JAKARTA – Wahana Lingkungan Hidup Jawa Timur (Walhi Jatim) kembali merilis buku yang menyuarakan potret lain dari pembangunan di Banyuwangi.
Dalam situs media sosial Instagram Walhi Jatim disebutkan bahwa buku yang berjudul Menjarah Ujung Timur Pulau Jawa dan ditulis oleh Muhammad Afandi tersebut menjelaskan tentang gerakan sosial yang sedang dibangun untuk menguatkan advokasi untuk masyarakat tertindas di Banyuwangi.
“Semoga buku kecil ini berguna untuk merefleksikan gerakan sosial yang sedang dibangun, dan penguatan advokasi ke depan, khususnya di Banyuwangi,” demikian tulis akun yang dapat ditemui di @walhi.jatim tersebut beberapa waktu yang lalu.
Tak hanya tersebut, buku tersebut juga disebutkan menjadi potret sejarah dinamika perlawanan masyarakat Jawa Timur melawan peta geologi kekuasaan yang secara terang-terangan mempertontonkan pelumatan ruang hidup warga.
Buku tersebut juga mengatakan bahwa negara dianggap turut serta menundukkan batas-batas administratifnya. Buku yang diterbitkan oleh Tanah Air Beta ini diharapkan menjadi sarana masyarakat untuk tahu tentang cara warga Jawa Timur melawan penindasan yang dilakukan oleh oknum dan negara di kampung halaman mereka.
Muhamad Afandi, si penulis buku Menjarah Ujung Timur Pulau Jawa tersebut juga mencibir perilaku para penguasa di pemerintahan yang selalu berusaha untuk membatasi ruang gerak masyarakat.
“Jika alam telah memberikan pengetahuan yang begitu nyata dan mendalam bahwa seluruhnya saling terkait timbal balik, tanpa batas dan sekat, serta saling menghidupi, lalu mengapa kita memagarinya dengan batas-batas administrasi dan kekuasaan yang justru merusak,” tandasnya.
Kritik Terhadap Kinerja Pemda Banyuwangi Sering Terjadi
Kritik terhadap kinerja Pemda Banyuwangi sudah sering terjadi. Beberapa waktu lalu Pemda Banyuwangi dituding sengaja menyembunyikan fakta yang terjadi di daerah tersebut.
Dalam situs Instagram yang menyebut diri sebagai ‘Account ForBanyuwangi’ Yang Dikelola Bersama Warga’ disebutkan bahwa selama ini Pemda Banyuwangi sengaja menyusun narasi cantik di media untuk menutup sejumlah kenyataan yang terjadi di kabupaten yang berada di Jawa Timur tersebut.
Salah satunya adalah tentang meningkatnya angka konflik agraria di Banyuwangi yang dibarengi juga dengan sikap kriminalisasi pemerintah terhadap petani yang memperjuangkan hak atas ruang hidupnya juga semakin tinggi.
“Akibatnya, puluhan rakyat pedesaan dari berbagai kecamatan di Banyuwangi banyak menjadi korban saat harus berhadapan dengan industri pertambangan dan perusahan perkebunan,” sebagaimana dirilis dari Berita Baru, Minggu (26/9).
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Timur dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya mencatat bahwa dalam 1 dekade terakhir, tata kelola pemerintahan, penegakan hukum dan HAM di Kabupaten Banyuwangi terus yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat kecil, dan nilai indeks demokrasinya berada di level yang paling kritis se Jawa Timur.
“Poin penting lainnya yang juga kerap menjadi sorotan oleh organisasi masyarakat sipil adalah banyaknya kasus represi yang dilakukan oleh aparat keamanan,” ungkap Tim Kerja Advokasi Gerakan Rakyat untuk Kedaulatan Agraria (Tekad Garuda) melalui keterangan tertulisnya, Jumat (24/9).
Kini, selain menyasar rakyat kecil pedesaan, tindakan sewenang-wenang oleh aparat keamanan negara di Banyuwangi juga mulai menimpa pengacara publik yang kerap mendampingi komunitas warga.
Kasus ini adalah seperti yang dialami oleh rekan kami, Ahmad Rifa’i, SH, CLA, selaku anggota Tim Kerja Advokasi Gerakan Rakyat untuk Kedaulatan Agraria (Tekad Garuda). Tekad Garuda adalah aliansi dari individu dan lembaga yaitu YLBHI – LBH Surabaya, Walhi Jawa Timur, Kontras Surabaya, LPBH PCNU Banyuwangi, LBH Disabilitas, dan ForBanyuwangi.
