JAKARTA – Yustinus Gunawan selaku Ketua Umum Asosiasi Kaca Lembaran dan Pengaman (AKLP) meminta penerapan Zero ODOL (Over Dimension Over Load) yang ditargetkan tercapai pada tahun 2023 ditunda.
Dalam diskusi publik “Kesiapan Pemerintah dan Industri Menghadapi Indonesia Bebas ODOL 2023” yang dilaksanakan pada Senin (20/12) lalu, Yustinus mengatakan alasan industri kaca lembaran dan pengaman mengajukan penundaan karena purchasing managers index (PMI) industri ini sempat menurun pada bulan Juli sampai Agustus karena diberlakukannya PPKM darurat.
Oleh karena itu, Ia berharap adanya penyehatan dan penguatan industri manufaktur selama masa pemulihan ekonomi.
Berdasarkan perhitungannya, pada tahun 2022, industri baru akan kembali sepenuhnya ke tingkat operasional sebelum pandemi.
“Dan dibutuhkan waktu dua tahun, 2023 hingga 2024, untuk kembali ke tingkat finansial sebelum pandemi, sehingga industri sudah cukup kuat dan siap investasi untuk peremajaan dan/atau penambahan armada truk,” ungkapnya.
Dari semua pemaparan yang dilakukan oleh ketiga perwakilan tersebut, mereka sama-sama sepakat bahwa tahun 2025 menjadi tahun yang cocok untuk pelaksanaan Zero ODOL.
Sebagaimana diketahui kebijakan Zero ODOL (Over Dimension Over Load) 2023 masih menjadi perhatian berbagai kalangan, khususnya para pengusaha yang langsung terkena dampaknya.
Secara singkat, kebijakan ini mengatur maksimal beban muatan yang dibawa oleh setiap angkutan logistik dari perusahaan manapun.
Targetnya, pada tahun 2023 nanti, sudah tidak ada lagi angkutan-angkutan logistik dengan beban muatan berlebih (pada umumnya truk) yang terlihat melewati jalanan atau ikut menyeberang dengan kapal.
Pemandangan ODOL selama ini nyatanya memang mengerikan. Ditambah lagi dengan hal-hal yang diakibatkan seperti kecelakaan, jalanan rusak, kemacetan; hal ini tidak lagi hanya mengerikan, namun juga merugikan.
Akan tetapi, pihak pelaku industri melihat ODOL sebagai keefektifan, kecepatan, dan kegiatan menghemat anggaran.
Pelaksanaan Zero ODOL di tengah-tengah kondisi pandemi yang belum selesai ini akan membuat anggaran semakin membengkak dengan kondisi finansial mereka yang belum juga stabil.
