THE EDITOR – Awal tahun 2025 ini mungkin tidak begitu menyenangkan bagi sebagian masyarakat Indonesia karena kenaikan Pajak PPN 12 persen akan berimbas pada kenaikan barang-barang di komoditi tertentu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam saran pers yang diterbitkan pada tanggal 16 Desember 2024 kemarin mengatakan bila kebijakan PPN 12 persen ini dibuat selektif oleh pemerintah yang diklaim untuk masyarakat Indonesia dan perekonomian.
Dimana ia katakan bila keadilan ini dibuat agar masyarakat yang mampu diminta untuk memiayar pajak sesuai dengan kewajiban berdasarkan undang-undang, sementara kelompok masyarakat yang tidak mampu akan dilindungi, bahkan ia katakan akan diberi bantuan.
“Disanalah prinsip negara hadir,” kata Sri Mulyani dalam konferensi persn bertajuk “Paket Stimulus Ekonomi untuk kesejahteraan” yang dilaksanakan di Jakarta pada Senin (16/12/2024).
Meski kebijakan PPN 12 persen dilakukan, lanjutnya, namun Sri Mulyani berjanji tidak akan menetapkan aturan tersebut pada barang-barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan jasa angkutan umum.
Namun, untuk barang-barang seperti tepung terigu, gula untuk industri dan minyak KITA (dulu minyak curah) akan dikenakan kebijakan PPN 1 persen yang akan dibayarkan oleh pemerintah.
JADI APA SAJA YANG AKAN KENA KEBIJAKAN PAJAK 12 PERSEN?
Sri Mulyani mengatakan, penyesuaian tarif PPN 12 persen ini akan menyasar beberapa barang dan jasa yang masuk dalam kategori mewah, seperti kelompok makanan berharga premium, layanan rumah sakit kelas VIP dan pendidikan berstandar internasional yang berbiaya mahal.
Tak hanya itu, Sri Mulyani juga menjamin bantuan pemerintah berupa perlindungan sosial untuk kelompok masyarajat menengah ke bawah akan diberikan berupa bantuan pangan, diskon listrik 50 persen dan lain sebagianya.
Selain itu, ia mengatakan bila pemerintah juga akan memberikan bantuan berupa insentif perpajakan seperti perpanjangan masa berlaku PPh Final 0,5 persen untuk UMKM, insentif PPh 21 DTP untuk industri pada karya serta berbagai insentif PPN dengan total alokasi mencapai Rp 265,6 triliun untuk tahun 2025.
Insentif perpajakan di tahun 2025 nanti diklaim Sri Mulyani mampu diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat kelas menengah serta dijamin olehnya akan mampu mendorong dunia usia dan UMKM.
“Meskipun ada undang-undang perpajakan dan tarif pajak, namun pemerintah tetap peka untuk mendorong barang, jasa dan pelaku ekonomi,” klaimnya.
Sri Mulyani pada akhir penjelasannya mengatakan bila pemerintah siap mendengarkan berbagai saran dan masukan untuk memperbaiki sisten perpajakan di Indoenesia agar berkeadilan.
Ia mengatakan kebijakan ini dilakukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, melindungi masyarakat dan menjaga kesehatan dan keberlanjutan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).
KORUPSI PENGADAAN PROGRAM MAKAN GRATIS MULAI MENCUAT
Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakilnya Gibran Rakabuming Raka baru berjalan satu bulan, namun isu korupsi dari program yang mereka jalankan sedari Pilpres sudah mulai bermunculan, yaitu program makan gratis.
Sebagaimana diketahui, dalam beberapa hari terakhir ini video yang menayangkan kisruh antara pemilik usaha katering yang dimintai uang untuk program makan bergizi gratis tengah viral di media sosial.
Video ini berisi gambar dimana puluhan pemilik katering di kota Kediri, Jawa Timur tersebut terlihat tengah bersitegang dengan pemasok makanan bernama Pokmas Manunggal Cipto Roso.
Para pemilik katering ini berkumpul di rumah salah satu korban yang tinggal di Kecamatan Mojoroto, Kediri, Jawa Timur untuk mencari solusi atas persoalan ini.
Dikatakan bila para pemilik katering tersebut meminta agar uang sebesar Rp 2.000.000 yang diminta oleh Pokmas Manunggal Cipto Roso dikembalikan. Uang tersebut ternyata dijadikan jaminan kesanggupan para pemilik katering untuk memasok makanan dalam program makan bergizi gratis milik Prabowo Subianto.
Diyah, dalam tayangan yang disiarkan oleh TV One pada Senin (30/12/2024) mengatakan bila ia diajak bergabung sebagai pemasok katering untuk program ini. Ia yang tertarik kemudian mengajak teman-temannya untuk bergabung.
“Saya ditawari program Pak Prabowo untuk 1000 kotak. Tapi belum ada pembayaran,” ungkapnya.
Namun, oleh Penasehat Kelompok Masyarakat (Pokmas) Manunggal Cipto Roso, Nuriko Pramega membantah wanita bernama Margaretha masih menjadi bagian dari organisasi tersebut.
Margaretha, menurut penuturan Nuriko selama ini telah melakukan rekrutmen dan penarikan uang dengan mengatasnamakan Pokmas Manunggal Cipto Roso.
Sayangnya, Diyah dan pemilik katering lainnya tertipu dan menjadi korban. Uang yang diberikan oleh Diyah hilang dan keberadaan Margaretha juga tidak diketahui.
