CHINA – Berminggu-minggu sebelum pembaruan perjanjian Vatikan, ada yang mengatakan bahwa kehidupan Gereja Katolik belum membaik di China.
Dengan berakhirnya “perjanjian sementara” antara Republik Rakyat China dan Tahta Suci yang akan berakhir pada akhir September, gelombang laporan media muncul tentang bagaimana Beijing memperlakukan masyarakat yang memeluk agama lain di Negeri Tirai Bambu itu, terutama umat Katolik.
Aleteia.org mengungkapkan bahwa para pengamat menunggu berita apakah kedua belah pihak akan memperbarui perjanjian yang akan berakhir tanggal 21 September 2020 nanti. Belakangan ini memang disebutkan bahwa berita tentang umat Katolik yang tinggal di Tiongkok kurang begitu positif.
Disebutkan juga bahwa perjanjian antara Vatikan dan China ini bertujuan untuk menyembuhkan keretakan selama puluhan tahun antara gereja Katolik yang loyal ke Vatikan dan gereja Katolik yang loyal ke Partai Komunis China yang tidak pernah dipublikasikan. Kabarnya, perjanjian ini akan menjadi cara bagi Vatikan dan Beijing berkolaborasi dalam penamaan uskup.
“Perjanjian itu akan berakhir pada bulan September kecuali jika diperpanjang, hanya akan berkontribusi sedikit dalam cara pemulihan hubungan antara Tahta Suci dan Beijing. atau kebebasan yang lebih besar bagi umat Katolik di Cina,” ujar Mimi Lau seperti tertuang dalam South China Morning Post Hong Kong.
AsiaNews melaporkan telah melakukan survei terhadap para uskup, imam, dan umat awam di China tentang perubahan di China sejak perjanjian dibuat. AsiaNews diterbitkan oleh Lembaga Misi Luar Negeri Kepausan (PIME) yang memiliki sejarah misi panjang di China dan Hong Kong. Dilaporkan minggu ini bahwa sekarang wajib untuk mengibarkan bendera China di bangunan-bangunan Kristen, seperti memperlihatkan potret Presiden Xi Jinping. Salah satu sumber outlet di China mengatakan bahwa larangan orang di bawah usia 18 tahun menghadiri Misa dan katekismus diterapkan secara sistematis, meskipun itu melanggar konstitusi China.
Francis, seorang imam yang tinggal di Timur Laut China, mengatakan bahwa pihak berwenang sering mengumpulkan imam untuk mengadakan kursus pelatihan, mendorong para imam untuk bergabung dengan asosiasi patriotik dan kemudian menangkap mereka dengan membawa mereka ke tempat-tempat rahasia untuk mencuci otak mereka.
Asosiasi Patriotik Katolik China didirikan pada tahun 1957 oleh umat Katolik yang setia kepada Partai Komunis China sebagai Gereja yang dikendalikan pemerintah tanpa ikatan dengan Vatikan.
“Sebelum Perjanjian, beberapa paroki masih bisa merayakan misa di rumah-rumah umat beriman,” Fr. Kata Francis.
“Namun dengan Perjanjian itu, tempat-tempat doa sementara telah ditutup; umat beriman yang menjadi tuan rumah misa diancam, ditangkap dan didenda, dan mereka dipaksa untuk menandatangani dokumen di mana mereka berjanji bahwa mereka tidak akan lagi menjadi tuan rumah bagi para imam. Dengan perjanjian itu, para uskup dari keuskupan ditangkap secara ilegal. Gereja dan imannya menghadapi kesulitan terbesar,” tambahnya lagi.
Teresa, seorang wanita asal China Tenggara, mengatakan kepada AsiaNews bahwa dalam dua tahun terakhir, keuskupannya menghadapi tekanan yang semakin besar. Ia mengungkapkan bahwa, sampai tahun lalu, pembangunan dan penggunaan gereja terbatas, meskipun bangunan tersebut sebelumnya telah disahkan oleh otoritas pemerintah, dengan semua dokumen yang diperlukan.
“Misalnya, beberapa gereja diblokir pada pertengahan konstruksi; yang lain ditutup segera setelah pekerjaan selesai; yang lain memotong air dan listrik untuk mencegah gereja digunakan,” jelas Teresa.
Di beberapa tempat, orang Katolik dilaporkan harus memilih antara keyakinan dan praktik keagamaan mereka dan bantuan pemerintah. Bitter Winter, sebuah majalah online tentang kebebasan beragama dan hak asasi manusia di China melaporkan pada 16 Juli bahwa sebuah kota di Provinsi Shanxi memerintahkan agar salib, simbol agama atau gambar di rumah-rumah orang Kristen yang menerima pembayaran kesejahteraan sosial diganti dengan potret Ketua Mao dan Presiden Xi Jinping.
“Rumah tangga agama miskin tidak dapat menerima uang dari negara tanpa bayaran,” satu orang melaporkan seorang pejabat mengatakan kepadanya. “Mereka harus mematuhi Partai Komunis untuk uang yang mereka terima,”.
Bitter Winter mengklaim memiliki jaringan beberapa ratus koresponden di semua provinsi di China. Ia juga merinci upaya dua tahun pemerintah untuk mempromosikan sekularisme dalam menghadapi minat yang semakin besar terhadap agama. Pusat peradaban baru telah didirikan di seluruh negeri di China agar nilai-nilai pemikiran Xi Jinping tentang Sosialisme dengan Karakteristik Tiongkok untuk Era Baru dapat tertanam. Pernyataan Bitter Winter ini dipublikasikan oleh Pusat Studi tentang Agama Baru di Turin, Italia, dan diedit oleh cendikiawan agama Massimo Introvigne.
