PSN baru, dilakukan oleh swasta atau pembiayaan dari swasta, menciptakan lapangan kerja dan tidak membutuhkan APBN,” jelasnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Berdasarkan penuturan Airlangga, ke-14 PSN tersebut di antaranya terdiri dari pengembangan Pantai Indah Kapuk Tropical Concept, pengembangan Kawasan Industri Wiraraja Pulau Galang, proyek North Hub Development Project Lepas Pantai Kalimantan Timur, dan pengembangan Kawasan Industri Neo Energy Parimo Industrial Estate Sulawesi Tengah.
Ada juga Kawasan Industri Patimban Industrial Estate Subang, pengembangan Kawasan Industri Giga Industrial Park di Sulawesi Tenggara, oengembangan Kawasan Industri Kolaka Resource di Sulawesi Tenggara, dan pengembangan Kawasan Industri Stargate Astra di Sulawesi Tenggara.
Kemudian, pengembangan Kawasan Pesisir Surabaya Water Front, pengembangan Kawasan Neo Energy Morowali di Sulawesi Tengah, dan pengembangan Kawasan Terpadu di Bumi Serpong Damai (BSD).
Terakhir, ada pengembangan Kawasan Industri Toapaya Bintan di Riau, pengembangan Jalan Tol di Section Harbour Road II Jakarta Utara, dan pengembangan Jalan Tol Dalam Kota Bandung.
Lebih lanjut, Airlangga menegaskan bahwa pemerintah menargetkan 41 PSN rampung tahun 2024 ini.
Adapun ke-41 PSN tersebut rinciannya adalah 5 proyek ditargetkan selesai pada periode Januari–Maret, 24 proyek pada periode April–September, dan 12 proyek pada periode Oktober-Desember.
“Dari 36 PSN yang selesai di April sampai Desember, terdapat berbagai isu yang dilaporkan, terutama terkait dengan pengadaan lahan dan tata ruang, tadi sudah dibahas, dan hingga akhir 2024 dibutuhkan dukungan dari seluruh stakeholders,” ujarnya.
