JAKARTA – Pemerintah menargetkan peluncuran Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau KTP digital sebagai bagian dari GovTech Indonesia pada Mei 2024 mendatang.
Hal itu disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil dan Reformasi Birokrasi Negara (MenPAN-RB) Azwar Anas pada Senin (25/3), menyebut bahwa masyarakat nantinya tidak perlu lagi datang ke kelurahan untuk membuat kartu identitas.
“Kalau ini (Govtech) selesai Insya Allah Mei atau Juni, untuk memperoleh IKD masyarakat tak perlu lagi ke kelurahan ke desa. Cukup pakai biometrik, nanti akan mendapatkan IKD,” katanya, dilansir dari CNBC Indonesia.
“Tentu ini lompatan besar. Dan atas saran presiden, kendala-kendalanya ke depan untuk segera dieksekusi,” sambungnya.
Melansir CNN Indonesia, Azwar menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan status prioritas pada sembilan layanan utama.
Kesembilan layanan tersebut, termasuk kesehatan dan pendidikan, akan segera diintegrasikan ke dalam platform digital nasional bernama INA Digital.
Ia menyebut rencana itu menjadi langkah besar menuju realisasi pemerintahan berbasis elektronik (e-government) yang efisien.
“Sembilan layanan prioritas itu di dalamnya ada beragam turunan. Seperti kesehatan ada soal antrean rumah sakit, izin dokter, vaksinasi, sampai imunisasi. Lalu pendidikan ada program Indonesia Pintar dan beberapa lagi. Targetnya ini beres bulan Mei,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa meskipun berbagai layanan untuk masyarakat kini sudah berbasis digital, belum ada interoperabilitas termasuk soal data.
Alhasil, masyarakat diharuskan untuk mengunduh aplikasi ketika akan mengakses suatu layanan.
Beda layanan, beda juga aplikasinya. Hal itu pun membuat masyarakat bingung dan kesulitan untuk mengakses layanan yang dibutuhkannya.
Azwar menyebut Presiden Jokowi telah mengarahkan kementerian untuk segera mengintegrasikan berbagai aplikasi yang dimiliki untuk disambungkan ke portal nasional.
Langkah ini nantinya akan memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah karena cukup dengan melalui INA Digital.
“Dalam jangka pendek presiden memerintahkan kepada seluruh kementerian selambat-lambatnya pada bulan Mei segera mengintegrasikan berbagai aplikasi untuk disambungkan portal nasional,” kata Azwar.
Peluncuran aplikasi super ini dijadwalkan terlaksana pada Mei mendatang. Meksipun begitu, integrasi seluruh layanan di kementerian dan pemerintah daerah ditargetkan rampung pada September.
“Secepatnya Mei, kita sedang kerja keras nanti siang malam sehingga bisa diselesaikan. Karena pekerjaannya ini sudah beberapa bulan. Targetnya bulan September sudah seluruhnya portal nasional 9 prioritas tadi,” imbuhnya.
