SEMARANG – Angka kemiskinan di Jawa Tengah yang menurun telah menarik perhatian Pemerintah Sumatera Barat baru-baru ini. Dalam kunjungannya Kamis (27/1) lalu, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyatakan niatnya untuk belajar dari Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, terkait pengentasan permasalahan yang satu itu.
Rombongan tamu tersebut ditemui Ganjar dan jajarannya di Grhadhika Bhakti Praja, Semarang, Jawa Tengah, pada siang hari.
Setelah ramah tamah, kedua belah pihak memulai sesi diskusi dengan lebih serius.
“Kedatangan kami ke Jawa Tengah menemui Pak Ganjar, karena melihat banyak prestasi yang telah diukir Jateng dalam berbagai hal. Makanya kami datang ke sini untuk belajar, salah satunya terkait penanganan kemiskinan,” kata Mahyeldi.
Ia mengungkapkan bahwa angka kemiskinan di daerahnya meningkat tajam saat pandemi. Sementara itu, di Jawa Tengah, terdapat langkah-langkah cepat untuk mengatasinya.
“Di Jateng ini Pak Ganjar sudah melakukan banyak hal, memberdayakan BUMN melalui CSR-nya, Baznas, menggerakkan OPD beliau untuk bersama-sama mengatasi kemiskinan. Ini tentu pengalaman baru bagi kami yang bisa diterapkan di Sumbar,” jelasnya.
Melihat suksesnya program-program pengentasan kemiskinan yang dicetuskan Ganjar, Mahyeldi mengatakan bahwa ia tidak salah memilih tempat untuk belajar.
“Keberhasilan Pak Ganjar menjadi cerminan kami untuk membangun Sumbar menjadi lebih baik lagi. Apalagi beliau ini kan sudah senior, sudah periode kedua jadi gubernur. Saya kan baru setahun, jadi harus banyak belajar,” pungkasnya.
Ganjar sendiri mengakui bahwa kemiskinan selalu menjadi momok mengerikan bagi setiap pemimpin daerah.
Di Jawa Tengah, lanjutnya, kenaikan angka kemiskinan tertajam terbaru adalah pada periode September 2019 lalu.
“Pak Wapres beberapa waktu lalu datang ke Jateng dan meminta kita menyelesaikan kemiskinan ekstrem hanya dalam waktu tiga bulan. Ada lima kabupaten yang menjadi pilot project, dan dari pusat hanya diberi top up sebesar tiga ratus ribu rupiah. Saya katakan, itu kurang,” jelasnya.
Ia menekankan ada beberapa indikator penting untuk dapat keluar dari situasi itu. Beberapa di antaranya adalah rumah layak huni, fasilitas air bersih, dan ketersediaan listrik.
“Kami tidak bisa kalau hanya menggunakan APBD, makanya kami optimalkan CSR, baznas, serta filantropi. Di Jateng ini kami wajibkan satu OPD mendampingi satu desa binaan dan menyelesaikan kemiskinan di sana,” bebernya.
Selain itu, sektor pendidikan juga harus diperhatikan.
Di Jawa Tengah, pemerintah telah membuat program pendidikan gratis untuk siswa-siswa miskin dengan sejumlah SMK.
Dengan itu, pemerintah berharap anak-anak yang lanjut bersekolah dapat mengeluarkan keluarganya dari garis kemiskinan kelak.
“Kami juga berikan pendampingan pada UMKM, pengembangan desa wisata untuk menggairahkan ekonomi di pedesaan, serta kegiatan-kegiatan lain,” ungkap Ganjar.
Sebelum mengakhiri diskusi, Ganjar mengingatkan bahwa kemiskinan tidak dapat selesai dengan satu faktor. Ada banyak faktor yang harus diselesaikan bersama-sama.
