JAKARTA – Selama ini, penyusunan masterplan pariwisata Bali masih reaktif dan parsial. Sebagai contoh sejak masuknya wisatawan Cina di Bali, perang tarif antar penyedia jasa terjadi yang akhirnya membuat atmosfer kompetisi yang tidak seha.
“Dalam strategi bisnis, istilah reaktif adalah reaksi cepat tanpa analisa panjang terhadap situasi eksternal yang terjadi. Hal ini akan semakin diperparah jika organisasi tidak memiliki visi atau masterplan yang jelas,” ujar
PhD Student in Tourism Geography, Universite dAngers Sukma Winarya dalam The Conversation, Sabtu (1/8).
Sebagai contoh sejak masuknya wisatawan Cina di Bali, lanjutnya, perang tarif antar penyedia jasa terjadi yang akhirnya membuat atmosfer kompetisi yang tidak sehat. Contoh kedua sikap reaktif adalah adalah munculnya tren pengembangan desa wisata di berbagai daerah di Bali yang cenderung meniru tanpa rencana yang cermat. Pada tahun 2018, Bali memiliki 110 desa wisata atau meningkat hingga 124{449fde34b18ca6505a303acf59cd2914251092e879039fa6b1605563bfad8ebc} dibanding tahun sebelumnya.
“Pembangunan nasional yang masih parsial atau belum menyeluruh juga menjadi masalah tersendiri,” katanya.
Kolaborasi yang terstruktur dan sistematis hingga saat ini dianggap masih merupakan pekerjaan rumah besar yang harus segera dibenahi antar pusat dan daerah, maupun antar bidang di masing-masing kementerian maupun dinas.
“Saat ini pengembangan pariwisata bisa dikatakan masih terkotak-kotak. Sebagai contoh sebuah desa mengembangkan objek wisata sendiri, namun tidak ditunjang dengan aksesibilitas yang mendukung,” jelasnya.
Sukma juga menyoroti areal persawahan yang merupakan aset besar daerah. Dalam konteks sosio kultural, lanjutnya, masyarakat Bali juga secara mudah teralih fungsikan menjadi areal perumahan yang sangat masif. Contohnya di Kabupaten Bangli, dalam lima tahun terakhir sudah 700 hektare sawah berubah fungsi.
Area perkotaan yang tidak bersahabat dan hanya menjadi jalur lalu lalang kendaraan juga jadi sorotan pria ini. Tanpa memikirkan estetika, keindahan, keunikan arsitektur kotanya, Bali dinilai semakin jauh dari basis pariwisata budaya.
Kata Sukma, pendapatan daerah melalui pajak hotel, restoran dan bergeraknya ekonomi masyarakat sudah terlalu lama memanjakan dan menutup mata kita terhadap masalah-masalah yang berpotensi muncul dan untuk berinovasi.
Pembenahan yang harus dilakukan
Sudah saatnya bagi pemerintah daerah Bali untuk membangun masterplan yang komprehensif. Masterplan industri sektor pariwisata yang komprehensif artinya membangun berbagai bisnis daerah yang inovatif untuk dapat memaksimalkan pendapatan ekonomi daerah dan membuka lapangan kerja yang lebih luas, stabil dan mandiri.
“Paris di Prancis dan Milan di Italia bisa menjadi contoh bagaimana sebuah kota dibangun secara inovatif sebagai destinasi wisata perkotaan dunia,” katanya.
Pertanyaannya, apakah kota-kota tersebut dibangun untuk pariwisata? Atau konsep pariwisatanya memperkuat industri yang ada dengan kemasan yang lebih menarik.
Sinergi antar sektor unggulan dan kreatif dinilai mampu membuat industri pariwisata mereka cukup stabil dan tidak semata-mata tertumpu pada satu aspek daya tarik “what to see” namun juga mengintegrasikan “what to do” di destinasi.
“Bali dan Indonesia harus mampu mengembangkan pasar lain dengan karakteristik yang berbeda,” jelasnya.
Sukma mengungkapkan riset dari Mastercard tahun lalu yang menunjukkan Bali berada di peringkat 9 dari 20 destinasi di Asia Pasifik. Riset itu juga menunjukkan wisatawan asing di Bali hanya berjumlah 8,3 juta orang dengan lama tinggal setidaknya hampir 9 hari serta menghabiskan rata-rata US$125 atau Rp 1.8 juta per hari. Angkanya jauh berbeda dengan Bangkok, Thailand, di mana berhasil menarik 22.8 juta wisatawan asing yang rata menghabiskan uang US$184 per hari selama kurang lebih lima hari.
Salah satu yang bisa dikembangkan Bali dalam masterplannya adalah menggembangkan industri kreatif secara inovatif. Menurut Sukma industri kreatif banyak modelnya. Tidak terkotak-kotak hanya sebatas kerajinan dan hiburan saja.
Beberapa bentuk yang cukup berpotensi untuk Bali dan banyak daerah di Indonesia yang ditunjukkan adalah education tourism atau wisata pendidikan. Pengembangan industri turisme pendidikan ini bisa dilakukan dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan lembaga terkait.
“Lalu ada retreat dan wellness tourism atau pariwisata kesehatan yang sangat berpotensi menarik orang asing untuk tinggal lama dan melakukan pengeluaran secara konsisten untuk suatu daerah,” jelasnya.
Ia ingatkan bahwa kolaborasi bersama antara lembaga sangat perlu dilakukan baik dalam tatanan kebijakan, administrasi dan penguatan kualitas sektoral. Hal yang sama bisa dilakukan untuk pasar domestik.
Selain pengembangan pasar, yang terpenting adalah membangun industri jasa transportasi umum secara profesional. Pembangunan jasa transportasi umum terbukti berkontribusi besar untuk pendapatan daerah kota-kota wisata di dunia dan menyerap tenaga kerja.
Penting digarisbawahi, masih kata Sukma, bahwa pariwisata adalah industri yang tidak bisa berdiri sendiri dan merupakan nilai tambah dari sebuah industri, budaya, dan gaya hidup masyarakat di destinasi.
Kompleksitas sosial budaya masyarakat Bali yang modern namun juga masih erat dengan tradisi dan budaya seharusnya dapat secara maksimal menjadi industri baru yang bernilai ekonomi sehingga Bali tidak perlu terlalu bergantung pada industri hotel atau jasa wisata sebagai satu-satunya tulang punggung ekonomi daerah.
