JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan yang berhak menerima pupuk bersubsidi adalah petani yang telah terdaftar sebagai penerima dalam sistem e-Alokasi.
Terkait permasalahan pupuk bersubsidi di Kabupaten Garut, Kementan menyarankan Kepala Dinas Pertanian Garut untuk mengajukan usulan realokasi pupuk bersubsidi kepada Kepala Dinas Provinsi Jawa Barat untuk menambah alokasi pupuk bersubsidi.
Nantinya, pemerintah provinsi dapat melakukan realokasi antarkabupaten/kota setelah pemerintah pusat melakukan realokasi antarprovinsi.
Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) menjelaskan, petani penerima pupuk bersubsidi harus memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi.
Adapun kriteria penerima pupuk bersubsidi yakni petani dengan luas lahan maksimal 2 ha, tergabung dalam kelompok tani (Poktan), dan hanya 9 komoditas yang berhak.
“Kebijakan e-Alokasi dan kartu tani guna memperketat penyaluran pupuk bersubsidi sehingga tidak diselewengkan dan mencegah duplikasi penerima pupuk. Alokasi pupuk bersubsidi untuk tahun 2023 ada 9 juta ton untuk komoditas padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, tebu, dan kakao,” ujar Mentan SYL, Selasa (21/3).
Dengan terbatasnya alokasi pupuk bersubsidi, lanjut Mentan SYL, maka harus direncanakan dengan baik terkait penyaluran atau pendistribusiannya.
“Mari kita kawal bersama agar petani yang betul-betul berhak mendapat pupuk bersubsidi,” tegasnya.
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana (PSP) Kementan Ali Jamil menerangkan, petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi wajib tergabung dalam kelompok tani, terdaftar dalam SIMLUHTAN (Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian), menggarap lahan maksimal dua hektare, dan menggunakan Kartu Tani.
Jika belum mendapat kartu tani, petani sementara dapat menggunakan KTP (kartu tanda penduduk).
“Petani yang memegang kartu tani dapat menebus pupuk bersubsidi pada kios-kios resmi yang telah ditentukan untuk melayani kelompok tani setempat,” kata Ali Jamil.
Ali Jamil menyarankan bagi kabupaten atau kota yang kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi dapat mengusulkan tambahan alokasi ke provinsi melalui realokasi.
Hal ini dikarenakan pemerintah pusat hanya berwenang menetapkan alokasi hingga ke tingkat provinsi.
Dia juga mendorong Dinas Pertanian Garut untuk berkoordinasi dengan penyuluh pertanian dan Bank BRI agar kartu tani dapat terdistribusi ke petani.
“(Jika kurang) Pupuk bersubsidi bisa mengajukan realokasi. Sedangkan untuk kartu tani, tak hanya terdistribusi, kartu tani juga harus dapat digunakan dan terisi kuotanya,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur Pupuk dan Pestisida Tommy Nugraha mengungkapkan, untuk mendapatkan kartu tani, ada rangkaian proses yang harus dijalani. Tujuannya agar bantuan subsidi pupuk benar-benar tepat sasaran.
“Selain sudah tergabung dalam kelompok tani, petani mengumpulkan fotokopi e-KTP dan tanda kepemilikan tanah, bukti setoran pajak tanah, bukti garapan, atau bukti sewa,” sebutnya.
Selanjutnya, dilakukan upload data e-Alokasi atau upload alokasi pupuk bersubsidi dengan petani yang harus hadir ke bank yang ditunjuk, yaitu Bank BRI, atau tempat yang telah ditentukan untuk penerbitan kartu tani.
“Dalam proses ini petani menunjukkan e-KTP asli dan menyebutkan nama ibu kandung, kemudian petugas melakukan pengecekan ke server bank dan dilanjutkan pembuatan buku tabungan. Setelah rampung, petugas bank akan menyerahkan kartu tani dan buku tabungan. Kartu tani langsung bisa digunakan untuk pembelian pupuk subsidi,” pungkasnya.
